PHK 69 Pekerja PT Dantosan Dinilai Batal Demi Hukum, PPMI Kawal Gelar Perkara di Polres Karawang

Nov 17, 2026 - 08:30
 0  1
PHK 69 Pekerja PT Dantosan Dinilai Batal Demi Hukum, PPMI Kawal Gelar Perkara di Polres Karawang

Aksi unjuk rasa di halaman PT Dantosan Precon Perkasa, Karawang, pada Senin (16/11/2026) berujung pada desakan agar pemutusan hubungan kerja terhadap 69 pekerja dibatalkan. PPMI menilai PHK itu batal demi hukum dan mengawal gelar perkara di Polres Karawang.

Ad
Ad

Unjuk rasa dimulai pukul 07.00 WIB. Massa pekerja dan pendukung dari Perhimpunan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memadati halaman perusahaan untuk menuntut kejelasan nasib 69 rekan mereka yang di-PHK. Aksi berlangsung hingga siang dan berakhir dengan audiensi bersama pihak kepolisian.

Baca juga: Kapolri Suyudi: Penegakan Hukum Tanpa Etika Sia-sia di Mata Rakyat

Kronologi Unjuk Rasa 16 November 2026

Massa mulai berkumpul sejak pagi. Mereka membawa spanduk dan poster yang menuntut pembatalan PHK serta transparansi proses hukum. Pukul 07.00 WIB, aksi resmi dimulai di halaman PT Dantosan Precon Perkasa.

Menurut laporan Lampumerahnews.id, aksi berlangsung tertib namun tegang. Massa menuntut agar manajemen perusahaan membatalkan PHK dan membuka dialog dengan perwakilan pekerja.

Puncak aksi adalah audiensi dengan pihak kepolisian. PPMI menyatakan akan mengawal gelar perkara di Polres Karawang sebagai langkah hukum atas dugaan pelanggaran dalam proses PHK. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Dantosan Precon Perkasa.

PPMI: PHK 69 Pekerja Batal Demi Hukum

PPMI menegaskan bahwa PHK terhadap 69 pekerja tidak memenuhi syarat prosedural. Dalam pandangan organisasi itu, PHK tersebut batal demi hukum karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Polda NTB Edukasi Pelajar Soal Dampak Perundungan dan Konsekuensi Hukum

“Kami menilai PHK ini batal demi hukum. Ada prosedur yang tidak dilalui, dan itu menjadi dasar kami untuk mengawal kasus ini sampai gelar perkara,” kata perwakilan PPMI dalam aksi tersebut, seperti dikutip Lampumerahnews.id.

PPMI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada perusahaan. Mereka menuntut agar hak-hak pekerja dipenuhi, termasuk hak atas upah dan pesangon sesuai ketentuan.

Organisasi itu menegaskan akan terus mendampingi 69 pekerja dalam proses hukum. Langkah ini diambil karena mereka menilai upaya dialog di tingkat perusahaan tidak membuahkan hasil.

Gelar Perkara di Polres Karawang Jadi Fokus

Gelar perkara di Polres Karawang menjadi titik krusial dalam sengketa ini. PPMI berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan mereka dengan mengusut dugaan pelanggaran dalam proses PHK.

Dalam gelar perkara, penyidik akan menilai apakah laporan yang diajukan memenuhi unsur pidana atau hanya bersifat perselisihan hubungan industrial. PPMI menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat memantau prosesnya.

Mereka juga meminta kepolisian tidak hanya berhenti pada tahap gelar perkara. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, kasus ini harus dinaikkan ke tahap penyidikan.

Proses hukum ini menjadi perhatian karena melibatkan banyak pekerja sekaligus. Selain itu, kasus ini terjadi di kawasan industri Karawang yang menjadi salah satu pusat manufaktur di Jawa Barat.

Latar Belakang Sengketa dan Aturan PHK

Perselisihan antara pekerja dan PT Dantosan Precon Perkasa bukan perkara baru. Sebelum aksi unjuk rasa, sudah ada upaya komunikasi yang tidak menemukan titik terang. PPMI menilai perusahaan tidak mengindahkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Dalam regulasi ketenagakerjaan, PHK harus melalui tahapan tertentu. Perusahaan wajib melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja. Jika gagal, perselisihan dapat diajukan ke mediasi di dinas ketenagakerjaan sebelum masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

PPMI menilai tahapan itu tidak dilalui dengan benar. Karena itu, mereka menyebut PHK tersebut cacat prosedur dan batal demi hukum. Pandangan ini menjadi dasar hukum utama dalam tuntutan mereka.

Kawasan Karawang sendiri dikenal sebagai salah satu lokasi industri padat karya. Kasus PHK di wilayah ini selalu mendapat perhatian karena dampaknya terhadap banyak keluarga pekerja.

Dampak bagi Pekerja dan Langkah Selanjutnya

PHK terhadap 69 pekerja berdampak langsung pada penghasilan keluarga. PPMI menyebut para pekerja kehilangan sumber nafkah utama sejak PHK dijatuhkan. Mereka menuntut kepastian hak-hak yang belum dipenuhi.

Ke depan, PPMI akan mengawal gelar perkara di Polres Karawang. Mereka juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum lain jika proses ini tidak berjalan sesuai harapan. Langkah tersebut termasuk melaporkan dugaan pelanggaran ke instansi terkait.

Pihak perusahaan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pekerja. Begitu pula kepolisian, yang belum merinci jadwal gelar perkara. PPMI meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka.

Sejumlah pekerja yang hadir dalam aksi menyatakan akan terus mendampingi rekan-rekan mereka. Mereka berharap ada solusi yang adil dan sesuai aturan.

Analisis Redaksi

Kasus PHK 69 pekerja di PT Dantosan Precon Perkasa bukan sekadar sengketa antara perusahaan dan pekerja. Ini ujian bagi penegakan hukum ketenagakerjaan di Karawang. Jika benar prosedur PHK tidak dilalui, maka klaim batal demi hukum bukanlah retorika kosong, melainkan konsekuensi yuridis yang harus dihormati.

Yang paling disorot adalah lambatnya penyelesaian. Unjuk rasa pada 16 November 2026 menunjukkan bahwa jalur dialog di tingkat perusahaan sudah macet. PPMI memilih mengawal gelar perkara karena mereka tidak lagi percaya pada mekanisme internal. Kepolisian punya kesempatan membuktikan bahwa hukum tidak berpihak pada pemilik modal.

Gelar perkara adalah momen menentukan. Publik akan menilai apakah proses ini berjalan transparan atau justru berhenti di tengah jalan. Jika kepolisian serius, kasus ini bisa menjadi preseden bahwa PHK sepihak tidak bisa dibiarkan. Namun jika gelar perkara hanya menjadi formalitas, kepercayaan pekerja terhadap jalur hukum akan semakin tipis.

Sumber: hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad