Anggota DPRD Sukabumi LG Mundur: Kronologi Dugaan Asusila dan Proses PAW
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi berinisial LG resmi mengajukan pengunduran diri dari kursi legislatif setelah terseret dugaan tindakan asusila sesama jenis. Kader Partai Demokrat itu mundur di tengah tekanan publik, dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pun mulai berjalan.
Berkas pengajuan pergantian anggota dewan telah diteruskan kepada pengurus Partai Demokrat tingkat provinsi hingga pusat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepuloh, membenarkan langkah tersebut.
Baca juga: Gerindra Gorontalo Usung Dasco Jadi Cawapres: Alasan Tak Haus Jabatan
"Sudah, sudah diajukan. Sudah diajukan juga ke DPP, DPD untuk PAW," kata Saepuloh saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Kronologi Dugaan Asusila dan Pemanggilan oleh Badan Kehormatan
Kasus ini bermula dari dugaan tindakan asusila sesama jenis yang menyeret nama LG. Badan Kehormatan (Bahor) DPRD Kabupaten Sukabumi bergerak cepat melakukan pendalaman.
Ketua Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Sudrajat, mengungkapkan pihaknya telah memanggil LG pada 10 November 2026. Bahor juga menggelar rapat konfirmasi dengan fraksi terkait untuk mendalami persoalan tersebut.
Dalam proses itu, LG disebut memberikan pengakuan. Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman, menyatakan berkas PAW terhadap LG telah dirampungkan setelah yang bersangkutan memberikan pengakuan dalam klarifikasi internal partai.
Baca juga: Cak Imin Legowo: PKB Usul Kader Gerindra Jadi Cawapres Prabowo, Sosoknya Masih Rahasia
Sejumlah sumber menyebut LG sudah beberapa kali mendapat teguran dari internal partai menyangkut kinerja dan tingkat kehadiran dalam rapat paripurna. Catatan itu menjadi bagian dari evaluasi sebelum dugaan asusila mencuat.
Alur penanganan kasus ini setidaknya mencakup beberapa tahap:
- Pemanggilan LG oleh Badan Kehormatan DPRD pada 10 November 2026.
- Rapat konfirmasi Bahor dengan fraksi terkait.
- Klarifikasi internal Partai Demokrat yang berujung pada pengakuan LG.
- Pengajuan pengunduran diri dan permohonan PAW ke DPD serta DPP Partai Demokrat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari LG maupun kuasa hukumnya. Publik masih menunggu apakah kasus dugaan asusila ini akan berlanjut ke ranah hukum.
Pernyataan Saepuloh: Mundur Sukarela Percepat PAW
Saepuloh menjelaskan, keputusan LG mengundurkan diri secara sukarela akan mempercepat proses pergantian kursi di DPRD. Sebaliknya, jika partai harus memberhentikan secara sepihak, prosesnya berpotensi berlarut-larut.
"Jadi kalau mengundurkan diri kan cepat prosesnya. Beda dengan dimundurkan. Kalau dimundurkan bisa saja dia akan menempuh jalur hukum, perlawanan. Itu kan jadi bisa panjang untuk PAW-nya," ujarnya.
Saepuloh memperkirakan proses pergantian LG membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan. Setelah memperoleh persetujuan DPD dan DPP Partai Demokrat, berkas akan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selanjutnya, KPU akan meneruskan proses administrasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan pengganti.
Mengenai siapa yang akan menggantikan LG, Saepuloh menegaskan partainya tidak akan menggunakan pertimbangan kedekatan keluarga ataupun hubungan pribadi.
"Nanti kita kembali ke KPU. Aturan KPU suara kedua terbanyak. Itu kalau kita mengikuti alur atau aturan. Tidak mungkin bisa kita mentang-mentang saudara atau kedekatan hasil perolehan suara nomor urut tujuh akhirnya kita dorong, tidak mungkin," tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa mekanisme PAW mengikuti ketentuan perundang-undangan, bukan preferensi elite partai. Pengganti harus ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama.
Catatan Kedisiplinan LG Sebelum Dugaan Asusila Menyeruak
Di tengah polemik dugaan asusila, Saepuloh juga membenarkan bahwa LG sebelumnya memiliki catatan buruk terkait kedisiplinan selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
LG disebut beberapa kali tidak menghadiri rapat paripurna sehingga mendapat surat peringatan (SP) dari internal Partai Demokrat.
"Betul, satu itu. Itu kan sudah di-SP juga. Kebetulan sudah ada kejadian itu, benar dan tidaknya itu kita juga sebetulnya tahu. Cuman dia daripada ini mungkin langsung mengundurkan diri," ungkap Saepuloh.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan LG tidak hanya menjadi perhatian setelah munculnya dugaan tindakan asusila. Sebelumnya, evaluasi kinerja dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat sudah menjadi sorotan internal partai.
Ade Sudrajat dari Bahor DPRD juga mengungkap hal serupa. Menurutnya, LG sudah beberapa kali mendapat teguran dari internal partai menyangkut kinerja dan tingkat kehadiran dalam rapat paripurna.
Kombinasi antara catatan kedisiplinan dan dugaan asusila membuat posisi LG semakin sulit. Tekanan publik dan proses internal partai bergerak bersamaan, hingga akhirnya ia memilih mundur.
Proses PAW dan Sosok Pengganti LG di DPRD Sukabumi
Proses PAW kini menjadi tahapan berikutnya yang ditunggu publik. Berkas sudah diajukan ke DPD dan DPP Partai Demokrat, lalu akan diteruskan ke KPU.
Saepuloh memperkirakan proses pergantian memakan waktu dua hingga tiga bulan. Setelah DPD dan DPP menyetujui, KPU akan memproses administrasi dan meneruskan ke Gubernur Jawa Barat untuk penerbitan SK pengangkatan.
LG sendiri merupakan satu dari lima anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2024-2029. Selama menjabat, ia pernah bertugas di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, sebelum dirotasi ke Komisi III yang menangani perekonomian dan keuangan daerah.
Rotasi tersebut menunjukkan LG sempat dipercaya menangani sektor strategis. Namun, catatan kedisiplinan dan dugaan asusila membuat karier legislatifnya berhenti di tengah jalan.
Partai Demokrat menegaskan tidak akan mencampuri mekanisme penggantian secara personal. Kursi akan diisi oleh calon dengan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan yang sama, sesuai aturan KPU.
"Tidak mungkin bisa kita mentang-mentang saudara atau kedekatan hasil perolehan suara nomor urut tujuh akhirnya kita dorong, tidak mungkin," kata Saepuloh menegaskan.
Pernyataan itu sekaligus membantah potensi intervensi elite partai dalam menentukan pengganti LG. Publik akan mengawal apakah proses PAW berjalan sesuai aturan atau justru memunculkan dinamika baru di internal Demokrat Sukabumi.
Dampak bagi Partai Demokrat dan Kepercayaan Publik
Kasus LG menjadi ujian bagi Partai Demokrat di Kabupaten Sukabumi. Mundurnya satu anggota fraksi di tengah dugaan asusila berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap partai.
Fraksi Demokrat di DPRD Sukabumi kini menyisakan empat anggota dari lima yang semula. Kekuatan politik partai di parlemen daerah otomatis berkurang hingga PAW selesai.
Proses PAW yang diperkirakan dua hingga tiga bulan membuat kursi tersebut kosong untuk sementara. Artinya, konstituen di daerah pemilihan LG tidak memiliki wakil penuh hingga pengganti dilantik.
Bagi publik, kasus ini menjadi ujian transparansi partai politik dalam menangani kadernya yang bermasalah. Langkah LG mundur sukarela dinilai lebih cepat, tetapi tetap menyisakan pertanyaan tentang pengawasan internal partai.
Badan Kehormatan DPRD Sukabumi telah menjalankan fungsinya dengan memanggil LG dan menggelar rapat konfirmasi. Namun, apakah kasus dugaan asusila ini akan berlanjut ke proses hukum masih belum jelas.
Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum kasus tersebut. Begitu pula LG dan kuasa hukumnya, yang belum merilis pernyataan terbuka.
Analisis Redaksi
Mundurnya LG dari kursi DPRD Sukabumi adalah pilihan paling logis di tengah tekanan yang terus membesar. Namun, keputusan itu tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutup kasus dugaan asusila. Pengunduran diri dari jabatan publik bukan berarti persoalan hukum selesai.
Publik berhak tahu apakah dugaan asusila yang menyeret LG akan diproses secara hukum. Jika hanya berhenti di PAW, ada kesan kasus ini diselesaikan secara administratif tanpa kejelasan substansi. Badan Kehormatan DPRD sudah bekerja, tetapi ranah pidana memiliki mekanisme sendiri yang harus dihormati.
Partai Demokrat juga perlu menjelaskan mengapa catatan kedisiplinan LG tidak menjadi dasar evaluasi lebih awal. Surat peringatan yang disebut sudah diberikan seharusnya memicu pembinaan serius, bukan menunggu hingga muncul dugaan asusila. Proses PAW yang transparan dan sesuai aturan akan menjadi ujian berikutnya bagi kredibilitas partai di mata pemilih Sukabumi.
Bagi LG, pengunduran diri sukarela memang mempercepat proses dan menghindari perlawanan hukum yang berlarut-larut. Tetapi, tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat tetap melekat. Publik akan menilai apakah langkah ini murni kesadaran atau sekadar strategi menghindari tekanan.
Sumber: aktual.com, kpu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0