Penasihat Hukum Soroti Tersangka Korupsi Inspektorat Papua Barat Daya: Belum Sempurna Tanpa BTR dan OYG

Nov 17, 2026 - 12:30
 0  1
Penasihat Hukum Soroti Tersangka Korupsi Inspektorat Papua Barat Daya: Belum Sempurna Tanpa BTR dan OYG

Penasihat hukum tersangka DDJ, Simon Banundi, S.H., M.Ling menilai penetapan tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum sempurna. Ia mendesak penyidik menaikkan status BTR dan OYG dari saksi menjadi tersangka karena ikut berperan dalam dokumen fiktif yang merugikan negara Rp 4,6 miliar.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Simon kepada wartawan di Sorong, Selasa (17/11/2026), dua pekan setelah penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Daya merilis penetapan dua tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum

Dua Tersangka Dirilis, Kerugian Negara Rp 4,6 Miliar

Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Daya resmi merilis penetapan tersangka NA dan DDJ pada Senin (2/11/2026). NA merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat, sementara DDJ menjabat Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Penetapan itu didasarkan pada dua alat bukti dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dalam daerah yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Inspektorat tahun anggaran 2024. Negara disebut dirugikan hingga Rp 4,6 miliar.

Menurut Simon, status hukum kliennya mengacu pada surat pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/791/XI/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus tertanggal 2 November 2026. Surat itu menjadi dasar pemeriksaan lanjutan terhadap DDJ.

Kliennya, kata Simon, dipanggil sekitar dua kali untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan berlangsung pada Jumat, 6 November 2026, dan 13 November 2026 di ruang pemeriksaan sidik Ditreskrimsus.

Baca juga: Komaruddin: Wapres Tak Bisa Mundur Tanpa Pertanggungjawaban, Gibran Diminta Jelaskan

"Kurang lebih 53 pertanyaan dari BAP dan BAP tambahan diajukan pihak penyidik," ujar Simon dalam keterangan persnya.

Penyidik Diminta Tuntaskan Peran Bendahara Pembantu dan Pengurus Barang

Simon mengungkapkan, setelah pemeriksaan itu, pihaknya melakukan penelusuran terhadap konstruksi perkara. Hasilnya, ia menilai penetapan tersangka yang dibatasi pada DDJ dan NA belum sempurna.

Ada pihak lain yang, berdasarkan bukti dan fakta, dinilai turut menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Perbuatan itu, menurut Simon, berbentuk percobaan pembantuan atau permufakatan jahat dalam lingkup OPD Inspektorat Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

Ia menyoroti penggunaan pasal oleh penyidik. Menurut Simon, penyidik memakai Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat DDJ.

Namun, ia menilai penyidik mengabaikan ketentuan Pasal 20 huruf c terkait delik penyertaan tindak pidana. Pasal itu, kata Simon, melibatkan peran bendahara pembantu berinisial BTR dan staf bendahara berinisial OYG.

"Penyidik menggunakan pasal 603 dan/atau pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana untuk menuduhkan klien kami saudara DDJ akan tetapi penyidik mengabaikan ketentuan Pasal 20 huruf c terkait delik penyertaan tindak pidana pada Undang-Undang dimaksud yang melibatkan peran bendahara pembantu yaitu saudara BTR dan staf bendahara OYG," jelas Simon.

BTR dan OYG Dinilai Punya Akses ke Dokumen Anggaran

Simon merujuk pada Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 900.1.13/292/12/2023 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan keputusan itu, BTR menjabat sebagai bendahara pembantu dan OYG sebagai pengurus barang. Keduanya memiliki akses ke dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui aplikasi SIPD RI.

Dari fakta tersebut, penasihat hukum DDJ menilai kliennya bersama NA tidak sekadar pleger atau melakukan sendiri. Keduanya dinilai melibatkan medepleger, yakni BTR dan OYG yang ikut berperan menyediakan kuitansi fiktif dan tanda tangan fiktif di atas laporan fiktif.

"Saudara BTR dan OYG menjabat sebagai bendahara pembantu dan pengurus barang yang memiliki akses ke dokumen SPD, SPP, SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPTJM melalui aplikasi SIPD RI," ungkapnya lagi.

Simon menegaskan, melalui rilis itu pihaknya mendesak Ditreskrimsus segera menaikkan status BTR dan OYG dari saksi menjadi tersangka. Menurutnya, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

"Sebab tindakan merugikan keuangan Negara yang mencapai 4,6 miliyar pada OPD inspektorat tidak boleh di kunci pada 2 tersangka," harapnya.

Kronologi Kasus dan Konstruksi Perkara

Perkara ini bermula dari dugaan perjalanan dalam daerah fiktif yang dibiayai DPA APBD Inspektorat tahun anggaran 2024. Penyidik menaksir kerugian keuangan negara mencapai Rp 4,6 miliar.

Alur penetapan tersangka berjalan cukup cepat. Pada 2 November 2026, penyidik merilis NA dan DDJ sebagai tersangka. Empat hari berselang, DDJ menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, lalu pemeriksaan kedua pada 13 November 2026.

Dalam dua pemeriksaan itu, penyidik mengajukan sekitar 53 pertanyaan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BAP tambahan. Simon menyebut pemeriksaan berlangsung di ruang pemeriksaan sidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya.

Publikasi sikap penasihat hukum baru dilakukan pada 17 November 2026. Simon memilih menyampaikan keberatan melalui keterangan pers, bukan melalui eksepsi di pengadilan, karena perkara belum memasuki tahap penuntutan.

Dampak pada Tata Kelola Anggaran dan Desakan Perbaikan Sistem

Kasus ini menyoroti rantai pengelolaan belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi. BTR dan OYG disebut memiliki akses langsung ke dokumen SPD, SPP, SPM, dan SPTJM melalui aplikasi SIPD RI.

Artinya, dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran melewati beberapa meja sebelum dana keluar. Jika kuitansi dan tanda tangan di atas laporan perjalanan dinas dinilai fiktif, celah pengawasan terjadi di titik-titik itu.

Simon meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi Provinsi Papua Barat Daya untuk menata sistem realisasi belanja perjalanan dinas aparatur negara. Ia menilai persoalan tidak berhenti pada dua nama yang sudah ditetapkan tersangka.

"Kasus ini harus jadi pembelajaran agar propinsi Papua Barat Daya menata system realisasi belanja perjalanan dinas aparatur Negara," harapnya.

Desakan agar BTR dan OYG dinaikkan statusnya menempatkan penyidik pada posisi harus menjelaskan konstruksi perkara. Penyidik belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga belum merilis pernyataan terkait temuan dugaan perjalanan dinas fiktif di Inspektorat. Inspektorat sendiri merupakan organ pengawas internal pemerintah daerah.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Penyidik

Tahap berikutnya bergantung pada penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya. Mereka harus memutuskan apakah bukti cukup untuk menaikkan status BTR dan OYG menjadi tersangka atau tetap sebagai saksi.

Jika status dinaikkan, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah dari dua menjadi empat orang. Jika tidak, Simon memastikan pihaknya akan terus mendesak melalui jalur yang tersedia.

Bagi DDJ, dua pemeriksaan dengan sekitar 53 pertanyaan menunjukkan berkas perkara tengah dimatangkan. Perkara ini juga berpeluang masuk tahap penyerahan berkas ke penuntut umum dalam waktu dekat.

Yang belum terjawab: seberapa jauh peran BTR dan OYG dalam dokumen yang disebut fiktif itu. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah perkara korupsi Rp 4,6 miliar di Inspektorat Papua Barat Daya.

Analisis Redaksi

Desakan Simon Banundi menyentuh titik paling sensitif dalam penanganan korupsi pengadaan dan belanja daerah: soal penyertaan. Ia tidak membantah kliennya ditetapkan tersangka. Ia mempersoalkan mengapa orang-orang yang memegang akses dokumen justru belum ikut duduk sebagai tersangka.

Argumennya berdiri di atas satu dasar yang konkret. Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 900.1.13/292/12/2023 menempatkan BTR sebagai bendahara pembantu dan OYG sebagai pengurus barang. Keduanya bersinggungan langsung dengan SPD, SPP, SPM, dan SPTJM di aplikasi SIPD RI. Dalam perkara yang berdiri di atas kuitansi dan tanda tangan fiktif, posisi semacam itu sulit diabaikan.

Namun, penyidik pun punya ruang. Penetapan tersangka butuh minimal dua alat bukti, dan tidak setiap pihak yang menyentuh dokumen otomatis menjadi pelaku. Bisa saja keduanya masih berstatus saksi karena penyidik menilai peran mereka belum memenuhi unsur. Persoalannya, publik belum mendapat penjelasan soal itu.

Di sinilah letak ujian bagi Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya. Menutup perkara pada dua tersangka akan memunculkan pertanyaan tentang seberapa tuntas penyidikan dilakukan. Membuka ruang bagi tersangka baru menuntut bukti yang benar-benar matang, bukan sekadar tekanan dari penasihat hukum.

Yang paling dirugikan dalam tarik-menarik ini bukan DDJ atau NA, melainkan keuangan daerah. Angka Rp 4,6 miliar di Inspektorat—organ yang seharusnya mengawasi—adalah sinyal bahwa sistem belanja perjalanan dinas di Papua Barat Daya perlu dibenahi, bukan hanya dikasuskan.

Sumber: koreri.com, papua.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad