Pengganti Gibran Mengerucut ke Gerindra, Parpol Lain Tak Sodorkan Nama
Nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengerucut ke sosok dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Parpol lain dalam koalisi disebut tidak menyodorkan nama alternatif.
Informasi itu pertama kali dilaporkan Kompas.com pada 17 November 2026. Inti laporannya singkat: tidak ada partai politik yang mengajukan nama, sehingga ruang pilihan menyempit ke Gerindra.
Baca juga: Gerindra Sulsel Usung Sufmi Dasco Jadi Calon Wapres: Tiga Alasan yang Disebut Iwan Aras
Gibran Rakabuming Raka sendiri adalah wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto sejak pelantikan pada Oktober 2024. Ia maju sebagai cawapres lewat jalur yang cukup kontroversial, setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia dan pencalonannya lewat Partai Golkar meski sebelumnya bukan kader partai.
Mengapa Nama Pengganti Gibran Jadi Sorotan
Pembicaraan soal wapres pengganti bukan hal baru. Sejak awal pemerintahan, isu ini muncul tenggelam-timbul, terutama ketika hubungan antara istana dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas.
Gibran adalah putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo. Posisinya di kursi wapres membuat dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi selalu jadi bahan perbincangan. Ketika isu penggantian menguat, publik langsung menaruh curiga ada pergeseran konfigurasi kekuasaan di baliknya.
Kompas.com melaporkan bahwa parpol-parpol koalisi tidak menyodorkan nama. Artinya, jika benar ada proses penggantian, inisiatifnya tidak datang dari mitra koalisi. Itu justru memperkuat dugaan bahwa keputusan berada di tangan Prabowo dan Gerindra.
Baca juga: Semangat Inovasi Kader Partai di Phu Tho: Dari Forum Rakyat hingga Pemerintahan Digital
Gerindra sendiri adalah partai terbesar dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Kursi wapres dalam skenario ini dianggap sebagai hak Gerindra karena merekalah pengusung utama.
Peta Parpol dalam Koalisi dan Sikap Diam Mereka
KIM berisi sejumlah partai besar: Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sampai laporan ini diturunkan, tidak satu pun dari mereka mengajukan nama.
Sikap diam itu bisa dibaca dengan beberapa cara:
- Pertama, partai-partai menunggu sinyal dari Prabowo sebagai ketua koalisi sekaligus presiden.
- Kedua, mereka tidak ingin terlihat mendorong Gibran keluar dari kursi wapres.
- Ketiga, isu ini belum masuk pembahasan resmi di tingkat koalisi.
Golkar punya posisi paling sensitif. Gibran adalah kader Golkar, dan partai berlambang beringin itu kerap disebut sebagai pihak yang paling berkepentingan mempertahankan kursi wapres. Tapi Golkar juga tidak menyodorkan nama.
Hal serupa berlaku bagi PAN dan Demokrat. Keduanya mendapat kursi menteri dalam kabinet Prabowo, dan keduanya cenderung menjaga hubungan baik dengan istana daripada membuka front baru soal wapres.
Gibran dan Rekam Jejak di Kursi Wapres
Gibran dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tiket itu menang satu putaran pada Pilpres 2024 dengan perolehan suara di atas 58 persen berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Sebelumnya ia menjabat Wali Kota Surakarta periode 2021-2024. Ia menang pada Pilkada 2020 bersama Teguh Prakosa, lalu mengundurkan diri karena maju di Pilpres.
Selama menjabat wapres, Gibran banyak terlibat dalam program prioritas, termasuk makan bergizi gratis dan sejumlah agenda pembangunan sumber daya manusia. Ia juga aktif di lapangan, berkunjung ke sekolah dan daerah, meski gaya komunikasinya sering menuai kritik publik.
Kursi wapres sendiri punya makna konstitusional yang jelas. Pasal 4 UUD 1945 menyebut wakil presiden membantu presiden menjalankan tugas. Jika wapres berhenti di tengah jalan, presiden mengusulkan pengganti kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai Pasal 8 UUD 1945. Aturan teknisnya diatur dalam undang-undang tentang pemilihan presiden dan wapres.
Prosedur Konstitusional yang Harus Dilalui
Mekanisme penggantian wapres di tengah masa jabatan tidak sederhana. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur: jika wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden mengusulkan calon wapres kepada DPR.
DPR kemudian membahas usulan itu dan memutuskan dalam rapat paripurna. Jika disetujui, calon tersebut dilantik untuk sisa masa jabatan. Tidak ada pemilu baru, tidak ada Pilpres ulang.
Karena itulah nama pengganti sangat bergantung pada presiden. Parpol di luar Gerindra tidak punya kewenangan formal untuk memaksakan nama, kecuali lewat tekanan politik. Dalam konteks ini, laporan bahwa parpol tidak menyodorkan nama menjadi masuk akal.
Namun perlu dicatat, sampai sekarang belum ada pengumuman resmi soal pemberhentian Gibran. Isu ini masih sebatas pembicaraan politik. Kompas.com sendiri tidak menyebut alasan penggantian, hanya soal mengerucutnya nama ke Gerindra.
Dampak ke Peta Politik dan Pilpres 2029
Jika kursi wapres benar-benar berpindah ke kader Gerindra, keseimbangan internal KIM berubah. Gerindra akan memegang dua kursi tertinggi, presiden dan wapres, sementara mitra koalisi lain hanya mengisi kabinet.
Bagi Golkar, ini pukulan simbolik. Partai itu kehilangan posisi tawar sebagai pemilik kursi wapres, meski tetap menjadi bagian kabinet. Bagi PDIP yang berada di luar pemerintahan, isu ini bisa jadi amunisi untuk menyerang stabilitas koalisi.
Ke depan, ada tiga hal yang layak dicermati:
- Apakah muncul pernyataan resmi dari Istana atau Partai Gerindra soal nama yang beredar.
- Bagaimana sikap Golkar dan partai lain dalam KIM setelah laporan ini.
- Apakah DPR akan membahas usulan penggantian dalam waktu dekat.
Sampai berita ini ditulis, belum ada nama spesifik yang disebut Kompas.com. Laporan hanya menyebut bahwa pengganti Gibran mengerucut ke Gerindra, tanpa menyebut identitas kandidat.
Analisis Redaksi
Laporan ini pendek, tapi implikasinya panjang. Kalimat bahwa parpol tidak menyodorkan nama menunjukkan dua hal sekaligus: koalisi tidak solid dalam isu wapres, dan Prabowo memegang kendali penuh atas keputusan. Dalam sistem presidensial, memang begitu seharusnya. Tapi dalam praktik politik Indonesia, diamnya partai biasanya bukan tanda netral, melainkan tanda menunggu.
Yang paling menarik adalah posisi Golkar. Gibran adalah kader mereka, tapi mereka tidak mengajukan nama. Bisa jadi Golkar sadar bahwa mempertahankan kursi wapres setelah Gibran justru berisiko, karena publik akan membaca itu sebagai upaya mempertahankan warisan Jokowi. Bisa juga Golkar sedang menghitung ulang posisinya di koalisi menjelang 2029.
Untuk Prabowo, memilih wapres dari Gerindra punya logika politik yang jelas: loyalitas dan stabilitas. Tapi itu juga menimbulkan pertanyaan soal representasi. Wapres dari partai yang sama dengan presiden mengurangi fungsi checks and balances internal koalisi. Jika benar terjadi, publik berhak menuntut transparansi soal alasan penggantian, bukan sekadar nama penggantinya.
Sumber: mkri.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0