Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution: Ujian Nyata Hukum Tanpa Pandang Bulu

Nov 17, 2026 - 09:50
 0  2
Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution: Ujian Nyata Hukum Tanpa Pandang Bulu

Terungkapnya dugaan keterlibatan eks Kapolri dan sejumlah perwira dalam kasus penyadapan ilegal menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai momentum ini harus dipakai untuk menuntaskan perkara yang menyeret nama Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Ad
Ad

Dalam wawancara dengan Waspada.id di Medan, Selasa (17/11/2026), Elfenda menyebut janji politik Prabowo saat kampanye kini dipertaruhkan. Menurutnya, kasus penyadapan yang menyasar KPK dan Kejaksaan memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada siapa pelakunya, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan institusi penegak hukum digunakan.

Baca juga: Lima Ketentuan Right of Reversion yang Harus Diatur dalam RUU Hak Cipta

Kronologi Kasus Penyadapan yang Menyeret Eks Kapolri

Kasus ini mencuat setelah Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkungan Istana, pejabat negara, KPK, Kejaksaan, hingga berbagai elemen masyarakat. Dalam hasil penyidikan, mantan Kapolri Listyo Sigit disebut diduga berperan sebagai penerima akhir hasil penyadapan.

“Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkungan Istana, pejabat negara, KPK, Kejaksaan, hingga berbagai elemen masyarakat,” kata Elfenda mengutip keterangan Kapolri di DPR.

Sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian dan perwira polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Elfenda mengingatkan agar seluruh proses tetap berjalan berdasarkan pembuktian dan asas praduga tak bersalah. “Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap harus diproses berdasarkan pembuktian dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Ia menilai peristiwa ini membawa pesan penting: tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Jika mantan Kapolri dan jenderal polisi saja dapat diproses, maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk ragu mengusut perkara yang menyeret pejabat politik, kepala daerah, keluarga pejabat, maupun orang-orang yang pernah berada dekat dengan pusat kekuasaan.

Baca juga: FSH UIN Walisongo Latih 30 Mahasiswa Public Speaking dan Argumentasi Hukum

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain eks Kapolri Listyo Sigit, sejumlah perwira tinggi Polri disebut turut tersangka. Kapolri yang menjabat saat ini mengungkap temuan tersebut di depan Komisi III DPR. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Listyo Sigit maupun kuasa hukumnya.

Elfenda Ananda, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, menjadi salah satu pihak yang menyoroti dampak kasus ini terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo harus memastikan pemberantasan korupsi berjalan sesuai janji kampanye dan kinerja yang konsisten.

“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan janjinya saat kampanye dan kinerja pemberantasan korupsi yang konsisten,” ujar Elfenda.

Di sisi lain, nama Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, kembali mencuat dalam pembicaraan publik. Bobby adalah menantu mantan Presiden Joko Widodo. Sejumlah perkara yang menyeret namanya, baik saat menjabat Wali Kota Medan maupun pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut, dinilai perlu perhatian serius aparat penegak hukum.

Latar Belakang: Perkara yang Menyeret Nama Bobby Nasution

Elfenda merinci sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa persoalannya bukan semata-mata siapa yang disebut, melainkan apakah seluruh proses pengambilan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, pembayaran, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara berjalan sesuai ketentuan.

Berikut daftar perkara yang ia sebut:

  • Kasus Blok Medan. Mencuat dalam persidangan kasus suap perizinan tambang di Maluku Utara. Istilah ini dikaitkan dengan putri Jokowi, Kahiyang Ayu, serta lingkungan keluarga Bobby Nasution. Hingga kini perkara tersebut menggantung tanpa kejelasan.
  • Lampu Pocong Medan. Proyek senilai sekitar Rp25,7 miliar yang dinyatakan gagal dan telah menyerap pembayaran sekitar Rp21 miliar. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, serta pengembalian kerugian keuangan daerah.
  • Gedung Kolaborasi UMKM Square USU. Proyek yang menjadi sorotan karena adanya informasi temuan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar dan penyelidikan Kejati Sumut. Belum ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan pihak yang bertanggung jawab.
  • Proyek jalan Rp165 miliar. Dua ruas jalan di Padang Lawas Utara, yakni Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru, anggarannya tidak tercantum dalam APBD murni 2025 dan dialokasikan melalui pergeseran anggaran. Hakim persidangan meminta jaksa menghadirkan Bobby Nasution, namun ia tidak kunjung hadir hingga sidang berakhir.
  • Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek ini harus ditindaklanjuti berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, terutama menyangkut mutu pekerjaan, kekurangan volume, dan kelebihan pembayaran. Laporan ke kejaksaan masih dalam proses penelitian dan belum dibuka secara transparan.

Elfenda menekankan bahwa masyarakat Sumatera Utara, terutama Kota Medan, berhak mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap perkara-perkara tersebut. “Jangan sampai semua persoalan berhenti pada pejabat teknis atau kontraktor, sementara proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan tidak pernah diperiksa secara memadai,” katanya.

Dampak dan Data: Kerugian Negara yang Mengemuka

Dari sejumlah perkara, beberapa angka kerugian negara telah muncul. Untuk proyek Lampu Pocong, pembayaran sekitar Rp21 miliar telah dilakukan meski proyek dinyatakan gagal. Untuk Gedung UMKM Square USU, hasil audit BPK RI menyebut potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar.

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan memiliki persoalan teknis serius. Dalam IHPS I Tahun 2026, BPK mengungkap ketidaksesuaian mutu beton struktural minimal 16.115,07 meter kubik dengan nilai Rp27,83 miliar serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp2,53 miliar. BPK merekomendasikan evaluasi teknis lanjutan dan pemrosesan pengembalian kelebihan pembayaran.

“Kasus ini bukan persoalan kecil. Bangunan publik punya nilai histori sejarah kemerdekaan Republik Indonesia untuk wilayah Sumatera yang dilindungi,” ujar Elfenda.

Sementara itu, proyek jalan Rp165 miliar di Padang Lawas Utara menyoroti proses penganggaran. Dua ruas jalan tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025, tetapi mendapatkan alokasi melalui pergeseran anggaran sejumlah OPD. Dalam persidangan muncul keterangan bahwa pergeseran dilakukan hingga enam kali melalui Pergub. Ada pula fakta persidangan mengenai proses lelang yang sudah berjalan sebelum dokumen perencanaan teknis diselesaikan.

Elfenda mempertanyakan dasar hukum dan pertanggungjawaban keputusan tersebut. “Siapa yang mengusulkan kedua proyek tersebut? Mengapa tidak dimasukkan sejak perencanaan APBD murni? Apa dasar hukum enam kali pergeseran anggaran? Ini harus dibuka secara terang,” tegasnya.

Langkah Selanjutnya: Tuntutan Transparansi dan Kepastian Hukum

Elfenda mendesak Presiden Prabowo menunjukkan komitmen politik nyata terhadap supremasi hukum. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. “Jangan hanya menyampaikan pemberantasan korupsi sebagai slogan politik, tetapi harus memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” katanya.

Ia juga meminta KPK mendalami seluruh fakta yang muncul dalam persidangan perkara proyek jalan Sumatera Utara, termasuk menelusuri proses pergeseran anggaran, pihak yang mengambil keputusan, dan aliran uang. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada perkara suap yang sudah diproses. Aspek tata kelola anggaran dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pergeseran anggaran menjadi penting harus ditelusuri,” ujarnya.

Untuk kasus Blok Medan, Elfenda mendorong penelusuran terhadap beneficial ownership, pihak yang mengurus perizinan, dan penerima keuntungan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa almarhum ekonom Faisal Basri pernah menyebut nama Bobby Nasution soal ekspor nikel sebelum kasus Blok Medan terungkap. “Fakta pengungkapan kasus ekspor nikel dan kasus izin tambang yang sudah muncul dalam persidangan tidak boleh berhenti sebagai sekadar istilah ‘Blok Medan’,” katanya.

Elfenda juga menyoroti pentingnya independensi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi politik, tekanan kekuasaan, maupun perlindungan terhadap pihak tertentu. “Kita juga tidak boleh membangun kesimpulan bahwa perkara-perkara Bobby sengaja dihentikan karena adanya pengaruh orang dekat Jokowi di lembaga penegak hukum. Itu harus dibuktikan, bukan diasumsikan,” ujarnya.

Yang harus dituntut, lanjutnya, adalah transparansi penanganan perkara, penjelasan perkembangan penyelidikan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bobby Nasution maupun KPK terkait permintaan pendalaman tersebut.

Analisis Redaksi

Kasus penyadapan yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia menyentuh jantung supremasi hukum: apakah institusi penegak hukum masih bisa dipercaya untuk mengusut dirinya sendiri dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pengakuan Kapolri di depan Komisi III DPR bahwa sasaran penyadapan mencakup Presiden, KPK, dan Kejaksaan menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. Jika tidak ditangani secara transparan, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum bisa runtuh.

Di sisi lain, sorotan terhadap Bobby Nasution menjadi ujian bagi konsistensi janji Presiden Prabowo. Sejumlah perkara yang disebut Elfenda Ananda—Blok Medan, Lampu Pocong, UMKM Square USU, proyek jalan Rp165 miliar, dan revitalisasi Lapangan Merdeka—telah lama menjadi pertanyaan publik. Angka-angka kerugian negara yang muncul, seperti Rp21 miliar untuk Lampu Pocong atau Rp2,53 miliar kelebihan pembayaran Lapangan Merdeka, seharusnya tidak berhenti sebagai catatan administratif. Jika hukum hanya bergerak ketika kekuasaan berganti, maka yang tegak bukan supremasi hukum, melainkan politik balas dendam.

Pemerintahan Prabowo memiliki momentum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar tanpa pandang bulu. Caranya bukan dengan retorika, tetapi dengan membuka proses hukum secara transparan, memastikan KPK dan Kejaksaan bekerja independen, serta menuntaskan perkara yang menggantung. Masyarakat Sumatera Utara berhak mendapatkan kepastian. Dan publik Indonesia berhak tahu apakah janji pemberantasan korupsi itu nyata atau hanya bagian dari kampanye.

Sumber: bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad