3 Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Bakom: Mereka Paham Ideologi Prabowo
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai tiga kader Gerindra yang masuk bursa cawapres, Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad, paham ideologi Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir tetap hak prerogatif Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda kepada wartawan di Gedung Vokasi Kemnaker, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan ketiga nama tersebut bukan orang baru di lingkaran Prabowo.
Baca juga: PKB Toba Targetkan 6 Kursi DPRD pada Pemilu 2029, Naik Dua Kali Lipat
Siapa Tiga Kader Gerindra di Bursa Cawapres
Nama pertama adalah Ahmad Muzani, Ketua MPR RI. Posisinya di parlemen membuat ia sering menjadi corong komunikasi politik Prabowo. Muzani juga tercatat sebagai salah satu petinggi Partai Gerindra.
Kedua, Sugiono, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Ia sebelumnya dikenal sebagai kader Gerindra yang lama mendampingi Prabowo di berbagai posisi.
Ketiga, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra. Dasco menjadi salah satu nama yang mendapat dukungan paling kencang dari struktur partai dan organisasi masyarakat.
Menurut Syahganda, ketiganya sudah lama bekerja bersama Presiden Prabowo. "Kalau dari presiden saya belum diarahkan. Tapi saya tahu bahwa Bapak Presiden itu kan tiga-tiga orang yang disebut tadi kan orang yang lama bekerja sama dia (Presiden) ya," tuturnya.
Baca juga: Penjaga Perbatasan Provinsi Ninh Bình Genjot Kerja Partai dan Politik 2026
Ia menambahkan, "Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya udah orang yang sangat mengerti ideologi bapak Presiden."
Keputusan Cawapres Tetap Hak Prerogatif Prabowo
Meski mendukung, Syahganda menegaskan penentuan cawapres bukan urusan Bakom. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo. Namun, Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan partai politik pendukung di koalisi.
"Tapi ya nanti kan keputusan itu menyangkut berembuk lah dengan partai politik pendukung ya. Tentu Bapak Presiden perlu mempertimbangkan lebih besar dari teman-teman koalisi partai. Ini kan sudah diumumkan ya oleh teman teman koalisi partai bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo," jelasnya.
Pernyataan itu menegaskan posisi partai koalisi yang menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapres kepada Prabowo. Syahganda tidak menyebut nama yang diunggulkan. Ia hanya memastikan ketiga kader Gerindra memiliki pemahaman ideologi yang sejalan dengan Presiden.
Dari tiga nama tersebut, dukungan kencang mengalir ke Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan datang dari sejumlah DPD Gerindra hingga berbagai organisasi masyarakat. Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dasco terkait dukungan tersebut.
Tenggat 25 November dan Sidang MPR 9 Desember
MPR RI akan menggelar sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Sebelum itu, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026.
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Muzani menegaskan Prabowo harus mengajukan dua nama calon wapres, bukan hanya satu nama. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.
Dengan tenggat yang tersisa sekitar sepekan, dinamika politik menuju sidang paripurna MPR diprediksi memanas. Partai koalisi disebut sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, tetapi tekanan publik terhadap nama yang akan dipilih tetap besar.
Respons Publik dan Dukungan ke Dasco
Dukungan ke Dasco datang dari sejumlah DPD Gerindra dan organisasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan basis politik Dasco cukup kuat di akar rumput. Namun, belum ada konfirmasi apakah dukungan tersebut akan memengaruhi keputusan Prabowo.
Pengamat politik menilai munculnya tiga nama kader Gerindra sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin cawapres dari dalam partai sendiri. Namun, komposisi koalisi tetap menjadi pertimbangan. Sebab, cawapres harus mampu memperkuat pemerintahan dan menjaga stabilitas politik.
Di sisi lain, Syahganda menegaskan Bakom tidak mengarahkan pilihan. Ia hanya menyampaikan bahwa ketiga kader tersebut memahami ideologi Presiden. Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa Bakom ikut campur dalam urusan politik praktis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari Istana mengenai nama cawapres yang akan diajukan. Publik menunggu pengumuman Prabowo sebelum tenggat 25 November 2026.
Langkah Selanjutnya Menuju Sidang Paripurna
Setelah Prabowo menyerahkan dua nama, MPR akan memproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dijadwalkan 9 Desember 2026. Proses ini menjadi momen penting bagi pemerintahan Prabowo.
Partai koalisi diminta solid mendukung keputusan Presiden. Masyarakat juga berharap cawapres terpilih mampu bekerja sinergis dengan Prabowo. Sementara itu, tiga kader Gerindra yang masuk bursa cawapres masih menunggu keputusan akhir.
Bagi Syahganda, yang terpenting adalah cawapres memiliki pemahaman ideologi yang sama dengan Presiden. "Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya udah orang yang sangat mengerti ideologi bapak Presiden," pungkasnya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Syahganda Nainggolan menunjukkan bahwa tiga kader Gerindra di bursa cawapres bukan sekadar nama. Mereka adalah orang-orang yang telah lama bekerja dengan Prabowo. Dalam konteks politik, kedekatan ideologi menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Namun, pernyataan Bakom juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo akan memilih dari lingkaran dalam partai. Jika benar, koalisi pendukung perlu memastikan tidak ada gejolak. Sebab, cawapres bukan hanya soal kedekatan, tetapi juga elektabilitas dan penerimaan publik.
Dukungan kencang ke Dasco dari DPD Gerindra dan ormas menunjukkan basis politik yang kuat. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo. Publik akan menilai apakah pilihan cawapres mencerminkan kebutuhan pemerintahan atau sekadar bagi-bagi kekuasaan. Tenggat 25 November menjadi ujian pertama.
Sumber: news.detik.com, mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0