Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 7 Rancangan Kampar, 2 Dikembalikan

Nov 17, 2026 - 10:30
 0  1
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 7 Rancangan Kampar, 2 Dikembalikan

Kanwil Kementerian Hukum Riau mengharmonisasikan tujuh rancangan peraturan Kabupaten Kampar dalam rapat di Pekanbaru, Senin (16/11/2026). Lima rancangan dinyatakan dapat dilanjutkan, dua dikembalikan ke pemrakarsa, dan satu disarankan digabung ke regulasi lain.

Ad
Ad

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi itu berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Tujuannya memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai kewenangan pemerintah daerah, dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kapolda Bengkulu Pimpin Asistensi Pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Lebong

Rapat dipimpin Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Riau yang juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan. Hadir pula Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kampar, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, serta JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.

Hasilnya: dari tujuh rancangan, lima bisa melanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya. Dua dikembalikan, satu diarahkan untuk integrasi. Rinciannya dibahas dalam laporan ANTARA News Riau.

Tujuh Rancangan yang Masuk Meja Harmonisasi

Agenda rapat mencakup dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) dan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dua Ranperbup itu adalah Perubahan Tarif Retribusi serta Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi.

Adapun lima Ranperda yang dibahas:

Baca juga: Hakim Agung Ulas Terobosan Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perma 1/2026

  • Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  • Beasiswa Daerah;
  • Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
  • Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi;
  • Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu.

Selain itu, turut dibahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan. Dengan begitu, total ada tujuh rancangan yang masuk agenda harmonisasi pada hari itu.

Pengharmonisasian adalah tahap kunci sebelum sebuah rancangan naik ke pembahasan bersama DPRD atau penetapan oleh bupati. Di tahap ini, Kanwil Kemenkum mencermati tiga hal: aspek kewenangan, substansi, dan teknik penyusunan. Rancangan yang tidak lolos pencermatan dikembalikan agar tidak melahirkan regulasi bermasalah di kemudian hari.

Lima Rancangan yang Dapat Dilanjutkan

Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 menitikberatkan pembahasan pada penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Penataan kelembagaan dinilai perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas, memperhatikan pembagian urusan pemerintahan, serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi. Hasil harmonisasi menyatakan rancangan itu dapat dilanjutkan.

Ranperda tentang Beasiswa Daerah diarahkan pada pengaturan kriteria penerima, persyaratan dan mekanisme seleksi, bentuk bantuan, sumber pendanaan, serta tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban. Pengaturan ini diminta menjamin transparansi, objektivitas, pemerataan kesempatan, dan akuntabilitas agar program beasiswa tepat sasaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan juga dapat dilanjutkan. Substansi yang dicermati meliputi perlindungan terhadap risiko usaha, fasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran hasil produksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan mendapat hasil harmonisasi untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pembahasan mencakup perencanaan dan pelaksanaan penghijauan, pemeliharaan tanaman, peran pemerintah daerah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Substansi itu perlu diselaraskan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang agar terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Untuk Ranperbup tentang Perubahan Tarif Retribusi, pencermatan difokuskan pada dasar hukum pemungutan, objek dan subjek retribusi, serta kesesuaian besaran tarif dengan ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Perubahan tarif juga diminta mempertimbangkan jenis pelayanan, kemampuan masyarakat, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Dua Rancangan Dikembalikan dan Satu Diintegrasikan

Ranperbup tentang Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dikaji ulang. Persoalannya soal kewenangan: pemerintah kabupaten dinilai berpotensi melampaui pembagian urusan pemerintahan jika mengatur substansi perumahan non subsidi.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi juga dikembalikan. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membentuk pengaturan dengan materi muatan yang diajukan. Pencermatan mempertimbangkan bahwa perlindungan data pribadi sudah memiliki kerangka pengaturan di tingkat nasional, sehingga regulasi daerah harus berdiri di atas dasar kewenangan yang jelas. Rujukan norma sektor ini bisa dilihat pada regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku nasional.

Berbeda dari dua rancangan itu, Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu tidak sekadar dikembalikan. Pemrakarsa disarankan mengintegrasikan substansinya ke dalam Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial. Pengintegrasian dinilai lebih tepat agar perlindungan anak piatu, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terakomodasi secara komprehensif dalam satu regulasi.

Dengan komposisi itu, hasil akhir rapat adalah lima rancangan lanjut, dua dikembalikan, dan satu diarahkan untuk digabung. Tidak ada rancangan yang dibatalkan permanen pada tahap ini.

Mengapa Aspek Kewenangan Jadi Penentu

Dua pengembalian pada rapat ini sama-sama berpangkal pada soal kewenangan, bukan sekadar redaksi pasal. Dalam sistem pemerintahan daerah, kabupaten hanya boleh mengatur urusan yang memang diserahkan kepadanya. Aturan yang melampaui batas itu berisiko dibatalkan atau tidak dapat dijalankan.

Kasus perlindungan data pribadi memperlihatkan hal itu dengan jelas. Kerangka pengaturannya sudah ada di tingkat nasional, sehingga daerah yang ingin membentuk regulasi sendiri harus menunjukkan dasar kewenangan yang tegas. Tanpa itu, produk hukumnya rawan digugat atau dinilai tidak berlaku.

Hal serupa berlaku pada perumahan non subsidi. Pemerintah kabupaten memiliki ruang pada penyediaan perumahan layak dan terjangkau, tetapi tidak otomatis pada segmen non subsidi. Karena itu, pemrakarsa diminta mengkaji ulang sebelum rancangan itu dibawa ke tahap berikutnya.

Di sisi lain, integrasi Ranperda Anak Piatu ke Ranperda Kesejahteraan Sosial menunjukkan pendekatan efisiensi regulasi. Alih-alih melahirkan banyak peraturan dengan substansi beririsan, Kanwil Kemenkum mendorong penggabungan agar payung hukumnya lebih utuh dan tidak tumpang tindih.

Dampak bagi Pembentukan Regulasi Kampar

Bagi Kabupaten Kampar, hasil rapat ini menentukan ritme pembahasan di DPRD. Lima rancangan yang lolos bisa segera masuk tahapan berikutnya, sementara tiga lainnya harus lebih dulu dibenahi di tingkat pemrakarsa.

Ranperda Beasiswa Daerah dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan termasuk yang paling ditunggu karena bersinggungan langsung dengan layanan publik dan mata pencaharian warga. Keduanya kini punya pijakan untuk dilanjutkan, dengan catatan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas tetap dijaga.

Ranperda Penghijauan menuntut sinkronisasi dengan aturan lingkungan hidup dan penataan ruang. Jika tidak selaras, program penghijauan berisiko berbenturan dengan kebijakan tata ruang daerah.

Kanwil Kemenkum Riau menyatakan akan terus menjalankan peran memastikan kualitas produk hukum daerah melalui pencermatan aspek kewenangan, substansi, dan teknik penyusunan. Pengharmonisasian diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai ketentuan hukum, tetapi juga implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar.

Analisis Redaksi

Rapat harmonisasi ini memperlihatkan bahwa persoalan terbesar produk hukum daerah jarang berhenti pada salah ketik atau sistematika pasal. Yang lebih menentukan adalah apakah daerah benar-benar punya kewenangan atas materi yang diaturnya. Dua rancangan yang dikembalikan menjadi bukti paling gamblang.

Pengembalian Ranperda Perlindungan Data Pribadi patut dibaca sebagai pengingat. Semangat mengatur isu yang sedang naik memang kuat, tetapi tanpa dasar kewenangan, regulasi daerah hanya akan menjadi dokumen tanpa daya ikat yang jelas. Lebih baik menahan satu rancangan daripada melahirkan aturan yang kemudian dibatalkan.

Saran mengintegrasikan Ranperda Anak Piatu ke Ranperda Kesejahteraan Sosial juga layak diapresiasi. Namun, integrasi hanya bermakna jika substansi perlindungan anak piatu tidak melemah di tengah regulasi yang lebih luas. Pemrakarsa perlu memastikan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap mendapat porsi tegas, bukan sekadar disebut sepintas.

Bagi Kampar, ujian sesungguhnya baru dimulai setelah lima rancangan itu lolos. Regulasi yang rapi di atas kertas belum tentu berjalan di lapangan. Beasiswa yang tepat sasaran, perlindungan petani dan nelayan yang nyata, serta penghijauan yang terintegrasi dengan tata ruang hanya bisa dibuktikan lewat pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad