Kemenkum Sulbar Perkuat Peran Kades sebagai Juru Damai, 13 Kepala Desa Diganjar Penghargaan

Nov 17, 2026 - 07:10
 0  1
Kemenkum Sulbar Perkuat Peran Kades sebagai Juru Damai, 13 Kepala Desa Diganjar Penghargaan

Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemprov Sulbar memperkuat peran kepala desa sebagai juru damai dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat. Sebanyak 13 kepala desa yang telah mengikuti Peacemaker Training menerima piagam penghargaan di Mamuju, Senin (16/11/2026).

Ad
Ad

Penyerahan piagam dilakukan Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, dalam pertemuan di Mamuju. Penghargaan ini menjadi penanda bahwa kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan konflik lewat jalur damai mulai diakui secara kelembagaan.

Baca juga: Kementerian Hukum Perkuat Integrasi Data Korporasi: 51 Juta Akses per Oktober 2026

Kronologi Penyerahan Piagam dan Pelatihan Juru Damai

Pertemuan berlangsung di kantor Kanwil Kemenkum Sulbar, Mamuju, Senin (16/11/2026). Suhendra menyerahkan piagam penghargaan kepada 13 kepala desa yang telah menyelesaikan Peacemaker Training. Penghargaan tersebut diterima Kurnia Banani Adam sebelum nantinya diteruskan kepada para kepala desa.

Menurut keterangan Kanwil Kemenkum Sulbar, piagam itu dijadwalkan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat dalam agenda Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Sulawesi Barat. Jadwal pasti penyerahan belum diumumkan, tetapi agenda rakorda disebut menjadi momentum penguatan program di tingkat provinsi.

Peacemaker Training sendiri merupakan pelatihan yang membekali kepala desa dengan pemahaman hukum dan keterampilan mediasi. Pelatihan ini dirancang agar kepala desa mampu memfasilitasi penyelesaian konflik di tengah warga tanpa harus menempuh jalur litigasi.

Kurnia Banani Adam menjelaskan, penguatan kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat terus menjadi perhatian Kanwil Kemenkum Sulbar. "Melalui program peacemaker training atau pelatihan juru damai, kepala desa didorong memiliki kemampuan memahami persoalan hukum sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan musyawarah dan mediasi," ujarnya.

Baca juga: BKD Sumsel Terima Kunjungan Praktisi Hukum, Bahas Penguatan Kesadaran Hukum ASN

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga pihak utama dalam program ini. Pertama, Kanwil Kemenkum Sulbar melalui Divisi P3H yang dipimpin Kurnia Banani Adam. Kedua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Hukum yang dikepalai Suhendra. Ketiga, para kepala desa sebagai peserta pelatihan dan penerima penghargaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan kepala desa sebagai juru damai merupakan bagian penting dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. "Kepala desa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga dan memahami berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan masing-masing," katanya.

Saefur menambahkan, penyelesaian permasalahan melalui dialog dan musyawarah dapat menjadi alternatif untuk menghindari konflik berkepanjangan. Syaratnya, persoalan tersebut memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi.

Ia juga mendorong agar program Peacemaker Training terus diperluas. Harapannya, semakin banyak kepala desa di Sulawesi Barat yang mempunyai pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi untuk membantu masyarakat.

Dari sisi Pemprov Sulbar, penyerahan piagam oleh Suhendra menunjukkan dukungan pemerintah provinsi terhadap program yang digagas Kemenkum. Kolaborasi ini menempatkan desa sebagai ujung tombak penyelesaian sengketa skala kecil yang kerap tidak tertangani pengadilan.

Latar Belakang: Akses Keadilan dan Mekanisme Nonlitigasi

Program juru damai berangkat dari persoalan klasik: akses keadilan di daerah masih timpang. Warga desa yang menghadapi sengketa sering kali harus menempuh jarak jauh, biaya besar, dan proses berbelit untuk sampai ke pengadilan. Dalam banyak kasus, sengketa justru diselesaikan secara adat atau kekeluargaan tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Kementerian Hukum melalui kantor wilayahnya memiliki mandat pembinaan hukum di daerah. Salah satu wujudnya adalah mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk melalui pelatihan bagi perangkat desa. Peacemaker Training menjadi instrumen untuk mengisi celah itu.

Mekanisme nonlitigasi atau penyelesaian di luar pengadilan bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Mediasi dan musyawarah sudah diakui sebagai jalur penyelesaian sengketa, terutama untuk perkara perdata ringan dan konflik antarwarga. Namun, pelaksanaannya di tingkat desa masih bergantung pada kapasitas individu kepala desa.

Di sinilah pelatihan menjadi krusial. Kepala desa tidak hanya dituntut memahami norma hukum, tetapi juga mampu menengahi kepentingan warga yang berselisih. Tanpa bekal itu, mediasi berisiko berujung pada keputusan yang tidak berkeadilan atau justru memperuncing konflik.

Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. Desa yang memiliki juru damai terlatih dapat menekan jumlah perkara yang naik ke pengadilan, sekaligus mempercepat pemulihan hubungan sosial pascakonflik.

Dampak bagi Warga dan Pemerintah Desa

Bagi warga, keberadaan kepala desa yang terlatih sebagai juru damai berarti ada saluran penyelesaian sengketa yang lebih dekat dan murah. Sengketa batas tanah, utang piutang, atau perselisihan antarkeluarga bisa ditangani di tingkat desa sebelum membesar.

Bagi pemerintah desa, pelatihan ini menambah beban sekaligus legitimasi. Kepala desa dituntut lebih aktif menjembatani warga, tetapi di sisi lain memperoleh pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki. Piagam penghargaan menjadi simbol bahwa peran itu dihargai.

Kanwil Kemenkum Sulbar menyebut penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan komitmen para kepala desa dalam meningkatkan kompetensi penyelesaian konflik serta permasalahan hukum melalui jalur nonlitigasi. Dengan begitu, pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Namun, efektivitas program bergantung pada keberlanjutan. Tanpa pendampingan dan evaluasi, keterampilan yang diperoleh bisa tergerus oleh rutinitas pemerintahan desa. Perlu ada mekanisme rujukan ketika sengketa yang ditangani melebihi kewenangan desa.

Langkah Selanjutnya: Perluasan Program dan Rakorda

Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong perluasan Peacemaker Training ke lebih banyak desa. Saefur Rochim menyatakan harapan agar semakin banyak kepala desa di Sulawesi Barat memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi. Perluasan ini membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor.

Agenda terdekat adalah Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Sulawesi Barat. Dalam forum itu, Gubernur Sulawesi Barat dijadwalkan menyerahkan piagam kepada 13 kepala desa penerima penghargaan. Rakorda juga bisa menjadi ajang sosialisasi program kepada kepala desa lain.

Sejauh mana program ini akan berlanjut, berapa desa yang akan dilatih berikutnya, dan bagaimana bentuk pendampingannya belum dijelaskan secara rinci. Yang jelas, Kanwil Kemenkum Sulbar menempatkan juru damai sebagai bagian dari strategi mendekatkan keadilan ke tingkat desa.

Bagi warga Sulawesi Barat, hasil akhirnya akan terasa di tingkat paling bawah: apakah sengketa di kampung bisa diselesaikan tanpa harus berlarut-larut, dan apakah kepala desa benar-benar menjadi penengah yang dipercaya.

Analisis Redaksi

Program juru damai adalah terobosan yang masuk akal, tetapi jangan dibiarkan berhenti di piagam. Selama ini, penyelesaian sengketa di desa sering berjalan informal tanpa payung kompetensi. Kepala desa menengahi konflik karena tuntutan situasi, bukan karena bekal pelatihan. Peacemaker Training mencoba menutup celah itu.

Persoalannya, pelatihan 13 kepala desa dari total ratusan desa di Sulawesi Barat masih jauh dari cukup. Jika perluasan program tidak dibarengi anggaran dan pendampingan, hasilnya bisa timpang. Desa yang kepala desanya terlatih akan lebih siap, sementara desa lain tetap jalan sendiri.

Yang juga perlu diawasi adalah batas kewenangan. Tidak semua sengketa cocok diselesaikan lewat mediasi desa. Perkara pidana berat, misalnya, tetap harus masuk ranah penegak hukum. Juru damai mesti punya panduan jelas kapan harus menengahi dan kapan harus merujuk.

Kolaborasi Kemenkum dan Pemprov Sulbar patut diapresiasi karena menyentuh akar persoalan: kapasitas manusia di tingkat desa. Namun, keberhasilan sejatinya diukur dari berkurangnya konflik yang membesar dan meningkatnya kepercayaan warga pada mekanisme damai. Piagam hanyalah awal, bukan akhir.

Sumber: makassar.antaranews.com, kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad