Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Koalisi, Ini Dasar Hukumnya

Nov 17, 2026 - 14:30
 0  2
Prabowo Bisa Usulkan 2 Cawapres dari Luar Koalisi, Ini Dasar Hukumnya

Presiden Prabowo Subianto memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dua nama wajib diserahkan ke MPR paling lambat 25 November 2026, tetapi pakar hukum tata negara menilai Prabowo tidak harus terpaku pada kader partai koalisi.

Ad
Ad

Batas waktu itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Aturan itu menyebut MPR harus menggelar sidang dalam 60 hari sejak kekosongan wakil presiden untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Sidang paripurna MPR dijadwalkan pada 9 Desember 2026, sehingga Prabowo harus menyerahkan nama paling lambat 14 hari sebelumnya.

Baca juga: Darmawangsyah Ajak Golkar Gowa Bersinergi di Musda XI, Soroti 4 Kursi DPRD

Kronologi dan tenggat yang mengikat Prabowo

Kekosongan jabatan wakil presiden membuat Prabowo harus bergerak cepat. Ia memberi ruang sepekan bagi partai koalisi untuk berdiskusi sebelum nama final dikirim ke MPR.

Dasar hukumnya bukan hanya UUD 1945. Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur kewenangan MPR untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden bila terjadi kekosongan jabatan dalam masa jabatan. Bagian penjelasan pasal itu menegaskan bahwa pengusulan dua calon merupakan prakarsa presiden, dan kedua calon berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dari situ muncul perdebatan. Ketentuan di batang tubuh UUD 1945 tidak membatasi asal partai calon, sementara penjelasan UU MD3 memperkenalkan kriteria tambahan. Sebagian pakar menilai keduanya bertentangan, sebagian lain menganggap penjelasan itu masih sejalan dengan konstitusi.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat menyinggung soal ini. Menurut dia, penjelasan Pasal 4 huruf e menekankan bahwa sosok cawapres yang diusulkan Prabowo nantinya harus berasal dari partai koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Dasco Sebut 3 Nama Bursa Cawapres Gerindra: Sugiono, Muzani, dan Dirinya

"Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan, ya, partai pengusung, satu partai ataupun gabungan partai pengusung ketika dilakukan pilpres sebelumnya pada 2024," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).

Pernyataan Yusril itu memperlihatkan pemerintah membaca penjelasan UU MD3 sebagai rambu politik, bukan sekadar catatan administratif. Namun, rambu itu tidak lantas menutup pintu bagi nama di luar partai pengusung jika presiden memakai tafsir konstitusi yang lebih luas.

Peta nama dan sikap partai koalisi

Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 sepakat tidak mengajukan kader mereka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan hampir semua ketua umum partai politik tidak mengajukan kadernya dan sepakat wakil presiden berasal dari Gerindra.

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).

Sikap itu tidak menghapus bursa nama. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial sebagai cawapres. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra: Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Menko PMK sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.

Lima nama lain berasal dari partai di luar Gerindra:

  • Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
  • Menko Hilirisasi yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
  • Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
  • Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
  • Menko Infrastruktur yang juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Daftar itu menunjukkan bahwa nama-nama yang beredar justru didominasi kader partai koalisi, bukan tokoh dari luar. Namun, perdebatan hukum tetap relevan karena penentuan akhir ada di tangan presiden. Jika Prabowo memilih membaca Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara murni, ia punya ruang mengusulkan nama dari partai yang bergabung belakangan, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai.

Pernyataan Doli Kurnia soal delapan nama itu juga memperlihatkan bahwa pembahasan internal koalisi belum selesai. Partai-partai masih menimbang siapa yang layak diajukan, sementara Prabowo memegang hak prakarsa berdasarkan konstitusi.

Mengapa penjelasan UU MD3 diperdebatkan

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yoppy Adhi Hernawan berpendapat penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ia mengakui ada perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara terkait hal ini.

Menurut Yoppy, Pasal 8 ayat (2) UUD memberikan kewenangan pengusulan kepada presiden tanpa menentukan afiliasi politik dua calon wakil presiden yang ia usulkan ke MPR. Penjelasan UU MD3 justru memperkenalkan kriteria mengenai asal partai politik calon wakil presiden.

"Kalau frasa tersebut dimaknai sebagai kewajiban bahwa kedua calon harus berasal dari partai pengusung presiden dalam Pilpres sebelumnya, penjelasan mempersempit ruang pilihan Presiden," ucap Yoppy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Yoppy menjelaskan persoalannya bukan semata-mata karena undang-undang mengatur sesuatu yang tidak disebut eksplisit dalam konstitusi. Undang-undang memang dapat merinci pelaksanaan konstitusi. Yang menjadi soal adalah apakah pembatasan substantif terhadap kewenangan konstitusional presiden punya dasar memadai dan boleh ditempatkan hanya di bagian penjelasan.

