Komaruddin: Wapres Tak Bisa Mundur Tanpa Pertanggungjawaban, Gibran Diminta Jelaskan

Nov 17, 2026 - 12:30
 0  1
Komaruddin: Wapres Tak Bisa Mundur Tanpa Pertanggungjawaban, Gibran Diminta Jelaskan

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan jabatan Wakil Presiden bukan hak pribadi yang bisa ditinggalkan begitu saja. Ia meminta DPR/MPR meminta pertanggungjawaban Gibran Rakabuming Raka atas pengunduran dirinya.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Komaruddin dalam keterangan tertulis di Mataram, Selasa (17/11/2026), lima hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Menurut Komaruddin, jabatan Wapres adalah amanat dan tanggung jawab politik serta sosial yang diraih melalui proses pemilu dengan biaya mahal.

Baca juga: MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum

"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujar Komaruddin.

Kronologi pengunduran diri Gibran dan respons MPR

Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden pada Kamis siang, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Momen itu terekam dalam foto ANTARA: Wapres ke-14 itu menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan istana.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah tekanan publik yang menuntut penyelesaian sejumlah persoalan etika dan hukum yang melekat pada dirinya. Komaruddin menyebut langkah itu bukan keputusan sukarela, melainkan akibat keterdesakan publik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari MPR maupun DPR mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang akan ditempuh. Komaruddin sendiri mengaku tidak tahu pasti apakah kasus yang melekat pada Gibran sudah selesai atau masih menyisakan urusan hukum.

Baca juga: Penasihat Hukum Soroti Tersangka Korupsi Inspektorat Papua Barat Daya: Belum Sempurna Tanpa BTR dan OYG

"Saya tidak tahu persis apakah kasus yang melekat pada Gibran sudah selesai tutup buku ataukah masih ada urusan hukum yang melekat," kata Komaruddin. Meski begitu, ia menilai persoalan ini bukan urusan pribadi Gibran semata, melainkan soal penegakan etika dan hukum bernegara.

Pandangan Jimly Asshiddiqie soal syarat pemakzulan

Dalam pernyataannya, Komaruddin mengutip pandangan pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, setidaknya ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Kutipan itu dipakai Komaruddin untuk membedakan antara pengunduran diri sukarela dan pengunduran diri yang lahir dari tekanan. Jika jabatan Wapres dianggap sebagai "hak", mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Namun karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, berhenti tanpa pertanggungjawaban dinilai tidak etis.

"Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai 'hak', maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban," ujar Komaruddin.

Pandangan ini menempatkan pengunduran diri Gibran dalam kerangka konstitusional yang lebih luas. Wapres, kata Komaruddin, bukan jabatan yang bisa ditinggalkan seperti meninggalkan kursi organisasi. Ada proses pemilu, biaya negara, dan mandat rakyat yang menyertainya.

Beda dengan Soeharto dan Hatta

Komaruddin juga menegaskan pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998 dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1956. Menurut dia, keduanya tidak didahului oleh kasus pelanggaran etika dan hukum.

"Gibran mundur bukan secara sukarela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya," kata Komaruddin.

Perbandingan sejarah itu penting karena sering dipakai untuk membenarkan pengunduran diri seorang pemimpin. Komaruddin ingin menegaskan bahwa konteks setiap pengunduran diri berbeda. Soeharto dan Hatta, menurut dia, mundur dalam situasi politik yang tidak disertai tuduhan pelanggaran etika dan hukum pribadi.

Dengan nada tegas, Komaruddin mengingatkan agar jabatan Wapres tidak diperlakukan sebagai panggung mainan atau tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat.

Desakan agar DPR/MPR mengambil langkah politik

Komaruddin mendesak DPR dan MPR tidak tinggal diam. Menurut dia, permohonan pengunduran diri Gibran harus direspons melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terutama jika pengunduran diri itu terkait dugaan pelanggaran etika dan hukum.

Ia menilai pertanggungjawaban politik dan hukum tidak bisa digantikan oleh surat pengunduran diri. Publik, kata Komaruddin, berhak mengetahui alasan sesungguhnya dan konsekuensi hukum yang menyertainya.

"Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujarnya.

Pernyataan ini menambah tekanan politik bagi parlemen. DPR/MPR kini dihadapkan pada pilihan: memproses pengunduran diri secara administratif, atau membuka ruang pertanggungjawaban yang lebih luas melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Dampak bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik

Pengunduran diri Gibran dan pernyataan Komaruddin menyita perhatian publik. Sebagai Ketua Dewan Pers, Komaruddin bukan politikus partai, sehingga suaranya dibaca sebagai bagian dari desakan moral atas penegakan etika bernegara.

Bagi publik, persoalan ini menyangkut kepercayaan terhadap proses politik. Jabatan Wapres dipilih melalui pemilu yang menelan biaya besar. Jika pengunduran diri terjadi tanpa pertanggungjawaban, dikhawatirkan muncul preseden buruk bagi masa depan kepemimpinan nasional.

Komaruddin menegaskan persoalan ini bukan soal pribadi Gibran. "Persoalan ini bukan persoalan pribadi Gibran semata, melainkan persoalan untuk menegakkan etika dan hukum bernegara," katanya.

Di sisi lain, belum ada kepastian soal langkah hukum yang akan diambil setelah surat pengunduran diri diserahkan ke MPR. Publik menunggu apakah DPR/MPR akan memanggil Gibran untuk memberikan pertanggungjawaban, atau justru mempercepat proses pergantian Wapres.

Analisis Redaksi

Pernyataan Komaruddin menyentuh titik lemah dalam cara elite politik Indonesia memperlakukan jabatan publik. Wapres bukan pekerjaan swasta yang bisa ditinggalkan dengan surat pengunduran diri. Ada mandat rakyat, biaya pemilu, dan tanggung jawab konstitusional yang melekat. Dalam kerangka itu, permintaan pertanggungjawaban di hadapan DPR/MPR bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk menjaga akuntabilitas.

Namun, desakan itu juga menuntut kejelasan mekanisme. Komaruddin mengutip syarat pemakzulan menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu keputusan MK dan MA. Artinya, pertanggungjawaban Gibran tidak bisa berhenti pada pernyataan politik di ruang sidang. Harus ada proses hukum yang transparan jika memang ada dugaan pelanggaran etika dan hukum. Tanpa itu, desakan pertanggungjawaban bisa berubah menjadi drama politik tanpa ujung.

Yang paling penting, publik perlu mendapat jawaban atas satu hal: apakah pengunduran diri Gibran murni keputusan politik, atau bentuk penghindaran dari proses hukum? Sampai pertanyaan itu dijawab, perdebatan soal etika dan hukum akan terus berjalan. DPR/MPR memegang kunci untuk memastikan jabatan Wapres tidak diperlakukan sebagai panggung mainan, seperti yang dikhawatirkan Komaruddin.

Sumber: sultra.antaranews.com, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad