5 Ranperda Halmahera Tengah Diharmonisasi Kemenkum Malut, Ini Daftar dan Catatannya
- Lima Ranperda yang Masuk Meja Harmonisasi
- Pesan Topan Sopuan soal Kualitas Produk Hukum Daerah
- Praharmonisasi dan Ruang Konfirmasi bagi DPRD Halteng
- Dukungan DPRD dan Kesepakatan atas Catatan Tim Harmonisasi
- Batas Lima Hari Kerja dan Jalur e-Harmonisasi
- Analisis Redaksi: Ujian Kualitas Legislasi di Daerah
Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara mengharmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam rapat di ruang Pala Ternate, Senin (16/11). Draf bersih kelima Ranperda diminta diserahkan lewat aplikasi e-Harmonisasi dalam lima hari kerja.
Rapat itu digelar di Kantor Wilayah Kemenkum Malut dan melibatkan pimpinan DPRD Halmahera Tengah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil. Lima Ranperda yang dibahas menyentuh urusan kepemudaan sampai penyelenggaraan pesantren.
Baca juga: Komisi III DPR: Kebijakan Hukum Terbuka Tetap Terikat Batas Konstitusi
Lima Ranperda yang Masuk Meja Harmonisasi
Ada lima rancangan yang diharmonisasi dalam forum tersebut. Cakupannya cukup lebar, dari soal tata kelola pemerintahan hingga layanan air minum.
- Ranperda Kepemudaan
- Ranperda Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Ranperda Usaha Depot Air Minum
- Ranperda Tata Hubungan Keprotokolan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
- Ranperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren
Kelima Ranperda itu merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Artinya, pembahasannya berjalan di jalur legislasi daerah sebelum masuk tahap pembicaraan lebih lanjut di parlemen daerah.
Harmonisasi menjadi salah satu tahapan wajib sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan. Tahap ini menelaah apakah substansi dan teknis penyusunan sebuah Ranperda sudah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan benturan norma.
Pesan Topan Sopuan soal Kualitas Produk Hukum Daerah
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menekankan bahwa harmonisasi bukan formalitas. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya bersama menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Baca juga: Kuasa Hukum FS Gugat Pra-Peradilan, Soroti Akta Batal dan Cek Rp 2 Miliar
Ia menyebut sinergi antara Kemenkum Malut, DPRD, dan pemerintah daerah sebagai kunci agar setiap rancangan regulasi punya landasan hukum yang kuat dan bisa diimplementasikan secara efektif.
"Harmonisasi bertujuan menghasilkan regulasi yang efektif, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Karena itu, setiap masukan yang diberikan dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat," ungkap Topan.
Pernyataan itu menempatkan harmonisasi sebagai penyaring terakhir sebelum naskah Ranperda dibawa ke pembahasan tingkat berikutnya. Tanpa telaah yang rapi, sebuah perda berisiko menabrak aturan di atasnya atau mengatur hal yang sudah diatur instansi lain.
Praharmonisasi dan Ruang Konfirmasi bagi DPRD Halteng
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan bahwa sebelum rapat digelar, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut sudah menjalankan praharmonisasi. Tahapan itu merupakan penelaahan awal terhadap substansi maupun teknis penyusunan rancangan peraturan daerah.
Dengan begitu, rapat harmonisasi tidak dimulai dari nol. DPRD Halmahera Tengah datang dengan bahan yang sudah ditelaah dan mendapat ruang untuk mengonfirmasi temuan tim.
"Melalui rapat harmonisasi, DPRD Halmahera Tengah diberikan ruang untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, serta mendiskusikan berbagai hasil telaah guna memperoleh rumusan Ranperda yang lebih baik dan berkualitas," ungkap Mia.
Proses semacam ini lazim dalam pembentukan peraturan daerah. Tim perancang mencatat pasal yang perlu diperbaiki, sementara pihak pengusul menjelaskan maksud dan kebutuhan di lapangan. Dari situ lahir rumusan yang lebih matang sebelum masuk pembahasan bersama eksekutif.
Dukungan DPRD dan Kesepakatan atas Catatan Tim Harmonisasi
Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Hi. Bayan, menyatakan dukungannya atas sinergi dengan Kemenkum Malut dalam proses harmonisasi. Menurutnya, tahapan ini penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah yang diinisiasi DPRD punya kualitas baik serta mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat Halmahera Tengah.
Rapat dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, dan anggota DPRD. Kegiatan dibuka dengan penyampaian arahan yang disampaikan secara daring.
Dalam sesi diskusi, Ketua Bapemperda DPRD Halmahera Tengah, Kabir Kahar, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan menyepakati berbagai masukan serta catatan dari Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut.
"Berbagai catatan dari Tim Kerja Harmonisasi Kemenkum Malut akan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kelima Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya," ungkap Kabir.
Kesepakatan itu menandai berakhirnya tahap harmonisasi untuk sementara. Namun naskah belum final. DPRD masih harus menyesuaikan sejumlah rumusan sesuai catatan yang diterima.
Batas Lima Hari Kerja dan Jalur e-Harmonisasi
Rapat ditutup dengan permintaan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum Malut agar hasil harmonisasi kelima Ranperda segera ditindaklanjuti. Caranya melalui penyempurnaan naskah dan penyampaian draf bersih lewat aplikasi e-Harmonisasi dalam waktu lima hari kerja.
Batas waktu itu memberi tekanan kerja yang jelas bagi DPRD dan Bapemperda. Penyempurnaan naskah harus rampung cepat agar proses finalisasi tidak tertahan.
Penggunaan aplikasi e-Harmonisasi juga membuat jejak telaah lebih tertata. Dokumen yang masuk lewat kanal resmi memudahkan pelacakan versi naskah, catatan perbaikan, dan status tindak lanjut setiap rancangan.
Setelah draf bersih diserahkan, kelima Ranperda akan melanjutkan perjalanan ke tahap pembahasan berikutnya. Di titik itu, DPRD dan pemerintah daerah masuk ke pembicaraan substansi yang lebih rinci, termasuk soal pembiayaan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Malut sendiri merupakan bagian dari layanan pembentukan peraturan daerah yang dijalankan kantor wilayah kementerian di seluruh Indonesia. Informasi soal alur dan persyaratan layanan itu bisa dilihat pada laporan ANTARA serta kanal resmi Kementerian Hukum.
Analisis Redaksi: Ujian Kualitas Legislasi di Daerah
Lima Ranperda dalam satu kali rapat harmonisasi bukan jumlah kecil untuk sebuah kabupaten. Pilihan tema yang diambil DPRD Halmahera Tengah justru menunjukkan bahwa kebutuhan regulasi di daerah kini bergerak ke urusan yang sangat teknis: transformasi digital, depot air minum, protokol pemerintahan, sampai fasilitasi pesantren.
Di sinilah harmonisasi menjadi penting. Ranperda Usaha Depot Air Minum, misalnya, bersinggungan langsung dengan urusan kesehatan, izin usaha, dan pengawasan mutu yang sudah diatur di tingkat pusat. Ranperda Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik menyentuh ranah data pribadi dan sistem pemerintahan yang punya payung hukum tersendiri. Tanpa telaah yang teliti, dua rancangan itu berpotensi menabrak norma yang lebih tinggi.
Catatan lain ada pada tenggat lima hari kerja. Batas itu cukup ketat untuk menyempurnakan lima naskah sekaligus, terutama bagi Bapemperda yang harus menyesuaikan rumusan sambil menjaga substansi yang diinginkan anggota dewan. Kecepatan memang dibutuhkan, tetapi kualitas telaah tidak boleh dikorbankan demi memenuhi jadwal.
Yang paling menentukan justru tahap setelah harmonisasi. Publik Halmahera Tengah berhak tahu bagaimana lima Ranperda ini mengatur hal-hal yang menyentuh hidup mereka sehari-hari, mulai dari harga air minum kemasan depot hingga layanan pendidikan pesantren. Kesepakatan di ruang rapat baru pintu awal. Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan perda ketika naskah itu akhirnya ditetapkan.
Sumber: kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0