Ia menegaskan bahwa bab penjelasan dalam undang-undang bukan norma hukum. "Penjelasan merupakan bagian dari undang-undang yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang. Namun, penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri," ujarnya.

Yoppy juga mengutip Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 186 huruf b, yang melarang penjelasan memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh. Aturan teknis itu menjadi dasar argumennya bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e tidak bisa dipakai untuk mengunci pilihan presiden.

Dari situ ia menyimpulkan bahwa Prabowo tidak harus membatasi pilihan calon wakil presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024. Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai.

Pandangan itu bukan tanpa lawan. Sebagian pakar menilai penjelasan UU MD3 masih bisa dibaca sebagai arahan politik yang sah, terutama karena UU MD3 dibentuk untuk melaksanakan konstitusi. Perdebatan ini pada akhirnya bermuara pada tafsir mana yang dipakai presiden saat mengirim dua nama ke MPR.

Dampak politik dan uji tafsir konstitusi

Jika Prabowo memilih nama dari luar partai pengusung, komposisi koalisi bisa berubah. Partai yang selama ini mendukung pemerintahan tetapi tidak mengusung Prabowo-Gibran pada 2024 akan mendapat ruang lebih besar. Sebaliknya, jika ia tetap memilih kader Gerindra atau partai koalisi awal, penjelasan UU MD3 dipakai sebagai pagar politik.

Pilihan itu juga berdampak pada hubungan presiden dengan MPR. Lembaga itu akan memilih dari dua nama yang diajukan, sehingga kualitas dan legitimasi calon sangat bergantung pada cara presiden menjelaskan dasar pengusulannya. Publik akan menilai apakah proses ini transparan atau sekadar bagi-bagi kursi.

Dari sisi hukum, pengajuan dua nama bisa menjadi uji tafsir konstitusi. Jika penjelasan UU MD3 dipakai untuk membatasi, presiden kehilangan sebagian ruang yang diberikan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Jika penjelasan itu diabaikan, presiden memakai kewenangan konstitusional secara lebih luas, tetapi berisiko dianggap melanggar kehendak pembentuk undang-undang.

Yoppy menempatkan persoalan ini pada level yang lebih dasar: penjelasan undang-undang tidak boleh menjadi norma baru. Argumen itu sejalan dengan praktik legislasi yang menempatkan batang tubuh sebagai sumber norma utama. Namun, dalam praktik politik, penjelasan sering dipakai sebagai rujukan untuk menghindari langkah yang dianggap melampaui kesepakatan koalisi.

Prabowo berada di tengah dua tekanan itu. Ia harus menyerahkan nama paling lambat 25 November, sementara partai koalisi baru diberi waktu sepekan untuk berdiskusi. Sampai nama itu dikirim, perdebatan soal boleh atau tidaknya calon dari luar koalisi akan terus berjalan.

Yang jelas, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut syarat afiliasi partai. Penjelasan UU MD3 yang menyebutnya justru menjadi titik sengketa. Keputusan Prabowo nanti akan menunjukkan tafsir mana yang ia pakai, dan apakah ia memilih mengikuti arahan koalisi atau membuka ruang bagi nama di luar partai pengusung.

Analisis Redaksi

Perdebatan ini sebenarnya bukan soal siapa yang layak menjadi wakil presiden, melainkan soal seberapa jauh penjelasan undang-undang boleh mengunci kewenangan konstitusional presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi presiden hak prakarsa tanpa syarat afiliasi. Begitu penjelasan UU MD3 dibaca sebagai kewajiban, ruang itu menyempit. Yoppy Adhi Hernawan benar saat menyebut penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru. Jika dibiarkan, presiden bisa kehilangan sebagian kewenangan yang diberikan konstitusi hanya karena catatan di bagian penjelasan.

Namun, kritik yang sama harus diarahkan pada cara koalisi membaca aturan. Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa hampir semua ketua umum tidak mengajukan kader dan sepakat wakil presiden dari Gerindra memperlihatkan bahwa pembahasan sedang dibawa ke ranah bagi-bagi posisi. Padahal, konstitusi menempatkan presiden sebagai pemegang prakarsa, bukan koalisi. Jika Prabowo membiarkan dirinya dikunci oleh kesepakatan partai, ia justru memperkecil ruang yang ingin dijaganya.

Ujian sebenarnya ada pada 25 November. Siapa pun yang dipilih, presiden harus menjelaskan dasar pengusulan secara terbuka. Kalau ia memakai tafsir konstitusi yang luas, ia harus siap berdebat di ruang publik. Kalau ia memilih tunduk pada penjelasan UU MD3, ia harus mengakui bahwa pilihannya dibatasi aturan yang secara teknis bermasalah. Di titik itu, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh nama yang dikirim, tetapi oleh kejelasan alasan yang menyertainya.

Sumber: cnnindonesia.com, peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad