Kuasa Hukum FS Gugat Pra-Peradilan, Soroti Akta Batal dan Cek Rp 2 Miliar

Nov 17, 2026 - 07:50
 0  1
Kuasa Hukum FS Gugat Pra-Peradilan, Soroti Akta Batal dan Cek Rp 2 Miliar

Kuasa hukum FS, perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan, resmi melaporkan enam oknum penyidik Polrestabes Palembang ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Senin (16/11/2026). Laporan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan sebelumnya yang telah dilimpahkan ke Propam Polda Sumatera Selatan.

Ad
Ad

M. Sanusi AS, SH, MH, selaku kuasa hukum, menduga keras adanya rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap kliennya. Ia menilai proses penyidikan dalam sengketa bisnis distribusi semen ini sarat kejanggalan hukum dan mengabaikan fakta bahwa perkara tersebut sejatinya merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana.

Baca juga: 5 Ranperda Halmahera Tengah Diharmonisasi Kemenkum Malut, Ini Daftar dan Catatannya

Kronologi Laporan ke Propam dan Rencana Pra-Peradilan

Laporan ke Propam Mabes Polri bukan langkah pertama tim hukum FS. Sebelumnya, mereka telah mengadukan sejumlah oknum penyidik ke Propam Polda Sumatera Selatan. Pengaduan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, dan pada Senin (16/11/2026) tim kuasa hukum resmi melaporkan enam penyidik Polrestabes Palembang.

Menurut Sanusi, langkah ini diambil karena proses penyidikan dianggap tidak berjalan objektif. Ia menyoroti sejumlah kejanggalan yang membuat penetapan tersangka terhadap FS dinilai cacat hukum.

“Kami menduga ada rekayasa dan kriminalisasi dalam perkara ini. Penyidik seolah mengabaikan fakta bahwa ini sengketa bisnis yang seharusnya diselesaikan secara perdata,” kata Sanusi dalam konferensi pers di Palembang.

Sebagai langkah hukum lanjutan, tim kuasa hukum akan segera mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Gugatan itu bertujuan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap FS.

Baca juga: Komisi III DPR: Kebijakan Hukum Terbuka Tetap Terikat Batas Konstitusi

Sanusi juga mendesak Kapolri turun tangan memastikan penegakan hukum yang objektif dan bebas dari intervensi oknum aparat. “Kami berharap Kapolri mendengar keluh kesah kami. Kriminalisasi di Sumatera Selatan harus dihentikan,” ujarnya.

Akta Batal dan Cek Rp 2 Miliar Jadi Sorotan

Dalam konferensi persnya, Sanusi menyoroti dua poin krusial yang dianggap lemah secara yuridis namun tetap dijadikan dasar penetapan tersangka. Pertama, penggunaan akta perjanjian yang sudah kadaluwarsa.

Sanusi menjelaskan bahwa akta kerja sama awal antara kliennya dan pelapor (inisial L) telah dibatalkan secara sah dan digantikan dengan akta baru. Namun, penyidik justru menggunakan dokumen pertama yang sudah tidak berlaku itu sebagai barang bukti utama.

“Secara hukum, akta pertama sudah mati atau batal demi hukum. Sangat janggal jika dokumen yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum dijadikan dasar penetapan tersangka,” tegas Sanusi.

Kedua, tuduhan penggelapan senilai Rp 2 miliar melalui cek giro. Sanusi membantah kliennya pernah menerbitkan atau menggunakan cek tersebut untuk tujuan ilegal. Ia menekankan prinsip perbankan di mana setiap pencairan cek wajib dikonfirmasi kepada pemilik rekening.

“Bank tidak pernah melakukan konfirmasi kepada klien kami. Cek itu mungkin ada fisiknya, tetapi tidak pernah dicairkan atau digunakan oleh klien kami. Ini membuktikan tidak ada unsur kerugian materiil maupun unsur penggelapan,” ujarnya.

Tim hukum juga menegaskan bahwa FS tidak pernah menikmati dana dari cek tersebut. Menurut mereka, keberadaan fisik cek tidak otomatis membuktikan terjadinya penggelapan.

Bisnis Distribusi Semen di Pagar Alam, Empat Lawang, dan PALI

Menanggapi tudingan penipuan berupa janji bisnis fiktif, tim kuasa hukum dan FS menegaskan bahwa usaha distribusi semen di wilayah Pagar Alam, Empat Lawang, dan PALI adalah bisnis yang nyata dan hingga kini masih beroperasi.

