Polda NTB Edukasi Pelajar Soal Dampak Perundungan dan Konsekuensi Hukum
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar edukasi hukum serentak di sejumlah sekolah di Kota Mataram, Senin (16/11), untuk menekan perundungan dan risiko kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Kegiatan ini menyasar pemahaman siswa tentang dampak sosial dan psikologis perundungan serta konsekuensi hukum bagi pelakunya.
Kronologi dan Sasaran Edukasi Hukum Polda NTB
Edukasi berlangsung serentak di sejumlah sekolah di Kota Mataram pada Senin, 16 November. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid menyatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.
Baca juga: PHK 69 Pekerja PT Dantosan Dinilai Batal Demi Hukum, PPMI Kawal Gelar Perkara di Polres Karawang
"Pelajar diingatkan untuk tidak melakukan intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta tindakan penghinaan melalui media sosial yang dapat merugikan orang lain," kata Kholid di Mataram, Senin.
Selain isu perundungan, Polda NTB memberikan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas, terutama bagi pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor. Program ini dikemas dalam "Polisi Peduli Pendidikan", bagian dari implementasi program prioritas Kapolri "Polisi Bersama Masyarakat".
Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho turut memberikan edukasi di SMAN 9 Mataram. Ia menekankan pentingnya disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu, dan mengutamakan keselamatan diri serta pengguna jalan lain.
Pernyataan Resmi dan Penekanan Konsekuensi Hukum
Kholid menegaskan perundungan tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum bagi pelaku. Karena itu, pelajar perlu memahami batasan perilaku di lingkungan sekolah maupun ruang digital.
Baca juga: Kapolri Suyudi: Penegakan Hukum Tanpa Etika Sia-sia di Mata Rakyat
Larangan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan itu melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
"Aturan itu menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, kami mengajak para pelajar untuk saling menghormati dan menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman," ujar Kholid.
Wakapolda juga menekankan keterlibatan sekolah dan orang tua dalam mencegah pelanggaran hukum serta perundungan. Pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan anak dinilai perlu dilakukan bersama agar potensi pelanggaran dicegah sejak dini.
"Polri ingin memastikan generasi muda kita terlindungi dari risiko fatalitas di jalan raya sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat aturan," ucapnya.
Latar Belakang Program dan Konteks Perlindungan Anak
Program "Polisi Peduli Pendidikan" merupakan turunan dari prioritas Kapolri "Polisi Bersama Masyarakat". Pendekatan ini menempatkan polisi sebagai mitra sekolah dalam membina karakter siswa, bukan sekadar penegak hukum.
Pasal 76C UU Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang sering disosialisasikan. Aturan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, dapat berujung pada proses hukum. Namun, untuk pelajar, pendekatan preventif dan edukatif diutamakan.
Data spesifik jumlah sekolah atau siswa yang terlibat tidak disebutkan dalam rilis. Namun, kegiatan serentak di Kota Mataram menunjukkan perluasan sasaran edukasi. Sebelumnya, Polda NTB juga memanfaatkan ETLE untuk menindak pelanggaran lalu lintas, seperti diberitakan ANTARA News Mataram.
Isu perundungan di sekolah bukan hal baru. Kasus kekerasan fisik maupun verbal kerap terjadi, diperparah dengan penghinaan di media sosial. Kehadiran polisi di sekolah diharapkan memutus rantai kekerasan sejak dini.
Selain itu, tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar menjadi perhatian. Keselamatan berlalu lintas menjadi materi wajib agar angka kecelakaan di kalangan usia sekolah menurun.
Dampak yang Diharapkan dan Respons Sekolah
Edukasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran pelajar untuk menghindari intimidasi, kekerasan fisik, dan penghinaan di media sosial. Lingkungan sekolah yang aman dan kondusif menjadi tujuan utama.
Bagi sekolah, kegiatan ini memberikan panduan dalam menangani kasus perundungan. Guru dan orang tua diajak aktif mengawasi perilaku siswa. Pelajar juga didorong berani melaporkan jika mengetahui adanya perundungan atau gangguan keamanan.
Dari sisi lalu lintas, pemahaman tentang rambu dan keselamatan diri diharapkan menekan risiko fatalitas. Pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor diminta disiplin dan taat aturan.
Wakapolda NTB menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. "Pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan anak perlu dilakukan secara bersama-sama agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini," ujarnya dalam rilis.
Meski demikian, efektivitas program bergantung pada konsistensi. Edukasi serentak perlu dilanjutkan dengan pemantauan dan penegakan aturan di sekolah.
Langkah Selanjutnya dan Ajakan Melapor
Polda NTB mengimbau pelajar menjauhi perilaku melanggar hukum dan berani melaporkan tindakan perundungan atau gangguan keamanan. Saluran pelaporan dapat melalui pihak sekolah atau kepolisian setempat.
Ke depan, program "Polisi Peduli Pendidikan" akan terus dijalankan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat. Sekolah dan orang tua diharapkan menjadi mitra utama dalam pengawasan.
Kholid menutup dengan pesan agar pelajar saling menghormati. "Kami mengajak para pelajar untuk saling menghormati dan menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman," katanya.
Langkah berikutnya adalah memastikan edukasi tidak berhenti di satu hari. Diperlukan evaluasi berkala untuk mengukur penurunan kasus perundungan dan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar.
Analisis Redaksi: Efektivitas Edukasi Hukum di Sekolah
Edukasi hukum serentak di sekolah adalah langkah awal yang baik. Namun, tanpa penegakan aturan yang konsisten, pesan antiperundungan mudah menguap. Sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan responsif.
Pasal 76C UU Perlindungan Anak sudah jelas. Persoalannya, banyak pelajar tidak menyadari bahwa penghinaan di media sosial dapat dijerat hukum. Di sinilah peran polisi sebagai pendidik menjadi krusial.
Selain itu, isu keselamatan berlalu lintas tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan orang tua. Membiarkan anak mengendarai motor tanpa SIM adalah pelanggaran. Edukasi harus menyentuh aspek ini.
Program "Polisi Peduli Pendidikan" akan berhasil jika ada sinergi dengan dinas pendidikan dan komite sekolah. Tanpa itu, kegiatan hanya bersifat seremonial. Keberanian pelajar melapor juga perlu dilindungi agar tidak menjadi korban balasan.
Sumber: kemenpppa.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0