Komisi III DPR: Kebijakan Hukum Terbuka Tetap Terikat Batas Konstitusi

Nov 17, 2026 - 07:50
 0  1
Komisi III DPR: Kebijakan Hukum Terbuka Tetap Terikat Batas Konstitusi

Kewenangan DPR dan pemerintah membentuk undang-undang tidak berarti bebas tanpa batas. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan setiap kebijakan hukum terbuka tetap harus berpijak pada konstitusi dan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara.

Ad
Ad

Penegasan itu disampaikan Nasir dalam pidato kunci Diskusi Terpumpun bertajuk “Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR” di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga: 5 Ranperda Halmahera Tengah Diharmonisasi Kemenkum Malut, Ini Daftar dan Catatannya

Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah ruang yang diberikan konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan ketentuan yang tidak diatur secara terperinci dalam UUD 1945.

Nasir menjelaskan, ruang kebijakan hukum terbuka mencakup banyak keputusan penting. Mulai dari penentuan batas usia, beratnya ancaman pidana, jangka waktu, hingga rancangan kelembagaan.

Dalam menentukan kebijakan itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan anggaran, kesiapan kelembagaan, serta aspirasi masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemudian menjadi dasar pemilihan norma dalam undang-undang.

Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan tersebut tetap memiliki batas konstitusional. “Kebebasan memilih kebijakan berbeda dengan kebebasan dari batas konstitusi. Ruang pilihan itu berada di dalam konstitusi dan tidak pernah berada di atasnya,” ujarnya.

Baca juga: Kuasa Hukum FS Gugat Pra-Peradilan, Soroti Akta Batal dan Cek Rp 2 Miliar

Menurut Nasir, semakin besar suatu ketentuan undang-undang bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara, semakin kuat pula alasan yang harus disiapkan oleh pembentuk undang-undang.

Pengaturan teknis dan administratif pada umumnya memiliki ruang kebijakan yang lebih luas. Sebaliknya, aturan yang membatasi kebebasan, membedakan perlakuan antarkelompok masyarakat, atau mengurangi hak warga negara membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam.

Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mensyaratkan pembatasan dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi.

Belajar dari Perubahan Batas Usia Perkawinan

Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan hukum terbuka bekerja dalam praktik, Nasir mengangkat perjalanan pengujian ketentuan batas usia perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 2015, MK menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan. Saat itu, MK mempertimbangkan penentuan batas usia sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Namun, pada 13 Desember 2018, melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, MK menyatakan ketentuan usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

DPR bersama pemerintah menindaklanjuti putusan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru itu menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Nasir menilai perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kebijakan hukum terbuka tidak serta-merta menutup kemungkinan suatu norma diuji kembali di MK. Terlebih, apabila terdapat dasar pengujian atau argumentasi konstitusional yang berbeda.

Kasus batas usia perkawinan menjadi contoh bagaimana MK dapat berubah sikap ketika argumentasi konstitusional yang diajukan berbeda dan ketika norma yang diuji menyentuh hak konstitusional warga negara secara langsung.

Keterangan DPR Harus Didukung Alasan dan Data

Nasir menekankan bahwa dalam menghadapi pengujian undang-undang, DPR tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu ketentuan merupakan kebijakan hukum terbuka.

Keterangan DPR harus mampu menjelaskan tujuan pembentukan aturan, alasan pemilihan norma tertentu, serta jawaban terhadap keberatan konstitusional yang diajukan pemohon.

Menurutnya, penjelasan tersebut perlu didukung dokumen dan data yang dapat ditelusuri. Dokumen itu antara lain:

  • Naskah Akademik;
  • Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
  • risalah rapat panitia kerja;
  • risalah rapat kerja;
  • data yang menjadi dasar pembahasan undang-undang.

Karena itu, Nasir mengingatkan pentingnya mendokumentasikan setiap pertimbangan pembentukan undang-undang sejak proses legislasi berlangsung. Dengan demikian, ketika suatu ketentuan diuji di kemudian hari, DPR memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa persidangan pengujian undang-undang tidak seharusnya dipandang sebagai arena pertentangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan berbeda, tetapi bekerja dalam kerangka konstitusi yang sama.

DPR bersama Presiden menjalankan kewenangan pembentukan undang-undang, sedangkan MK bertugas menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dalam konteks tersebut, keterangan DPR menjadi bagian penting untuk membantu hakim memahami latar belakang dan alasan pembentukan suatu norma.

Mengapa Pembatasan Hak Harus Diuji Secara Ketat

Dalam paparannya, Nasir membedakan antara pengaturan teknis dan pengaturan yang menyentuh hak. Pengaturan teknis dinilai memiliki ruang kebijakan yang lebih luas karena tidak langsung membatasi hak warga negara.

Sementara itu, aturan yang membatasi kebebasan atau membedakan perlakuan antarkelompok membutuhkan pembenaran yang lebih kuat. Pembenaran itu harus dapat diuji secara konstitusional, bukan sekadar klaim bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur syarat pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi.

Bagi Nasir, kepercayaan konstitusi kepada pembentuk undang-undang harus dijaga melalui kebijakan yang memiliki dasar pemikiran kuat dan dapat diuji oleh publik.

“Kepercayaan itu kita jaga dengan alasan yang dapat ditelusuri, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Mahkamah maupun di hadapan rakyat,” pungkasnya.

Langkah Selanjutnya dan Dampak bagi Praktik Legislasi

Diskusi di Universitas Trisakti itu menyoroti praktik penyusunan keterangan DPR dalam sengketa pengujian undang-undang. Sejauh ini, DPR kerap berargumen bahwa suatu ketentuan merupakan kebijakan hukum terbuka ketika menghadapi gugatan di MK.

Nasir ingin argumen itu tidak lagi menjadi jawaban tunggal. Keterangan DPR harus disertai penjelasan tujuan, alasan pemilihan norma, dan jawaban atas keberatan pemohon, dengan dukungan dokumen yang dapat ditelusuri.

Implikasinya, proses legislasi di DPR perlu mendokumentasikan pertimbangan sejak awal. Naskah Akademik, DIM, dan risalah rapat menjadi rujukan yang menentukan ketika norma diuji di kemudian hari.

Bagi publik, penjelasan ini memberi ukuran yang lebih jelas untuk menilai apakah suatu undang-undang berpihak pada hak warga negara atau justru membatasinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan mengenai batas konstitusional kebijakan hukum terbuka juga menjadi rujukan bagi anggota DPR lain dalam menyusun keterangan resmi saat menghadapi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Nasir Djamil menyentuh titik lemah yang sering muncul dalam sengketa pengujian undang-undang. Pembentuk undang-undang kerap berlindung pada frasa kebijakan hukum terbuka ketika norma yang dibuatnya dipersoalkan. Padahal, doktrin itu bukan tameng tanpa syarat.

Contoh batas usia perkawinan menunjukkan hal itu. MK pada 2015 menolak permohonan, tetapi pada 2018 membatalkan ketentuan usia minimum 16 tahun bagi perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Perubahan sikap itu terjadi karena argumentasi konstitusional yang diajukan berbeda. Artinya, kebijakan hukum terbuka tidak pernah final.

Karena itu, seruan agar DPR mendokumentasikan pertimbangan legislasi sejak awal bukan sekadar urusan administratif. Dokumen seperti Naskah Akademik, DIM, dan risalah rapat adalah bukti bahwa pembentuk undang-undang benar-benar mempertimbangkan hak warga negara, bukan sekadar memilih norma berdasarkan kepentingan sesaat.

Yang perlu diawasi adalah pelaksanaannya. Tanpa praktik yang konsisten, frasa kebijakan hukum terbuka bisa berubah menjadi pembenaran atas pembatasan hak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah maupun di hadapan rakyat.

Sumber: suarainvestor.com, mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad