Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan: Auditor Dikuliti, JPU Akui 95 Persen Jasa Pandu Sudah Dibayar

Nov 17, 2026 - 06:30
 0  1
Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan: Auditor Dikuliti, JPU Akui 95 Persen Jasa Pandu Sudah Dibayar

Saksi auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Mangasa Marbun kewalahan dihadapi penasihat hukum terdakwa dalam sidang dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan. Sidang digelar di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Tipikor Medan, Senin (17/11/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi auditor. Dalam persidangan, terungkap bahwa audit kerugian negara dilakukan atas permintaan kejaksaan setelah keempat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Penasihat hukum menyoroti sejumlah kejanggalan, sementara JPU mengakui hampir 95 persen jasa pandu sudah dibayarkan.

Ad
Ad

Kronologi Sidang dan Agenda Pemeriksaan Auditor

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan ini menghadirkan saksi auditor dari KAP Ribka Mangasa Marbun. Agenda utamanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi PNBP jasa pandu dan tunda kapal di KSOP Belawan. Namun, pemeriksaan berlangsung panas ketika penasihat hukum terdakwa, Landong MT Nadeak, mulai mencecar saksi dengan berbagai pertanyaan kritis.

Baca juga: AICIS 2026: Tiga Dosen UIN Banten Unggulkan Riset Hukum dan Digitalisasi Islam

Landong menyoroti adanya perbedaan data antara dakwaan dengan fakta di lapangan. Ia menyebut dalam dakwaan terdakwa Wisnu Handoko terdapat kapal yang tidak ada namanya tetapi tetap dihitung kerugian negaranya oleh auditor JPU. Untuk terdakwa Sapril Heston Simanjuntak, ada 10 nama kapal yang double atau sama namun tetap dihitung sebagai kerugian negara. Hal serupa terjadi pada terdakwa Marganda Lamhot Asi Sihite, di mana terdapat 1 kapal tanpa nama dan 1 kapal dengan kolom kosong yang tetap dihitung, serta 5 nama kapal double yang dihitung sebagai kerugian negara.

“Dalam dakwaan terdakwa Wisnu Handoko, ada kapal yang tidak ada namanya tetapi tetap dihitung kerugian negaranya oleh auditor JPU. Untuk terdakwa Sapril Heston Simanjuntak, ada 10 nama kapal yang double atau sama namun tetap dihitung sebagai kerugian negara,” cecar Landong di persidangan.

Landong mempertanyakan sumber data yang digunakan saksi. “Dari mana data saudara peroleh sehingga bisa banyak sekali yang berbeda?” tanya Landong. Saksi menjawab, “Kita berbasis data dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), yang diperoleh dari Pelindo.” Jawaban ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai validitas data yang digunakan dalam audit.

Kejanggalan Perhitungan Kerugian Negara yang Disorot Penasihat Hukum

Menurut Landong, saksi ahli auditor JPU tidak profesional dan tidak memiliki kompetensi dalam perhitungan jasa pandu dan tunda. Saksi dinilai tidak memahami teknis pemanduan dan penundaan kapal, sehingga tidak cermat dalam menghitung dan menganalisis dokumen pembayaran PNBP seperti pranota, nota, hingga spesifikasi kapal yang berdampak merugikan para terdakwa.

Baca juga: Hardjuno Wiwoho Raih Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Lulus Cum Laude

“Saksi tidak memahami teknis pemanduan dan penundaan kapal, sehingga tidak cermat dalam menghitung dan menganalisis dokumen pembayaran PNBP seperti pranota, nota, hingga spesifikasi kapal,” ujar Landong.

Ia juga menyoroti bahwa audit kerugian negara dilakukan setelah keempat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan objektivitas audit. Dalam persidangan, penasihat hukum dan JPU masing-masing menampilkan data di hadapan majelis hakim. Hasilnya cukup mengejutkan, hampir 95 persen jasa pandu KSOP Belawan ternyata sudah dibayarkan.

“Hari ini sudah dibuktikan dari data Pelindo dan jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa sudah dibayarkan hampir 95 persen. Hanya ada beberapa kapal labuh yang dianggap jaksa belum bayar, namun faktanya memang tidak ada pelayanan,” ungkap Landong usai sidang.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Perkara ini menyeret empat terdakwa. Wisnu Handoko menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023. Sapril Heston Simanjuntak (SHS) menjabat tahun 2024. Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino terkait jabatan di lingkungan Kantor Syahbandar Utama Belawan dan KSOP periode 2023-2024.

Dalam sidang, Landong MT Nadeak mewakili kepentingan para terdakwa. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan korupsi karena sebagian besar PNBP sudah dibayarkan. Sementara itu, JPU yang diwakili oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan belum memberikan komentar resmi terkait pengakuan hampir 95 persen pembayaran. Namun, dalam persidangan, JPU sendiri yang menyampaikan data tersebut.

Majelis hakim yang dipimpin Cipto Hosari Nababan mendengarkan kedua belah pihak. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (19/11/2026) dengan agenda mendengarkan saksi ahli PNBP dari JPU dan saksi ahli dari penasihat hukum terdakwa.

Latar Belakang Kasus Korupsi PNBP KSOP Belawan

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan KSOP Belawan. PNBP merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari layanan kepelabuhanan, termasuk jasa pandu dan tunda yang diberikan kepada kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Belawan.

Jasa pandu dan tunda adalah layanan wajib bagi kapal yang akan masuk atau keluar pelabuhan. Tarifnya diatur dalam peraturan pemerintah dan harus dibayarkan oleh agen kapal. Dalam praktiknya, pembayaran dilakukan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan Pelindo sebagai operator pelabuhan dan KSOP sebagai regulator.

Dugaan korupsi muncul ketika ada temuan bahwa sebagian pembayaran tidak disetorkan ke kas negara. Kejaksaan kemudian menetapkan empat tersangka dan meminta audit kerugian negara kepada KAP Ribka Mangasa Marbun. Namun, audit tersebut dilakukan setelah penetapan tersangka, yang menurut penasihat hukum menimbulkan pertanyaan tentang netralitas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Medan maupun KAP Ribka Mangasa Marbun terkait kejanggalan yang disorot penasihat hukum. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pengakuan JPU bahwa hampir 95 persen jasa pandu sudah dibayarkan dapat melemahkan dakwaan terhadap para terdakwa. Jika benar sebagian besar kewajiban sudah dipenuhi, maka kerugian negara yang didalilkan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada. Hal ini berpotensi mempengaruhi tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Selain itu, temuan adanya data kapal yang double dan tanpa nama menunjukkan lemahnya proses audit. Jika audit tidak akurat, maka kerugian negara yang dihitung bisa terlalu besar. Ini menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menggunakan jasa auditor, terutama dalam kasus yang melibatkan teknis operasional pelabuhan.

Dampak lain adalah terhadap citra KSOP Belawan dan Pelindo. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan PNBP. Ke depan, perlu ada perbaikan sistem agar pembayaran jasa pandu dan tunda dapat terpantau secara real-time dan tidak menimbulkan celah korupsi.

Sidang lanjutan pada Rabu (19/11/2026) akan menghadirkan saksi ahli PNBP dari JPU dan saksi ahli dari penasihat hukum. Kedua pihak akan bertarung argumen mengenai validitas perhitungan kerugian negara. Publik menantikan apakah hakim akan mempertimbangkan pengakuan JPU tentang pembayaran 95 persen tersebut.

Analisis Redaksi

Kasus korupsi PNBP KSOP Belawan ini menunjukkan betapa rapuhnya proses pembuktian di pengadilan ketika audit kerugian negara dilakukan secara terburu-buru. Pengakuan JPU bahwa hampir 95 persen jasa pandu sudah dibayarkan seharusnya menjadi alarm bagi penyidik dan penuntut umum. Jika sebagian besar kewajiban sudah dipenuhi, maka konstruksi perkara perlu ditinjau ulang. Jangan sampai proses hukum justru menjadi alat untuk menutupi kelemahan administrasi.

Kejanggalan yang disorot penasihat hukum, seperti data kapal double dan tanpa nama, menunjukkan bahwa audit tidak dilakukan dengan cermat. Auditor seharusnya memiliki kompetensi teknis dalam memahami dokumen pelayaran. Mengandalkan data dari JPU tanpa verifikasi lapangan adalah kesalahan fatal. Akibatnya, kerugian negara yang didalilkan bisa terlalu besar dan merugikan terdakwa.

Namun, pengakuan JPU juga tidak serta-merta membebaskan para terdakwa. Masih ada beberapa kapal yang menurut jaksa belum dibayar. Pertanyaannya, apakah itu murni kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan. Sidang lanjutan dengan saksi ahli dari kedua belah pihak akan menjadi penentu. Hakim harus jeli menilai kredibilitas masing-masing ahli. Yang terpenting, putusan nanti harus didasarkan pada bukti yang akurat, bukan asumsi atau data yang cacat. Jika tidak, keadilan akan menjadi korban.

Sumber: mimbarumum.co.id, pelindo.co.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad