UU Anti-LGBTQ Dinilai Penting: Mengapa Perda Saja Tidak Cukup, Ini Penjelasan Ketua MUI
Ketua MUI Bidang Hukum, Dr Wahiduddin Adams, menegaskan bahwa regulasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di daerah tidak cukup hanya bersandar pada Peraturan Daerah (Perda). Ia mendorong kehadiran undang-undang khusus agar penindakan di lapangan punya panduan dan batas kewenangan yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan Wahiduddin dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang digelar Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Menurutnya, tanpa payung undang-undang, aparat di daerah berisiko bertindak melampaui kewenangan dan memicu multitafsir.
Baca juga: Kerugian Negara Ekspor CPO: Ahli Hukum UIA Suparji Beberkan Modus Selisih Penerimaan
Kronologi Forum Penyusunan Naskah Akademik LGBTQ
Forum di Hotel Millenium itu menjadi bagian dari proses panjang penyusunan naskah akademik yang nantinya menjadi landasan bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Budaya LGBTQ. Kementerian Agama menggandeng MUI serta sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk merumuskan dasar akademisnya.
Dalam paparannya, Wahiduddin menyoroti batasan kewenangan aparat penegak hukum di daerah. Ia membuka pemaparan dengan peringatan soal risiko tindakan proaktif di lapangan, seperti penggerebekan, bila tidak ada panduan nasional yang mengikat.
"Kalau tidak diberi panduan, diberi arahan, ini bisa melampaui kewenangannya," tutur dia di hadapan peserta forum.
Ia memberi permisalan soal siapa yang berwenang menegakkan aturan. Polisi bisa bertindak berdasarkan undang-undang, sementara Satpol PP di jalanan hanya bisa bergerak dengan landasan Perda, padahal kewenangannya terbatas. Dari situlah kekhawatiran muncul.
Baca juga: Polri Sodorkan 10 Substansi RUU Penyadapan: Kepastian Hukum dan Perlindungan
"Nah, kita khawatirkan apabila tidak dipayungi oleh undang-undang, ya maka ya penggebrekan, penindakan secara proaktif berlebihan yang akan terjadi selama ini," ujar Wahiduddin.
Pernyataan itu menempatkan persoalan ini bukan sekadar soal substansi aturan, tetapi juga soal desain kelembagaan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah. Naskah akademik yang sedang disusun diharapkan menjawab celah tersebut sebelum RUU masuk pembahasan bersama DPR.
Pihak yang Terlibat dan Isi Pernyataan Ketua MUI
Wahiduddin Adams adalah Ketua MUI Bidang Hukum, salah satu komisi yang menangani kajian legislasi dan fatwa hukum di lembaga itu. Dalam forum tersebut ia tampil sebagai pembicara yang memetakan batas antara kewenangan pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa instrumen hukum paling ideal dan kuat untuk mengatasi persoalan ini adalah undang-undang. Argumennya bertumpu pada hierarki perundang-undangan: pembatasan hak warga negara serta penjatuhan sanksi pidana berat, termasuk ancaman hukuman pidana dan denda signifikan, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang di tingkat pusat bersama DPR.
"Oleh sebab itu, instrumen yang paling kuat itu ya harus undang-undang dan dengan undang-undang yang bisa membuat sanksi pidana itu," kata dia.
Sebaliknya, Perda punya instrumen sanksi yang sangat terbatas. Umumnya hanya berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Keterbatasan itu dinilai tidak sebanding dengan kompleksitas dan luasnya dampak sosial yang ingin dicegah.
Forum ini sendiri melibatkan Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara dan sejumlah ormas keagamaan sebagai mitra perumusan. MUI berada di dalamnya melalui komisi hukum yang mengkaji aspek legalitas dan konstitusionalitas rancangan aturan.
Latar Belakang: Pengalaman Empiris Penerapan Perda
Wahiduddin tidak berbicara dalam ruang kosong. Ia berkaca pada pengalaman empiris penerapan Perda di masa lalu, seperti Perda tentang pelacuran dan minuman keras di Tangerang di bawah kepemimpinan Wali Kota saat itu, Wahidin Halim.
Dari pengalaman tersebut ia menarik pelajaran soal definisi. Tanpa batasan hukum yang rigid, aturan di tingkat lokal kerap memicu kebingungan penafsiran. Persoalan seperti batasan waktu dan situasi subjektif di ruang publik menjadi contoh bagaimana norma yang longgar bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh petugas di lapangan.
Hal serupa pernah menjadi sorotan publik nasional ketika sejumlah daerah menerbitkan aturan bernuansa moral. Polemik biasanya muncul bukan pada tujuan aturan, melainkan pada cara penerapannya. Siapa yang berwenang menindak, dalam situasi apa, dan dengan bukti seperti apa.
Karena itu, ia menempatkan undang-undang sebagai instrumen yang bisa menutup celah tafsir. Undang-undang dapat merumuskan definisi, batasan, dan prosedur yang seragam untuk seluruh daerah, sehingga penegakan tidak bergantung pada tafsir lokal yang beragam.
Dalam kerangka hierarki peraturan, posisi Perda memang berada di bawah undang-undang. Perda dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD, sementara pembatasan hak dan sanksi pidana berat berada di ranah pusat. Perbedaan tingkat ini yang membuat kapasitas Perda terbatas sejak awal.
Dampak jika Hanya Mengandalkan Perda
Bila regulasi hanya berhenti di tingkat daerah, sejumlah risiko muncul. Wahiduddin menyoroti paling tidak beberapa konsekuensi yang perlu diantisipasi:
- Tindakan proaktif berlebihan di lapangan, termasuk penggerebekan, karena aparat tidak memiliki panduan baku.
- Multitafsir terhadap situasi dan batasan waktu di ruang publik, yang membuat penindakan rawan subjektif.
- Ketimpangan sanksi, sebab Perda umumnya hanya mengenal kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta.
- Ketidakpastian hukum bagi warga karena aturan berbeda-beda antardaerah.
- Risiko aparat dianggap melampaui kewenangan saat bertindak tanpa payung undang-undang.
Dampak lain menyangkut konsistensi penegakan. Satpol PP sebagai aparat daerah bergerak dengan landasan Perda, sedangkan kepolisian memiliki dasar hukum lebih luas. Perbedaan landasan ini bisa menimbulkan gesekan kewenangan di lapangan bila tidak diatur dalam satu kerangka hukum nasional.
Bagi MUI, persoalan ini bukan hanya soal ketertiban sosial, tetapi juga soal kepastian hukum. Regulasi yang komprehensif dinilai perlu agar penindakan tidak menimbulkan korban salah sasaran atau tindakan sewenang-wenang.
Langkah Selanjutnya: RUU dan Harapan MUI
Melalui perumusan RUU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Budaya LGBTQ yang sedang disiapkan bersama Kementerian Agama dan berbagai ormas keagamaan, MUI berharap regulasi ini memberi kepastian hukum yang komprehensif dan terarah.
Harapan lainnya, aturan itu melindungi tatanan sosial masyarakat tanpa keluar dari koridor konstitusi. Kalimat itu penting karena menunjukkan MUI ingin agar pembentukan aturan tetap berpijak pada batas konstitusional, bukan sekadar dorongan moral.
Proses yang sedang berjalan sekarang berada di tahap penyusunan naskah akademik. Tahap ini biasanya menjadi pintu masuk sebelum draf RUU dibahas bersama DPR. Isi naskah akademik akan menentukan seberapa jauh definisi, batasan, dan sanksi dirumuskan.
Belum ada keterangan dalam forum tersebut soal tenggat waktu penyelesaian naskah akademik maupun jadwal pembahasan di parlemen. Yang jelas, arah yang dikehendaki MUI sudah dinyatakan terbuka: undang-undang, bukan sekadar Perda, dengan sanksi pidana yang jelas.
Sejumlah langkah yang secara implisit tergambar dari pernyataan Wahiduddin adalah penyusunan naskah akademik yang rigid, perumusan definisi dan batasan yang tegas, serta penetapan sanksi yang proporsional. Semua itu bermuara pada satu hal: kepastian hukum di tingkat nasional.
Informasi lebih lanjut soal kegiatan MUI dapat dilihat di laman resmi MUI Digital. Konteks kebijakan Kementerian Agama juga dapat ditelusuri melalui situs Kementerian Agama RI.
Analisis Redaksi
Argumen Wahiduddin sebenarnya berbicara soal desain negara, bukan sekadar soal moral. Ketika sebuah persoalan ditangani hanya dengan Perda, negara menyerahkan beban penindakan kepada aparat daerah yang kapasitas hukumnya terbatas. Satpol PP bukan penyidik pidana. Mereka bergerak dengan dasar aturan yang sanksinya paling jauh enam bulan kurungan.
Di sisi lain, dorongan membentuk undang-undang khusus membuka pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Sejauh mana negara boleh membatasi hak warga, dan dengan rumusan seperti apa agar tidak jatuh menjadi kriminalisasi? Pernyataan Wahiduddin sendiri menyebut pentingnya tetap berada dalam koridor konstitusi. Itu pengakuan bahwa batas itu nyata dan harus dijaga.
Pengalaman Perda di Tangerang yang ia kutip menunjukkan masalah klasik regulasi moral: norma yang kabur mudah disalahgunakan. Definisi yang tidak rigid membuat penafsiran bergeser dari tujuan awal. Karena itu, jika RUU ini benar-benar dilanjutkan, kualitas rumusannya akan menentukan segalanya. Undang-undang yang longgar bisa lebih berbahaya daripada Perda yang terbatas, sebab jangkauan sanksinya jauh lebih besar.
Yang paling layak diawasi publik adalah tahap naskah akademik ini. Di situ definisi, batasan, dan mekanisme pengawasan dirumuskan. Tanpa pengawasan terbuka, aturan yang lahir bisa menjadi instrumen yang sulit dikoreksi.
Sumber: kemenag.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0