Evaluasi Pelaporan JDIHN Kemenkum Malut: 7 Anggota Belum Setor Laporan e-Report 2026
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengevaluasi pelaporan JDIHN pada Selasa (17/11). Dari 26 anggota, 17 sudah menyetor e-Report 2026, dua masih menyusun draf, dan tujuh belum membuat laporan sama sekali.
Kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi itu digelar Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) secara daring melalui Zoom Meeting. Pesertanya jajaran Divisi P3H, pegawai Maganghub, serta para pengelola dan anggota JDIH di Provinsi Maluku Utara.
Baca juga: Ketua MA Tutup Rapat Pleno Kamar 2026 Pukul 23.55 WIB, Hasilnya Dibawa ke Rapim
Tujuan utamanya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan JDIH pada seluruh anggota JDIHN di wilayah Maluku Utara. Evaluasi ini menjadi dasar bagi Kanwil Kemenkum Malut untuk menentukan langkah pendampingan berikutnya.
Kronologi Evaluasi dan Arahan Kakanwil
Kegiatan dibuka dengan arahan Ketua Tim BPHN, Anita Safitri. Ia meminta para operator dan pengelola JDIH menyampaikan kendala yang dihadapi di instansi masing-masing. Identifikasi masalah itu diperlukan agar langkah penyelesaian dan perbaikan bisa dirumuskan tepat.
Anita juga mengingatkan bahwa pengelolaan JDIH menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Karena itu, setiap anggota perlu memberi perhatian serius.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurut dia, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses.
Baca juga: Dasco: DPR Serap Aspirasi Masyarakat dan Pakar Hukum soal RUU Penyadapan
"Pengelolaan JDIH harus menjadi perhatian seluruh instansi anggota JDIHN karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh anggota JDIH di Maluku Utara untuk lebih aktif memenuhi indikator penilaian dan menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan," ujar Topan.
Senada dengan itu, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, meminta seluruh anggota JDIHN lebih proaktif memenuhi indikator penilaian dan menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan. Koordinasi dan pendampingan berkelanjutan diharapkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.
"Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan JDIH di masing-masing instansi. Kami akan terus mendorong anggota JDIH agar lebih tertib dalam melakukan penginputan data, melengkapi dokumen pendukung, serta memenuhi variabel penilaian yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi dan pendampingan perlu diperkuat, terutama bagi anggota yang masih mengalami kendala sumber daya manusia maupun dukungan teknis, sehingga seluruh anggota JDIHN di Maluku Utara dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya," ungkap Mia.
Anggota JDIHN yang Belum Menyetor Laporan e-Report 2026
Dalam pemaparan hasil monitoring dan evaluasi, Pembina JDIH, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa dari 26 anggota JDIHN di Provinsi Maluku Utara, sebanyak 17 anggota telah menyelesaikan laporan e-Report Tahun 2026. Dua anggota masih dalam tahap penyusunan draf, sementara tujuh anggota lainnya belum membuat laporan.
Tujuh anggota yang belum menyampaikan laporan tersebut meliputi:
- DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
- DPRD Kabupaten Halmahera Utara
- Bagian Hukum Kabupaten Pulau Taliabu
- Perpustakaan Universitas Halmahera
- Perpustakaan Universitas Khairun Ternate
- Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- Perpustakaan Universitas Nuku Tidore
Adapun dua anggota yang masih dalam tahap draf laporan adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
Ketua Tim Kerja BSK, Erni Rumasoreng, menyampaikan bahwa pemenuhan variabel penilaian JDIH pada sejumlah anggota di wilayah Maluku Utara masih belum maksimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian penilaian IRH. Setiap instansi diharapkan meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan indikator penilaian, kualitas pengelolaan, serta konsistensi pelaporan JDIH.
Kendala SDM dan Koordinasi dengan Diskominfo
Melalui sesi diskusi, sejumlah anggota JDIH menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan dokumentasi hukum. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dinilai belum optimal, terutama dalam hal dukungan teknis pengelolaan website, jaringan, dan teknologi informasi. Dukungan teknis ini krusial karena JDIH berbasis platform digital yang membutuhkan koneksi stabil dan pengelolaan situs yang baik.
Menurut Erni, persoalan tersebut bukan sekadar administratif. Pemenuhan variabel penilaian JDIH yang belum maksimal di sejumlah anggota berdampak langsung pada capaian IRH. Karena itu, perbaikan tata kelola JDIH perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mengejar setoran laporan.
Abdul Haris menambahkan, laporan e-Report menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja pengelolaan dokumentasi hukum di tiap instansi. Tanpa laporan yang tertib, pemetaan masalah dan perencanaan pendampingan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran.
Langkah Tindak Lanjut Kanwil Kemenkum Malut
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi P3H akan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada anggota yang belum menyelesaikan pelaporan e-Report Tahun 2026. Seluruh anggota JDIH juga didorong meningkatkan pemenuhan variabel penilaian serta memperkuat koordinasi dengan Diskominfo guna mengatasi kendala teknis.
Mia Kusuma Fitriana menegaskan bahwa pendampingan akan diprioritaskan bagi anggota yang masih mengalami kendala SDM maupun dukungan teknis. Menurut dia, koordinasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar kualitas pengelolaan JDIH di Maluku Utara meningkat merata.
Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen terus memperkuat pembinaan terhadap anggota JDIHN. Harapannya, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Maluku Utara semakin berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Bagi publik yang ingin memantau perkembangan dokumentasi hukum nasional, kanal resmi JDIHN menyediakan akses ke berbagai produk hukum daerah dan pusat. Sementara informasi kegiatan Kanwil Kemenkum Malut dapat diikuti melalui laporan IndoSatuNews.
Analisis Redaksi: JDIH Bukan Sekadar Setoran Laporan
Angka tujuh dari 26 anggota yang belum menyetor e-Report 2026 memang terlihat kecil. Tapi di baliknya ada persoalan yang lebih mendasar: pengelolaan dokumentasi hukum di daerah masih dianggap pekerjaan sambilan. Tiga DPRD dan satu bagian hukum kabupaten masuk daftar belum lapor, disusul empat perpustakaan universitas. Ironisnya, perpustakaan justru institusi yang paling dekat dengan literasi hukum.
Kendala SDM dan koordinasi dengan Diskominfo yang mencuat dalam diskusi bukan alasan baru. Persoalan ini berulang tiap tahun. Jika Kanwil Kemenkum Malut hanya melakukan pendampingan administratif tanpa mendorong solusi struktural, misalnya penunjukan pengelola JDIH yang jelas dan integrasi layanan dengan Diskominfo, angka yang sama berpotensi muncul lagi di evaluasi berikutnya.
Yang lebih penting, JDIH bukan sekadar instrumen penilaian IRH. Ia adalah pintu masuk masyarakat untuk mengakses produk hukum daerah. Ketika laporan e-Report tidak tertib, yang dirugikan bukan hanya skor instansi, tetapi juga warga yang membutuhkan informasi hukum yang akurat dan mutakhir. Evaluasi ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar agenda rutin.
Sumber: jdihn.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0