Sanusi menyatakan bahwa kasus ini murni merupakan sengketa hubungan bisnis dan utang-piutang. Kerugian yang dialami justru terjadi karena pihak pelapor (L) menghentikan kerja sama secara sepihak saat persiapan usaha sudah berjalan.

“Unsur mens rea atau niat jahat untuk menipu tidak terpenuhi karena seluruh transaksi didasarkan pada perjanjian notariil yang justru diminta dan disusun oleh pihak L sendiri,” jelas Sanusi.

FS, sang tersangka, juga menyuarakan kekecewaannya. Ia mengklaim hanya mengikuti alur bisnis yang diinisiasi oleh pihak pelapor.

“Perjanjian dibuat oleh pihak L, notaris ditunjuk pihak L, bahkan permintaan cek giro pun atas inisiatif mereka. Saya tidak pernah berniat menipu,” ujar FS.

Menurut tim hukum, seluruh transaksi didasarkan pada perjanjian notariil. Mereka menilai unsur penipuan tidak terpenuhi karena tidak ada niat jahat sejak awal.

Dugaan Motif Perebutan Kontrol Perusahaan

Lebih jauh, Sanusi mengungkapkan adanya indikasi motif terselubung di balik laporan pidana ini, yaitu upaya pihak tertentu untuk menguasai aset dan kontrol perusahaan milik kliennya melalui jalur kriminalisasi.

“Jika ini murni kasus pidana, mengapa aspek perdata dan kelangsungan bisnis diabaikan? Kami menduga ada kepentingan bisnis di balik ini semua,” tanya Sanusi secara retoris.

Ia menilai penetapan tersangka terhadap FS tidak seharusnya dilakukan karena perkara ini lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata. Menurutnya, penyidik seharusnya melihat duduk perkara secara utuh, termasuk fakta bahwa akta awal sudah dibatalkan.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa laporan pidana ini muncul di tengah sengketa bisnis yang sedang berjalan. Mereka menduga ada pihak yang memanfaatkan jalur pidana untuk menekan kliennya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polrestabes Palembang maupun Propam Mabes Polri terkait laporan tersebut. Kepolisian belum merilis keterangan apakah laporan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap enam penyidik yang dilaporkan.

Langkah Hukum Berikutnya dan Dampak bagi FS

Gugatan pra-peradilan ke PN Palembang akan menjadi uji pertama atas sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap FS. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka.

Jika gugatan dikabulkan, penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Namun, proses ini tidak serta-merta menghentikan penyidikan, karena penyidik masih bisa memperbaiki berkas perkara.

Bagi FS, status tersangka berdampak pada aktivitas bisnisnya. Usaha distribusi semen yang dikelolanya di Pagar Alam, Empat Lawang, dan PALI tetap beroperasi, tetapi tim hukum menilai reputasinya terancam.

Sanusi menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia. “Kami akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Jangan biarkan aparat menjadi alat bagi kepentingan pribadi untuk menguasai aset orang lain,” tutupnya.

Laporan ke Propam Mabes Polri dan gugatan pra-peradilan menjadi dua langkah paralel yang akan menentukan arah kasus ini. Publik akan menunggu apakah penyidik mampu membuktikan unsur pidana, atau apakah perkara ini benar-benar berakhir sebagai sengketa perdata.

Analisis Redaksi: Uji Objektivitas Penyidik

Kasus FS memperlihatkan persoalan lama dalam penegakan hukum di Indonesia: batas antara sengketa bisnis dan tindak pidana. Ketika sebuah perjanjian notariil yang telah dibatalkan masih dipakai sebagai dasar penetapan tersangka, pertanyaan tentang kecermatan penyidik menjadi sah.

Sanusi menyoroti cek giro Rp 2 miliar yang tidak pernah dicairkan. Dalam praktik perbankan, pencairan cek memang memerlukan konfirmasi. Jika cek itu tidak pernah digunakan, sulit membuktikan adanya kerugian materiil. Namun, penyidik tentu memiliki kewenangan menilai alat bukti. Di sinilah pra-peradilan menjadi penting: menguji apakah penetapan tersangka didasari bukti yang cukup.

Yang juga perlu dicermati adalah dugaan motif perebutan kontrol perusahaan. Jika benar ada kepentingan bisnis di balik laporan pidana, maka kriminalisasi telah menjadi alat tekanan. Sebaliknya, jika penyidik memiliki bukti lain yang kuat, proses hukum harus tetap berjalan.

Publik berhak mendapat jawaban transparan. Kapolri semestinya memastikan pengawasan internal berjalan, termasuk memeriksa laporan ke Propam. Tanpa itu, kepercayaan terhadap proses hukum akan terus tergerus.

Sumber: sekilasmedia.com, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad