Dasco: DPR Serap Aspirasi Masyarakat dan Pakar Hukum soal RUU Penyadapan

Nov 17, 2026 - 13:10
 0  1
Dasco: DPR Serap Aspirasi Masyarakat dan Pakar Hukum soal RUU Penyadapan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menghimpun aspirasi masyarakat, termasuk pakar hukum, dalam pembentukan RUU Penyadapan. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan aturan penyadapan akan dibuka seluas mungkin sebelum masuk tahap legislasi resmi.

Ad
Ad

Dasco Tegaskan DPR Buka Pintu Masukan untuk RUU Penyadapan

Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan komitmen lembaganya untuk menyerap aspirasi publik dalam penyusunan RUU Penyadapan. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa pembentukan regulasi penyadapan tidak akan berjalan tertutup.

Baca juga: Pleno Kamar Kesekretariatan MA Bahas Penguatan Peradilan

Menurut pemberitaan Kompas.com, Dasco memastikan DPR akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk pembentukan RUU tersebut. Pakar hukum disebut sebagai salah satu pihak yang akan dilibatkan dalam proses penjaringan masukan.

Pernyataan itu penting karena RUU Penyadapan menyentuh dua kepentingan yang sering bertabrakan: kewenangan aparat penegak hukum dan hak privasi warga negara. DPR menempatkan diri sebagai penampung kepentingan keduanya sebelum merumuskan norma.

Belum ada rincian jadwal resmi mengenai kapan penjaringan aspirasi itu dimulai, siapa saja pakar hukum yang akan diundang, maupun bentuk partisipasi publik yang dibuka. Yang ditegaskan Dasco adalah arah kebijakan: masukan masyarakat dan akademisi menjadi bagian dari proses.

Mengapa RUU Penyadapan Menjadi Isu Sensitif

Penyadapan adalah tindakan hukum yang sangat kuat. Ia membuka ruang privat seseorang tanpa izin yang bersangkutan, sehingga pengaturannya harus jelas dan ketat.

Baca juga: MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum

Di Indonesia, praktik penyadapan selama ini bersandar pada sejumlah undang-undang sektoral. Ada aturan penyadapan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, serta UU Terorisme. Masing-masing mengatur kewenangan lembaga berbeda dengan syarat dan prosedur yang tidak seragam.

Kondisi itu melahirkan sejumlah persoalan yang sudah lama dibahas publik:

  • Kewenangan penyadapan tersebar di banyak lembaga, dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga BNN.
  • Mekanisme izin dan pengawasan berbeda-beda antar-undang-undang.
  • Tidak ada satu payung hukum yang mengatur batas, durasi, dan pertanggungjawaban penyadapan secara menyeluruh.
  • Perlindungan atas data dan komunikasi pribadi belum memiliki rambu tunggal.

Karena itu, gagasan menyusun satu undang-undang khusus penyadapan bukan hal baru. Wacana ini berulang muncul dalam diskusi kebijakan hukum, terutama setiap kali ada kasus penyadapan yang menuai sorotan.

Pakar Hukum dan Masyarakat Jadi Bagian dari Proses Legislasi

Pelibatan pakar hukum dalam penyusunan RUU Penyadapan bukan sekadar formalitas. Regulasi ini membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan jaminan hak asasi manusia.

Dalam praktik legislasi di DPR, penjaringan aspirasi biasanya dilakukan melalui serangkaian mekanisme. Salah satunya adalah rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terkait. Mekanisme lain adalah kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan.

Dasco menempatkan pakar hukum sebagai salah satu kelompok yang akan didengar pendapatnya. Langkah itu sejalan dengan karakter RUU Penyadapan yang sangat teknis, menyangkut prosedur hukum acara, standar bukti, hingga pengawasan terhadap aparat.

Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi juga berkepentingan langsung terhadap substansi aturan ini. Sejumlah lembaga pemantau legislasi biasanya menyoroti tiga hal dalam RUU semacam ini: syarat izin penyadapan, mekanisme pengawasan independen, dan hak pihak yang disadap untuk mengetahui serta menempuh upaya hukum.

Pembahasan di situs resmi DPR RI umumnya diawali dengan penyusunan daftar inventarisasi masalah sebelum masuk pembahasan pasal per pasal. Di tahap inilah masukan dari luar paling efektif memengaruhi isi norma.

Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati

Pernyataan Dasco memberi sinyal bahwa DPR ingin menghindari kesan pembahasan tertutup. Namun komitmen itu baru akan teruji ketika prosesnya benar-benar berjalan dan publik bisa mengikuti perkembangannya.

Beberapa hal yang layak dicermati dari pernyataan tersebut:

  1. Apakah penjaringan aspirasi dilakukan sebelum naskah akademik dan draf RUU final, atau setelahnya.
  2. Apakah daftar pakar hukum dan organisasi yang dilibatkan akan diumumkan secara terbuka.
  3. Apakah masukan yang ditolak akan disertai alasan yang dipublikasikan.
  4. Apakah jadwal pembahasan memberi ruang cukup bagi publik untuk membaca draf.

Bagi aparat penegak hukum, RUU ini berpotensi memperjelas batas kewenangan yang selama ini tersebar. Bagi warga negara, regulasi ini menentukan sejauh mana komunikasi pribadi dilindungi dari penyadapan yang tidak sah.

Yang belum terjawab: apakah RUU Penyadapan sudah masuk dalam daftar prioritas program legislasi, atau masih berada pada tahap wacana. Dasco dalam pernyataannya hanya memastikan soal penyerapan aspirasi, bukan tenggat pembahasan.

Langkah Selanjutnya

Setelah komitmen penyerapan aspirasi disampaikan, tahap berikutnya adalah melihat bagaimana DPR menerjemahkannya menjadi agenda kerja. Tanpa jadwal dan mekanisme yang jelas, pelibatan publik berisiko berhenti sebagai pernyataan.

Publik akan menunggu apakah akan ada undangan resmi kepada pakar hukum, pembukaan konsultasi publik, atau penyediaan draf RUU yang bisa diakses bebas. Transparansi draf menjadi penentu kualitas debat, karena aturan penyadapan sulit dinilai tanpa membaca rumusan pasalnya.

Pernyataan Dasco setidaknya menempatkan RUU Penyadapan sebagai perkara yang tidak bisa diputuskan oleh satu lembaga saja. Kewenangan menyadap menyangkut banyak institusi, dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Analisis Redaksi

Janji menyerap aspirasi adalah kalimat yang mudah diucapkan dan sulit dibuktikan. Dalam banyak RUU sensitif, partisipasi publik berhenti pada dengar pendapat yang formal, sementara substansi sudah dikunci lebih dulu. Karena itu, ukuran keberhasilan pernyataan Dasco bukan pada ada atau tidaknya pertemuan, melainkan pada apakah masukan benar-benar mengubah rumusan pasal.

RUU Penyadapan punya watak yang berbeda dari undang-undang biasa. Ia memberi negara kemampuan mendengar percakapan yang tidak diperuntukkan bagi publik. Kekuasaan sebesar itu menuntut syarat izin yang ketat, pengawasan yang independen, dan konsekuensi hukum bagi penyalahgunaan. Jika DPR serius, tiga hal itu harus menjadi tulang punggung RUU, bukan catatan kaki.

Pelibatan pakar hukum juga perlu dibaca kritis. Pakar bisa memperkuat legitimasi, tetapi bisa pula menjadi tameng agar proses tampak partisipatif. DPR perlu mengumumkan siapa yang dilibatkan, apa yang mereka usulkan, dan mengapa usulan tertentu diterima atau ditolak. Tanpa itu, janji penyerapan aspirasi hanya berpindah dari ruang rapat ke siaran pers.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad