4 Pimpinan DPD Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Pengamat

Nov 17, 2026 - 02:20
 0  1
4 Pimpinan DPD Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Pengamat

Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan spekulasi. Empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI disebut masuk dalam radar, dan pengamat menilai peluang mereka terbuka asalkan mampu membangun dukungan partai politik.

Ad
Ad

Wacana ini mencuat setelah posisi Gibran sebagai cawapres terpilih pada Pilpres 2024 lalu dipertanyakan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian resmi mengenai skenario penggantian tersebut.

Baca juga: Gerindra Jateng Buka Suara soal Wacana Cawapres: Sudaryono hingga Dasco

Nama empat pimpinan DPD RI yang dimaksud adalah La Nyalla Mattalitti (Ketua DPD), Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin. Mereka disebut-sebut memiliki kans untuk masuk bursa cawapres jika Gibran tidak lagi maju.

Kronologi Munculnya Wacana Cawapres Pengganti Gibran

Wacana penggantian Gibran berawal dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu untuk maju sebagai capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Putusan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun, untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Setelah Pilpres 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Namun, dalam perjalanan pemerintahan, muncul isu bahwa Gibran berpotensi diganti karena alasan elektabilitas dan dinamika koalisi.

Isu ini kembali mencuat pada November 2026. Sejumlah media nasional memberitakan bahwa empat pimpinan DPD RI masuk dalam bursa cawapres pengganti Gibran. Berita yang dilansir INDOPOSCO.ID pada Selasa (17/11/2026) menyebut para pimpinan DPD itu dinilai memiliki rekam jejak dan basis massa yang mumpuni.

Baca juga: TIDAR Sumut Gelar Nobar Film Buya Hamka, Tia Ayu Anggraini Soroti Kisah Perjuangan

Meski begitu, tidak ada penjelasan resmi dari istana atau partai politik pengusung mengenai mekanisme penggantian. Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit pergantian cawapres terpilih sebelum pelantikan, sehingga setiap langkah harus melalui kajian hukum yang cermat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Empat pimpinan DPD RI yang namanya disebut antara lain La Nyalla Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin. Mereka adalah tokoh senior dengan pengalaman legislatif dan jejaring politik yang luas.

La Nyalla Mattalitti, misalnya, pernah menjabat Ketua Umum Kadin Jawa Timur dan anggota DPD RI sejak 2014. Ia dikenal vokal menyuarakan kepentingan daerah dan sempat mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2019 lalu.

Nono Sampono adalah mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPD RI. Sementara Mahyudin, politikus Partai Golkar, memiliki pengalaman panjang di Senayan. Adapun Sultan Bachtiar Najamudin adalah putra daerah Bengkulu yang menjabat Wakil Ketua DPD RI.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai peluang mereka terbuka. "Tetapi semua bergantung pada keputusan partai politik dan koalisi. DPD bukan partai, jadi mereka harus mendapatkan dukungan partai untuk bisa maju," ujar Cecep saat dihubungi, Senin (16/11/2026).

Senada, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyebut elektabilitas menjadi faktor penentu. "Partai pasti melihat survei. Kalau tidak punya elektabilitas tinggi, sulit untuk diusung," kata Emrus.

Latar Belakang dan Konteks Politik

Posisi cawapres pengganti Gibran tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi koalisi pendukung Prabowo. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai lain masih solid mendukung pemerintahan.

Namun, dinamika internal partai bisa berubah menjelang Pilpres 2029. Sejumlah partai mulai melakukan penjajakan politik, termasuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh potensial dari luar partai.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki posisi strategis. Para pimpinannya sering tampil di ruang publik dan memiliki basis massa di daerah. Meski demikian, mereka tidak memiliki mesin partai yang bisa mengusung pasangan calon secara langsung.

Dalam sistem presidensial Indonesia, pasangan capres-cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. DPD RI tidak termasuk dalam entitas yang berhak mengusung calon. Karena itu, jika pimpinan DPD ingin maju, mereka harus bergabung dengan partai atau mendapat dukungan partai.

Selain itu, syarat usia dan pengalaman politik juga menjadi pertimbangan. Gibran sendiri menjadi sorotan karena usianya yang muda saat maju pada Pilpres 2024. Jika nanti diganti, publik akan menuntut sosok yang memiliki rekam jejak dan integritas.

Dampak dan Reaksi Publik

Munculnya nama empat pimpinan DPD RI dalam bursa cawapres pengganti Gibran memicu beragam reaksi. Sebagian kalangan menilai wacana ini sebagai bentuk dinamisasi politik menjelang Pilpres 2029. Sebagian lain menilai isu ini terlalu dini karena pemerintahan baru berjalan dua tahun.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai isu penggantian Gibran lebih sebagai sinyal dari partai politik yang ingin menguji elektabilitas. "Ini bagian dari komunikasi politik untuk melihat respons publik," ujarnya.

Di media sosial, nama La Nyalla Mattalitti dan Sultan Bachtiar Najamudin menjadi perbincangan. Keduanya dianggap representasi daerah yang bisa memperkuat basis dukungan di luar Jawa.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari istana maupun DPD RI terkait isu ini. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. "Saya belum mau berpolemik. Yang jelas, DPD fokus pada tugas konstitusional," kata La Nyalla singkat.

Langkah Selanjutnya dan Skenario Politik

Jika wacana penggantian Gibran menguat, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, Gibran tetap mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan karena tidak ada mekanisme konstitusional untuk mengganti cawapres terpilih. Kedua, dilakukan amendemen konstitusi untuk mengatur mekanisme pergantian. Ketiga, partai politik mengusung pasangan baru pada Pilpres 2029.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai pergantian cawapres terpilih tidak bisa dilakukan sepihak. "Harus ada dasar hukum yang jelas. Jangan sampai menimbulkan krisis konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, partai politik pengusung masih solid mendukung Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan tidak ada pembahasan mengenai penggantian cawapres. "Pak Prabowo dan Mas Gibran solid. Isu itu tidak benar," kata Muzani.

Dengan demikian, bursa cawapres pengganti Gibran masih sebatas wacana. Publik menunggu langkah konkret dari partai politik dan pemerintah.

Analisis Redaksi

Wacana empat pimpinan DPD RI masuk bursa cawapres pengganti Gibran lebih tepat dibaca sebagai manuver politik ketimbang realitas konstitusional. Konstitusi tidak mengenal mekanisme penggantian cawapres terpilih sebelum pelantikan, kecuali jika yang bersangkutan berhalangan tetap. Gibran sudah dilantik dan menjalankan tugas. Jadi, premis "pengganti Gibran" itu sendiri perlu dipertanyakan.

Kalaupun isu ini menguat, ia lebih berfungsi sebagai alat uji elektabilitas dan penjajakan koalisi menjelang Pilpres 2029. Pimpinan DPD RI memang punya rekam jejak dan basis massa, tetapi tanpa dukungan partai politik, langkah mereka mustahil. Di sisi lain, partai politik tidak akan mudah menyerahkan tiket kepada tokoh non-partai yang belum teruji dalam kontestasi nasional.

Yang lebih penting, publik berhak mendapatkan penjelasan transparan. Jika memang ada dinamika koalisi, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan isu penggantian cawapres menjadi komoditas politik yang mengaburkan fokus pemerintahan. Sebab, stabilitas politik dan kinerja kabinet jauh lebih berharga daripada sekadar bursa nama di ruang publik.

Sumber: mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad