Kemenkum Sulbar Harmonisasi 3 Ranperbup Polman: SiLPA BLUD hingga Insentif Guru Non-ASN

Nov 17, 2026 - 08:30
 0  1
Kemenkum Sulbar Harmonisasi 3 Ranperbup Polman: SiLPA BLUD hingga Insentif Guru Non-ASN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mengharmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Polewali Mandar pada Senin, 16 November 2026. Tujuannya agar regulasi tidak tumpang tindih dengan aturan lebih tinggi dan berdampak langsung bagi warga.

Ad
Ad

Rapat pengharmonisasian digelar di Mamuju, dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam. Prosesnya berlangsung secara langsung dan melalui konferensi virtual. Turut terlibat jajaran Bagian Hukum Pemkab Polman, Biro Hukum Pemprov Sulbar, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar, dan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: PHK 69 Pekerja PT Dantosan Dinilai Batal Demi Hukum, PPMI Kawal Gelar Perkara di Polres Karawang

"Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya agar tidak saling bertentangan," ujar Kurnia Banani Adam di Mamuju, Senin (16/11/2026).

Tiga Ranperbup yang Dibahas

Ada tiga rancangan regulasi yang masuk meja harmonisasi. Ketiganya menyentuh layanan publik dan anggaran daerah.

  • Ranperbup tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (SiLPA BLUD).
  • Ranperbup tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-ASN pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  • Ranperbup tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketiga rancangan itu dibahas untuk menguji kesesuaian norma, memperjelas pengaturan, dan memastikan setiap ketentuan memberi kepastian hukum bagi pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini disampaikan perwakilan Bagian Hukum Pemkab Polewali Mandar dalam rapat tersebut.

Hasil Kajian SiLPA BLUD dan Catatan Penyempurnaan

Dalam pembahasan pertama, tim perancang Kanwil Kemenkum Sulbar menelaah Ranperbup tentang pengelolaan SiLPA BLUD. Hasil kajian menunjukkan dasar pendelegasian pengaturan telah mengacu pada Pasal 96 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Baca juga: Kapolri Suyudi: Penegakan Hukum Tanpa Etika Sia-sia di Mata Rakyat

Meski begitu, masih ada sejumlah penyempurnaan yang diperlukan. Pertama, penyeragaman penulisan istilah SiLPA. Kedua, penyesuaian mekanisme pemanfaatan dan penyetoran dana. Ketiga, penjelasan lebih terperinci mengenai pembinaan dan pengawasan.

Catatan ini penting karena SiLPA BLUD kerap menjadi celah administratif di daerah. Tanpa mekanisme yang jelas, sisa anggaran bisa menumpuk tanpa pemanfaatan yang optimal. Penyeragaman istilah juga menghindari multitafsir saat regulasi diterapkan di lapangan.

Kurnia menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan produk hukum tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga memiliki kesesuaian substansi dengan regulasi yang lebih tinggi. Setiap produk hukum daerah, katanya, harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

"Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan pertentangan, tumpang tindih kewenangan, maupun persoalan dalam penerapannya," katanya.

Insentif Guru Non-ASN dan Rumah Layak Huni

Dua Ranperbup lainnya menyangkut kesejahteraan pendidik dan perbaikan hunian warga. Ranperbup tentang insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN pada satuan pendidikan anak usia dini menjadi sorotan karena menyentuh langsung kantong guru honorer.

Di banyak daerah, guru PAUD non-ASN menggantungkan penghasilan dari insentif yang tidak selalu jelas dasar hukumnya. Kehadiran Ranperbup ini diharapkan memberi payung hukum tetap, sehingga pemberian insentif tidak bergantung pada kebijakan musiman.

Sementara Ranperbup tentang bantuan sosial perbaikan rumah layak huni bersumber dari APBD. Regulasi ini mengatur tata cara pemberian bantuan perbaikan rumah bagi warga kurang mampu. Aspek yang perlu dipastikan antara lain kriteria penerima, mekanisme verifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran.

Harmonisasi memastikan ketiga rancangan tidak berbenturan dengan peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, atau aturan pusat lainnya. Tanpa langkah ini, sebuah perbup bisa batal demi hukum atau menuai masalah saat diuji.

Mengapa Harmonisasi Penting bagi Daerah

Harmonisasi adalah tahap pengujian kesesuaian substansi sebelum rancangan ditetapkan. Proses ini berbeda dari sekadar konsultasi administratif. Tim perancang menelaah pasal demi pasal, mencocokkan dengan aturan yang lebih tinggi, dan memberi catatan perbaikan.

Kanwil Kemenkum Sulbar menempatkan diri sebagai pengawal kualitas produk hukum daerah. Kurnia menyebut peran ini untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pembahasan. Menurutnya, proses harmonisasi diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah daerah, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Polman, tiga Ranperbup ini menyentuh tiga isu berbeda: pengelolaan keuangan BLUD, kesejahteraan guru PAUD, dan perumahan warga miskin. Ketiganya memiliki risiko implementasi yang tinggi jika normanya kabur.

Harmonisasi juga menjadi semacam quality control sebelum produk hukum disahkan. Regulasi yang tidak selaras berpotensi dibatalkan, atau lebih buruk, menimbulkan sengketa kewenangan di kemudian hari.

Langkah Selanjutnya

Setelah harmonisasi, Pemkab Polman diharapkan menindaklanjuti catatan tim perancang. Untuk Ranperbup SiLPA BLUD, penyempurnaan mencakup penyeragaman istilah, mekanisme pemanfaatan dan penyetoran dana, serta uraian pembinaan dan pengawasan.

Dua Ranperbup lain masih menunggu pembahasan lanjutan. Perwakilan Bagian Hukum Pemkab Polman menegaskan tujuan pembahasan adalah menguji kesesuaian norma dan memperjelas pengaturan agar memberi kepastian hukum.

Jika seluruh catatan ditindaklanjuti, ketiga Ranperbup dapat segera ditetapkan dan diundangkan. Proses ini menjadi penentu apakah regulasi tersebut benar-benar berdampak bagi warga atau berhenti sebagai dokumen administratif.

Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan akan terus memperkuat perannya dalam pembinaan hukum daerah. Bagi publik Polman, yang perlu diawasi adalah implementasi di lapangan: apakah insentif guru non-ASN cair tepat waktu, apakah bantuan rumah layak huni sampai ke penerima yang berhak, dan apakah SiLPA BLUD dikelola transparan.

Informasi lebih lanjut mengenai proses harmonisasi dapat dilihat di ANTARA News Makassar. Rujukan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan tersedia di JDIH BPK RI.

Analisis Redaksi

Harmonisasi tiga Ranperbup Polman menunjukkan satu hal: kualitas regulasi daerah masih sering tertinggal dari kebutuhan warga. SiLPA BLUD, insentif guru non-ASN, dan bantuan rumah layak huni adalah isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Jika normanya kabur, dampaknya bukan sekadar administratif, melainkan layanan publik yang macet.

Catatan tim perancang soal penyeragaman istilah SiLPA mungkin terdengar teknis. Namun justru di situ letak persoalan. Regulasi yang tidak konsisten dalam penamaan berpotensi menimbulkan tafsir berbeda antara pengelola BLUD, inspektorat, dan BPK. Ujung-ujungnya, dana tidak bisa dimanfaatkan atau berisiko menjadi temuan audit.

Yang juga patut dicermati adalah nasib Ranperbup insentif guru non-ASN. Regulasi ini hanya bermakna jika anggarannya tersedia dan mekanisme pencairannya sederhana. Harmonisasi hanya pintu awal. Setelah perbup ditetapkan, ujian sesungguhnya ada di implementasi: apakah guru PAUD honorer benar-benar menerima haknya, dan apakah warga miskin mendapat bantuan rumah tanpa prosedur berbelit. Tanpa pengawasan publik, harmonisasi bisa berhenti sebagai formalitas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad