Golkar Laporkan Kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Bahlil Disebut Difitnah
Badan Bantuan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar resmi melaporkan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Senin. Laporan itu menyoroti dugaan fitnah terhadap Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam konten yang diunggah kanal tersebut.
Langkah ini menandai jalur baru yang ditempuh partai berlambang pohon beringin itu. Alih-alih langsung ke ranah pidana, Golkar memilih menempuh mekanisme sengketa pers melalui lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca juga: Presiden dan Wakil Presiden Satu Partai: Gagasan yang Menguatkan Sistem Presidensial
Laporan Bakumham Golkar ke Dewan Pers
Laporan diserahkan pada Senin oleh tim Bakumham Partai Golkar. Objek laporan adalah kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang dinilai memuat konten berisi tuduhan terhadap Bahlil Lahadalia.
Pihak Golkar menyebut konten tersebut masuk kategori fitnah. Namun, dalam keterangan yang beredar melalui laporan Kompas.com, tidak dirinci lebih jauh materi tudingan maupun judul video yang dipersoalkan.
Yang jelas, pelaporan ke Dewan Pers bukan perkara sepele. Dewan Pers punya kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jika terbukti, sanksi yang muncul bersifat etik, bukan pidana.
Bagi Golkar, jalur ini memberi dua keuntungan sekaligus. Pertama, posisi partai terlihat menempuh cara yang beradab dan menghormati kebebasan pers. Kedua, hasil putusan Dewan Pers bisa menjadi pijakan bila perkara berlanjut ke ranah hukum lain.
Baca juga: NasDem Nilai Dasco Layak Dampingi Prabowo, Mampu Jaga Stabilitas Pemerintahan
Mengapa Dewan Pers Jadi Pilihan Pertama
Undang-Undang Pers mewajibkan penyelesaian sengketa pemberitaan lewat Dewan Pers terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan. Pasal 15 ayat (2) huruf f memberi Dewan Pers kewenangan menetapkan dan mengawasi standar kode etik jurnalistik.
Karena itu, langkah Bakumham Golkar sejalan dengan prosedur yang lazim. Sebelum menempuh upaya pidana atas dugaan pencemaran nama baik, pihak yang merasa dirugikan diarahkan menyelesaikan lewat mekanisme pers.
Prosesnya berjalan bertahap:
- Laporan diterima dan diregistrasi oleh Dewan Pers.
- Dewan Pers memverifikasi identitas pelapor dan materi yang diadukan.
- Pihak media yang dilaporkan diminta memberi klarifikasi atau hak jawab.
- Dewan Pers menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
- Jika terbukti melanggar, muncul rekomendasi, permintaan maaf, atau pencabutan konten.
Forum Keadilan TV sendiri dikenal sebagai kanal yang aktif membahas isu politik dan hukum. Sampai laporan ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pengelola kanal mengenai aduan tersebut.
Siapa Bahlil Lahadalia dan Posisinya di Golkar
Bahlil Lahadalia menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki posisi di pemerintahan, termasuk Menteri Investasi, sebelum kemudian masuk ke jajaran kabinet pada bidang energi dan sumber daya mineral.
Sebagai ketua umum, Bahlil menjadi wajah partai dalam berbagai isu strategis. Serangan terhadap reputasinya otomatis dipersepsikan sebagai serangan terhadap institusi Golkar secara keseluruhan.
Itu sebabnya Bakumham mengambil langkah cepat. Dalam struktur partai, Bakumham berfungsi sebagai garda hukum yang menangani persoalan menyangkut nama baik kader maupun institusi.
Pola serupa pernah dilakukan sejumlah partai dan pejabat ketika menghadapi pemberitaan yang dianggap merugikan. Dewan Pers menjadi rujukan karena dinilai lebih netral dibanding langsung membawa perkara ke kepolisian.
Dampak bagi Media dan Kebebasan Pers
Pelaporan ini menambah daftar sengketa antara aktor politik dan media di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, langkah seperti ini wajar sebagai bentuk pembelaan diri.
Namun, pengamat pers kerap mengingatkan soal efek jera yang bisa berbalik arah. Aduan beruntun ke Dewan Pers bisa membuat ruang redaksi lebih hati-hati, bahkan terlalu hati-hati, saat mengangkat isu yang melibatkan tokoh berpengaruh.
Di sisi lain, Dewan Pers juga dituntut konsisten. Lembaga ini harus membuktikan bahwa mekanismenya benar-benar menyeimbangkan hak jawab narasumber dan kebebasan jurnalistik.
Kanal YouTube menjadi titik rawan karena batas antara karya jurnalistik dan konten opini sering kabur. Tidak semua kanal terverifikasi sebagai perusahaan pers. Status itulah yang biasanya menjadi pertimbangan awal Dewan Pers dalam menangani aduan.
Langkah Selanjutnya yang Ditengok Publik
Setelah laporan masuk, bola kini berada di tangan Dewan Pers. Verifikasi akan menentukan apakah aduan dilanjutkan ke tahap mediasi atau ditolak karena tidak memenuhi syarat.
Jika mediasi berjalan, Golkar dan Forum Keadilan TV akan diminta duduk bersama. Hasilnya bisa berupa hak jawab, koreksi, atau kesepakatan lain yang mengikat secara etik.
Publik politik akan mencermati apakah kasus ini berhenti di ranah etik atau merembet ke jalur pidana. Sejumlah pihak menilai langkah lanjutan ke polisi hanya akan ditempuh bila mekanisme Dewan Pers dianggap tidak memuaskan.
Yang pasti, laporan Senin itu sudah mengubah peta perhatian. Isu yang semula berputar di ruang redaksi kini masuk ke meja lembaga pengawas pers, dengan Bahlil Lahadalia dan Golkar sebagai pihak yang merasa dirugikan.
Untuk konteks lebih luas soal peran Dewan Pers dalam sengketa pemberitaan, rujukan dapat dilihat pada situs resmi Dewan Pers yang memuat informasi mengenai prosedur pengaduan dan kode etik jurnalistik.
Analisis Redaksi
Langkah Golkar membawa aduan ke Dewan Pers, bukan ke kepolisian, layak diapresiasi sebagai pilihan prosedural. Namun apresiasi itu tidak boleh menutup pertanyaan yang lebih mendasar: apa sebenarnya isi konten yang dipersoalkan?
Hingga kini, publik hanya tahu bahwa ada dugaan fitnah. Tidak ada rincian materi tudingan, tidak ada judul video, tidak ada kutipan yang disorot. Ketiadaan detail ini membuat kasus sulit dinilai secara objektif oleh siapa pun di luar lingkaran pelapor.
Keterbukaan menjadi kunci. Bila Golkar ingin publik menilai langkahnya sebagai pembelaan nama baik yang sah, materi aduan semestinya dipaparkan. Tanpa itu, kesan yang muncul bisa sebaliknya: upaya membungkam kritik dengan bahasa hukum.
Dewan Pers berada di posisi menentukan. Keputusannya akan menjadi preseden, apakah aduan semacam ini diproses secara transparan atau berhenti sebagai formalitas. Publik berhak menuntut penjelasan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama Bahlil, melainkan juga kesehatan ekosistem pers nasional.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0