Lima Ketentuan Right of Reversion yang Harus Diatur dalam RUU Hak Cipta

Nov 17, 2026 - 09:50
 0  1
Lima Ketentuan Right of Reversion yang Harus Diatur dalam RUU Hak Cipta

Pembahasan RUU Hak Cipta menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengatur lima ketentuan right of reversion, termasuk mekanisme pengembalian hak cipta setelah 25 tahun serta penguatan transparansi royalti dan perlindungan karya di ruang digital. Regulasi ini dinilai krusial untuk melindungi pencipta dari praktik kontrak yang tidak adil.

Ad
Ad

Kronologi Wacana Right of Reversion dalam RUU Hak Cipta

Wacana pengaturan right of reversion muncul sebagai respons terhadap praktik pengalihan hak cipta yang selama ini dinilai merugikan pencipta. Dalam banyak kasus, pencipta menyerahkan hak ekonominya secara permanen kepada penerbit atau produser, sehingga kehilangan kendali atas karya dan royalti di kemudian hari. RUU Hak Cipta yang sedang dibahas berupaya memasukkan mekanisme pengembalian hak setelah jangka waktu tertentu, sebagaimana dikutip dari Hukumonline.

Baca juga: FSH UIN Walisongo Latih 30 Mahasiswa Public Speaking dan Argumentasi Hukum

Menurut sumber tersebut, mekanisme pengembalian hak cipta perlu diatur setelah 25 tahun. Ketentuan ini bertujuan memberi pencipta kesempatan untuk menegosiasikan ulang atau mengambil kembali hak atas karyanya. Namun, detail teknis seperti syarat, prosedur, dan pengecualian belum diuraikan secara rinci dalam kutipan yang tersedia.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Pembahasan RUU Hak Cipta melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi pencipta, serta pelaku industri kreatif. Meski demikian, kutipan sumber tidak menyebutkan nama pejabat atau perwakilan organisasi secara spesifik. Yang jelas, dorongan untuk mengatur right of reversion datang dari kebutuhan melindungi hak moral dan ekonomi pencipta.

Hukumonline menekankan bahwa selain mekanisme pengembalian hak, RUU ini juga perlu memperkuat transparansi royalti. Transparansi menjadi kunci agar pencipta dapat memantau pendapatan yang seharusnya mereka terima dari pemanfaatan karya, terutama di platform digital yang seringkali sulit diawasi.

Latar Belakang dan Konteks Hukum Hak Cipta di Indonesia

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk durasi perlindungan dan mekanisme lisensi. Namun, UU tersebut belum mengenal konsep right of reversion secara eksplisit. Akibatnya, pencipta yang telah mengalihkan hak ekonominya sulit mendapatkan kembali hak tersebut meskipun karya telah dimanfaatkan secara luas.

Baca juga: Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution: Ujian Nyata Hukum Tanpa Pandang Bulu

Dalam praktik internasional, right of reversion dikenal di beberapa yurisdiksi sebagai upaya melindungi pencipta dari kontrak jangka panjang yang tidak menguntungkan. Konsep ini memungkinkan pencipta atau ahli warisnya untuk mengambil kembali hak setelah periode tertentu, dengan pemberitahuan kepada pemegang hak. RUU Hak Cipta berpotensi mengadopsi prinsip serupa, meski perlu disesuaikan dengan konteks hukum Indonesia.

Dampak bagi Pencipta dan Industri Kreatif

Jika diatur dengan tepat, right of reversion dapat memperbaiki posisi tawar pencipta. Mereka tidak lagi terjebak dalam kontrak permanen yang menghilangkan kendali atas karya. Selain itu, transparansi royalti akan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, terutama dari platform digital yang selama ini menjadi sumber utama konsumsi karya.

Bagi industri, ketentuan ini menuntut penyesuaian model bisnis. Penerbit dan produser perlu merancang ulang skema lisensi agar tetap kompetitif. Di sisi lain, perlindungan karya di ruang digital menjadi semakin penting mengingat maraknya pembajakan dan penggunaan tanpa izin. RUU Hak Cipta diharapkan dapat menjawab tantangan ini melalui mekanisme yang lebih tegas.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Para Pemangku Kepentingan

Pembahasan RUU Hak Cipta masih berlanjut. Lima ketentuan right of reversion yang perlu diatur mencakup mekanisme pengembalian setelah 25 tahun, syarat dan prosedur, transparansi royalti, perlindungan karya digital, serta penegakan hukum. Detail kelima ketentuan tersebut belum dipaparkan secara lengkap dalam kutipan sumber.

Para pemangku kepentingan berharap RUU ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan pencipta, tetapi juga menciptakan ekosistem yang seimbang. Sosialisasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif. Tanpa pengaturan yang jelas, right of reversion berisiko menjadi norma tanpa gigi.

Analisis Redaksi: Mengapa Right of Reversion Penting bagi Ekosistem Kreatif

Ketiadaan mekanisme pengembalian hak dalam UU Hak Cipta saat ini membuat pencipta berada di posisi lemah. Banyak karya besar lahir dari tangan kreator yang kemudian kehilangan hak ekonominya karena kontrak jangka panjang. Right of reversion menawarkan koreksi terhadap ketidakseimbangan ini. Namun, desain regulasinya harus hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak yang telah berinvestasi.

Transparansi royalti adalah fondasi yang tak terpisahkan. Tanpa data pendapatan yang terbuka, pencipta tetap tidak dapat menikmati haknya secara optimal. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme audit dan pelaporan yang jelas, termasuk untuk platform digital. Perlindungan karya di ruang digital juga menuntut penegakan hukum yang konsisten, bukan sekadar norma di atas kertas.

RUU Hak Cipta ini adalah momentum untuk menata ulang hubungan pencipta dan pengguna karya. Jika lima ketentuan right of reversion dirumuskan dengan presisi, Indonesia dapat melangkah menuju ekosistem kreatif yang lebih adil. Sebaliknya, regulasi yang setengah hati hanya akan memperpanjang ketidakpastian yang sudah berlangsung lama.

Sumber: peraturan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad