Memilih Wakil Presiden: Kepentingan Bangsa Harus Kalahkan Kompromi Politik

Nov 17, 2026 - 11:50
 0  1
Memilih Wakil Presiden: Kepentingan Bangsa Harus Kalahkan Kompromi Politik

Pemilihan wakil presiden bukan sekadar bagi-bagi kursi antarpartai koalisi. Integritas, kompetensi, pengalaman kepemimpinan, kesamaan visi dengan presiden, dan komitmen terhadap konstitusi disebut sebagai syarat yang harus mendahului segala kompromi politik.

Ad
Ad

Pandangan itu disampaikan dalam artikel berjudul “Memilih Wakil Presiden: Kepentingan Bangsa Harus Mengalahkan Kompromi Politik” yang diterbitkan Hukumonline. Artikel tersebut menempatkan kualitas personal dan kapasitas kepemimpinan calon wakil presiden sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar perhitungan elektoral atau kesepakatan elite partai.

Baca juga: MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum

Daftar kriterianya tegas: integritas, kompetensi, pengalaman kepemimpinan, kesamaan visi dengan Presiden, kemampuan menjaga stabilitas, serta komitmen terhadap konstitusi. Enam butir itu menjadi kerangka penilaian yang seharusnya dipakai publik sebelum menerima nama siapa pun yang dicalonkan.

Enam Kriteria yang Harus Diuji Sebelum Nama Diumumkan

Artikel Hukumonline tidak berhenti pada daftar sifat baik. Ia menuntut agar setiap kriteria bisa diuji dengan rekam jejak nyata. Integritas, misalnya, bukan soal citra di layar televisi, melainkan soal bagaimana seseorang mengambil keputusan ketika tidak ada kamera yang menyorot.

Kompetensi menyangkut kemampuan memahami persoalan kenegaraan, dari fiskal hingga hukum. Pengalaman kepemimpinan berbicara tentang apakah seseorang pernah memikul tanggung jawab besar dan menuntaskannya, bukan hanya pernah menduduki jabatan.

Kesamaan visi dengan Presiden menjadi syarat yang kerap diabaikan. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Konstitusi menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan kepemimpinan nasional, sehingga perbedaan arah yang tajam di antara keduanya berpotensi menimbulkan kebuntuan pemerintahan.

Baca juga: Penasihat Hukum Soroti Tersangka Korupsi Inspektorat Papua Barat Daya: Belum Sempurna Tanpa BTR dan OYG

Kemampuan menjaga stabilitas dan komitmen terhadap konstitusi melengkapi daftar itu. Dua butir terakhir relevan ketika situasi politik memanas dan ketika keputusan sulit harus diambil dalam koridor hukum, bukan di luar itu.

  • Integritas — rekam jejak bersih dan konsistensi antara ucapan serta tindakan.
  • Kompetensi — penguasaan persoalan kenegaraan dan kemampuan teknis memimpin.
  • Pengalaman kepemimpinan — bukti pernah memikul dan menuntaskan tanggung jawab besar.
  • Kesamaan visi dengan Presiden — kesatuan arah dalam paket kepemimpinan nasional.
  • Kemampuan menjaga stabilitas — kapasitas meredam gejolak, bukan memperkeruh.
  • Komitmen terhadap konstitusi — taat pada koridor hukum dalam setiap keputusan.

Mengapa Kompromi Politik Cenderung Menang

Dalam praktik politik Indonesia, pencalonan wakil presiden sering lahir dari meja perundingan koalisi. Partai pendukung presiden terpilih mendapat jatah, dan nama yang muncul kadang lebih mencerminkan kekuatan kursi daripada kapasitas memerintah.

Logika itu bisa dipahami secara elektoral. Koalisi luas memudahkan pengesahan undang-undang dan meredam oposisi di parlemen. Namun harga yang dibayar bisa mahal ketika wakil presiden tidak siap menjalankan tugas kenegaraan atau ketika arah politiknya berbeda dengan presiden.

Artikel Hukumonline menempatkan persoalan ini sebagai benturan antara dua kepentingan: kalkulasi kekuasaan jangka pendek dan kepentingan bangsa jangka panjang. Judulnya sendiri sudah memberi jawaban, bahwa kepentingan bangsa harus menang.

Publik punya peran di sini. Tanpa tekanan publik yang menguji kualitas calon, kompromi politik akan selalu menemukan jalan pintasnya. Sebaliknya, ketika pemilih menuntut transparansi rekam jejak, partai politik dipaksa menghitung ulang biaya politik dari pencalonan yang asal-asalan.

Posisi Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden yang menjalankan tugas sesuai pelimpahan. Pasal 4 ayat (2) menyebut wakil presiden melakukan pekerjaan sehari-hari presiden bila presiden berhalangan. Ketentuan itu menegaskan satu hal: posisi wakil presiden bukan jabatan seremonial.

Karena itu, kapasitas wakil presiden harus setara dengan tuntutan jabatan presiden. Ketika presiden bepergian ke luar negeri atau menghadapi situasi darurat, wakil presiden mengambil alih kemudi. Di titik itulah kualitas personal dan pemahaman konstitusi diuji secara langsung.

Sejumlah pakar tata negara selama ini mengingatkan bahwa koalisi gemuk tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang efektif. Yang menentukan adalah kualitas orang-orang yang duduk di kursi kepemimpinan. Rujukan atas prinsip-prinsip hukum tata negara semacam ini bisa ditelusuri antara lain melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi yang memuat putusan dan risalah terkait sistem pemerintahan.

Dampak Bila Kriteria Diabaikan

Mengabaikan kriteria bukan tanpa konsekuensi. Pemerintahan bisa berjalan tanpa arah yang jelas ketika presiden dan wakil presiden menarik ke kepentingan yang berbeda. Kebijakan strategis tersendat, sementara birokrasi menunggu instruksi yang tidak kunjung datang.

Risiko lain adalah melemahnya kepercayaan publik. Ketika wakil presiden terpilih dinilai hanya hasil transaksi politik, legitimasi pemerintahannya ikut terganggu. Kepercayaan yang luntur sulit dipulihkan, terutama ketika persoalan ekonomi dan hukum menuntut keputusan cepat.

Dalam jangka panjang, pola pencalonan yang mengabaikan kualitas memperkuat budaya politik transaksional. Kursi kepemimpinan menjadi komoditas, bukan amanah. Generasi politikus berikutnya pun belajar bahwa kompromi lebih penting daripada kompetensi.

Langkah Berikutnya: Menguji Nama dengan Rekam Jejak

Artikel Hukumonline tidak menyebut nama calon tertentu maupun partai tertentu. Ia berbicara pada tataran prinsip, dan justru karena itu relevan sepanjang waktu. Setiap kali pemilu mendekat, daftar enam kriteria itu bisa dipakai sebagai alat uji.

Langkah paling konkret adalah menuntut transparansi. Publik berhak mengetahui rekam jejak calon, termasuk catatan hukum, kinerja saat menjabat, dan sikapnya terhadap konstitusi. Partai politik yang mengusung calon seharusnya menjelaskan alasan pemilihan, bukan hanya mengumumkan nama.

Di sisi lain, presiden terpilih memikul tanggung jawab besar. Ia yang menentukan siapa pendampingnya, dan ia pula yang akan menanggung akibatnya selama lima tahun. Menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada kompromi koalisi berarti melepas kendali atas kualitas pemerintahan sendiri.

Analisis Redaksi

Artikel Hukumonline ini menohok pada titik paling lemah praktik politik Indonesia: pencalonan wakil presiden hampir selalu dibicarakan sebagai soal jatah, bukan soal kapasitas. Enam kriteria yang disebutkan bukan hal baru, tetapi justru karena itu kritiknya terasa telak. Kriteria itu sudah lama diketahui, namun tetap saja dikesampingkan ketika meja perundingan koalisi dibuka.

Yang menarik, artikel itu tidak menyerukan penghapusan kompromi. Politik memang seni bernegosiasi. Persoalannya adalah urutan prioritas. Kompromi seharusnya bekerja di dalam batas kriteria, bukan menggantikan kriteria. Ketika seorang calon tidak lolos uji integritas atau kompetensi, tidak ada jumlah kursi yang bisa menutupi kekurangan itu.

Karena itu, beban terbesar bukan pada partai politik, melainkan pada publik. Selama pemilih menerima nama yang diumumkan tanpa bertanya soal rekam jejak, kompromi politik akan terus menang. Kriteria yang dipaparkan Hukumonline hanya akan menjadi wacana bila tidak ada yang menagihnya. Kepentingan bangsa menang hanya jika ada cukup banyak orang yang menuntutnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad