FSH UIN Walisongo Latih 30 Mahasiswa Public Speaking dan Argumentasi Hukum

Nov 17, 2026 - 09:50
 0  2
FSH UIN Walisongo Latih 30 Mahasiswa Public Speaking dan Argumentasi Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang membekali 30 mahasiswa dengan keterampilan public speaking dan legal rhetoric melalui pelatihan di Yogyakarta pada Jumat-Sabtu, 13-14 November 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan komunikasi sekaligus penalaran hukum mahasiswa.

Ad
Ad

Pelatihan berlangsung di Hotel Tirta Sanita, Yogyakarta. Peserta merupakan perwakilan organisasi kemahasiswaan di lingkungan fakultas, bukan mahasiswa umum yang mendaftar secara bebas.

Baca juga: Lima Ketentuan Right of Reversion yang Harus Diatur dalam RUU Hak Cipta

Siapa Saja Mahasiswa yang Mengikuti Pelatihan

FSH UIN Walisongo melibatkan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan. Mereka adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), serta Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dari lima program studi.

Kelima HMJ tersebut adalah Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Ilmu Falak, dan Ilmu Hukum. Dengan komposisi ini, pelatihan menyasar pengurus organisasi yang sehari-hari menjalankan fungsi aspirasi, musyawarah, dan advokasi.

Jumlah peserta disebut 30 orang. Angka itu relatif kecil untuk ukuran fakultas, tetapi sesuai dengan format pelatihan keterampilan yang menuntut praktik langsung, bukan sekadar ceramah di kelas.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum melalui Kepala Bagian Umum FSH UIN Walisongo Semarang, Drs. Abdul Hakim, M.Ag. Dalam kegiatan tersebut, Abdul Hakim didampingi Penanggung Jawab Umum FSH, Nur Salim, S.Ag., M.M., serta perwakilan Bagian Kemahasiswaan, Lukmanul Hakim, S.Pd.I., M.M.

Baca juga: Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution: Ujian Nyata Hukum Tanpa Pandang Bulu

Pesan Abdul Hakim soal Pasal dan Etika Berbicara

Dalam sambutannya, Abdul Hakim menekankan bahwa penguasaan ilmu hukum perlu diimbangi kemampuan menyampaikan gagasan dan membangun argumentasi secara efektif. Menurutnya, pemahaman pasal saja tidak cukup bagi calon praktisi hukum.

"Seorang calon praktisi hukum tidak cukup hanya memahami pasal dan teori hukum. Ia juga harus mampu menjelaskan persoalan, menyampaikan pendapat berdasarkan argumentasi yang kuat, serta membangun komunikasi yang efektif. Kemampuan berbicara harus ditopang oleh pengetahuan, etika, dan tanggung jawab," tegas Abdul Hakim.

Ia juga menyoroti kebutuhan keterampilan komunikasi dalam aktivitas organisasi mahasiswa. Menyampaikan aspirasi, terlibat dalam musyawarah, mendiskusikan kebijakan, hingga melakukan advokasi membutuhkan kecakapan berbicara yang terukur dan didukung argumentasi yang kuat.

Pernyataan itu memberi penekanan pada sisi etika. Bicara lancar tanpa dasar pengetahuan dinilai sama lemahnya dengan penguasaan teori yang tidak mampu dijelaskan kepada publik.

Pelatihan menghadirkan tim dari lembaga pelatihan Edufio Yogyakarta sebagai narasumber. Peserta mendapatkan materi mengenai public speaking dan legal rhetoric sebagai dua kompetensi yang saling melengkapi dalam membangun kemampuan komunikasi dan penalaran mahasiswa.

Public speaking berfokus pada kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, sistematis, dan efektif di hadapan audiens. Sementara itu, legal rhetoric menitikberatkan pada kemampuan menyusun argumentasi hukum, menghubungkan fakta dengan norma, serta menyampaikan pendapat secara logis dan persuasif.

Dua materi itu sengaja dipasangkan. Public speaking mengurus cara penyampaian, sedangkan legal rhetoric mengurus isi dan logika argumen. Dalam praktik hukum, keduanya sulit dipisahkan.

Peserta tidak hanya menerima teori. Format pelatihan keterampilan biasanya menuntut latihan berbicara di depan forum, penyusunan argumen, dan evaluasi dari narasumber.

Rangkaian kegiatan berlangsung dua hari, Jumat hingga Sabtu. Informasi lengkap mengenai pelatihan ini dapat dibaca pada laporan ANTARA Jateng.

Relevansi Keterampilan Bicara bagi Calon Praktisi Hukum

Kedua keterampilan tersebut memiliki relevansi kuat dengan bidang hukum. Dalam praktiknya, seorang praktisi hukum tidak hanya dituntut memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjelaskan persoalan, mempertahankan argumentasi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Kecakapan ini dibutuhkan di berbagai ruang profesional. Mulai dari persidangan, konsultasi hukum, advokasi masyarakat, mediasi, hingga penyuluhan hukum.

Di ruang-ruang itu, kemampuan menghubungkan fakta dengan norma menjadi penentu. Advokat harus meyakinkan hakim. Konsultan hukum harus menjelaskan risiko kepada klien. Pendamping masyarakat harus menerjemahkan bahasa pasal ke bahasa sehari-hari.

Karena itu, pelatihan semacam ini menyentuh kebutuhan praktis, bukan pelengkap kegiatan kampus. Keterampilan berbicara menjadi alat kerja utama setelah mahasiswa lulus.

FSH UIN Walisongo berharap mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Selain meningkatkan kepercayaan diri, pembekalan tersebut diharapkan mendorong lahirnya mahasiswa yang kritis, komunikatif, dan mampu menyampaikan argumentasi secara etis.

Langkah Selanjutnya dan Penguatan Kompetensi Lulusan

Penguatan kompetensi komunikasi dan argumentasi menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan hukum yang tidak hanya unggul dalam penguasaan keilmuan, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Dalam jangka pendek, peserta diharapkan membawa keterampilan itu ke organisasi masing-masing. DEMA, SEMA, dan lima HMJ memiliki agenda rutin berupa musyawarah, diskusi kebijakan, dan advokasi mahasiswa.

Dalam jangka panjang, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya fakultas menyiapkan lulusan yang siap masuk ruang profesional. Persidangan, mediasi, dan penyuluhan hukum menuntut kemampuan berbicara yang terlatih.

Belum ada keterangan mengenai rencana pelatihan lanjutan atau apakah kegiatan serupa akan diadakan rutin setiap tahun. Yang jelas, 30 mahasiswa itu sudah menjalani pembekalan dua hari di Yogyakarta.

Untuk konteks kelembagaan, profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dapat dilihat melalui situs resmi UIN Walisongo.

Analisis Redaksi

Pelatihan public speaking dan legal rhetoric bagi mahasiswa hukum sering dianggap pelengkap. Padahal, di lapangan, dua keterampilan inilah yang membedakan sarjana hukum yang mampu bekerja dari yang hanya hafal pasal. Klien tidak membaca buku teks. Mereka mendengar penjelasan. Hakim tidak menilai niat, tetapi menilai argumen yang tersaji di ruang sidang.

Karena itu, keputusan FSH UIN Walisongo melibatkan pengurus DEMA, SEMA, dan HMJ masuk akal. Kelompok ini yang paling sering berbicara di forum, menyusun sikap organisasi, dan berhadapan dengan kebijakan kampus. Efek pelatihannya bisa menyebar ke anggota lain, tidak berhenti pada 30 peserta.

Yang perlu dijaga adalah kesinambungan. Pelatihan dua hari memberi dasar, tetapi keterampilan berbicara butuh latihan berulang. Tanpa forum praktik setelahnya, materi berisiko mengendap. Fakultas bisa mendorong lahirnya ruang latihan rutin, misalnya simulasi sidang, debat hukum, atau klinik advokasi mahasiswa. Di situlah public speaking dan legal rhetoric benar-benar diuji, bukan hanya dipelajari.

Sumber: walisongo.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad