Yusril Serahkan Rekomendasi Hukum dan HAM ke 50 Kementerian/Lembaga
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan bidang hukum dan HAM untuk tahun 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa. Jumlah penerima tahun ini naik dari 39 instansi pada tahun sebelumnya.
Rekomendasi itu diserahkan langsung dalam sebuah forum yang dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, serta para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Gubernur Bali dan Gubernur Sulawesi Utara termasuk di antara yang hadir.
Baca juga: Kemenko Kumham Imipas Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan ke 50 Kementerian dan Pemda
Yusril menjelaskan, rekomendasi tahun ini difokuskan pada aspek hukum dan HAM karena kedua isu itu bersifat lintas sektoral. Berbeda dengan bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang cakupannya jauh lebih spesifik.
Alasan Hukum dan HAM Jadi Fokus Rekomendasi
Menurut Yusril, masalah hukum dan HAM menyentuh seluruh kementerian, lembaga pemerintahan, lembaga negara, hingga lembaga independen. Karena itu, rekomendasi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian saja.
"Masalah hukum dan masalah HAM itu adalah masalah yang menyangkut seluruh kementerian, seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga negara, termasuk lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta instansi seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung," kata Yusril.
Ia menegaskan, pemenuhan dan perlindungan HAM bukan semata tugas Kementerian HAM. Tanggung jawab itu harus diintegrasikan ke dalam program serta kegiatan masing-masing instansi.
Baca juga: Putusan Kasasi Paniai: Vonis 5 Tahun Isak Sattu dan Kompensasi Rp2,3 Miliar
Yusril memberi contoh konkret. TNI dan Polri punya kewajiban melindungi HAM dalam pelaksanaan tugasnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bertanggung jawab pada pemenuhan hak pendidikan.
Kementerian Kesehatan mengemban pemenuhan hak kesehatan. Sementara Kementerian Agama menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai amanat konstitusi.
Pola penyerahan rekomendasi ini berjalan rutin setiap tahun. Kemenko Kumham Imipas menyampaikan pokok-pokok kebijakan pemerintah untuk satu tahun ke depan, sekaligus menerima laporan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan program hukum dan HAM di tiap instansi.
Penekanan Khusus pada Penanganan HAM Berat Masa Lalu
Ada yang berbeda pada 2026 ini. Yusril mengungkapkan, Kemenko Kumham Imipas turut mendapat tugas mengoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
Namun ia meluruskan, kementeriannya tidak akan mengambil alih proses penegakan hukum secara langsung. Perannya sebatas menjalankan fungsi koordinasi antarlembaga.
"Tugas penyelidikan ada pada Komnas HAM, dan tugas penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Jadi, tugas kami mengoordinasikan semua itu agar seluruh program di bidang HAM dan hukum dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya," ucap Yusril.
Pernyataan itu penting untuk membaca batas kewenangan antarlembaga. Komnas HAM berada di ranah penyelidikan, sementara Kejaksaan Agung memegang mandat penyidikan. Kemenko Kumham Imipas mengambil posisi sebagai simpul koordinasi agar program lintas sektor tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pembagian peran ini juga menjawab kekhawatiran soal tumpang tindih kewenangan yang kerap muncul dalam penanganan kasus HAM berat. Dengan koordinasi yang jelas, setiap lembaga bekerja pada koridornya masing-masing.
Penerima Rekomendasi Bertambah dari 39 ke 50 Instansi
Lonjakan jumlah penerima rekomendasi dari 39 menjadi 50 instansi menandakan cakupan kebijakan hukum dan HAM makin luas. Instansi yang menerima tidak lagi terbatas pada kementerian yang selama ini identik dengan urusan hukum.
Yusril menyebut perluasan itu sebagai konsekuensi logis dari sifat lintas sektoral kedua isu tersebut. Berikut gambaran penerima rekomendasi berdasarkan keterangan dalam forum:
- Kementerian dan lembaga pemerintahan, termasuk kementerian teknis seperti Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kesehatan, serta Agama.
- Lembaga negara dan lembaga independen, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan LPSK.
- Institusi penegak hukum dan pertahanan, yakni TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung.
- Pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota yang hadir langsung menerima dokumen.
Dengan komposisi itu, rekomendasi menyentuh hampir seluruh lini pemerintahan. Setiap instansi diharapkan menerjemahkan pokok kebijakan ke dalam program kerja tahun 2027.
Forum penyerahan dokumen juga menjadi ajang evaluasi. Kemenko Kumham Imipas menerima laporan soal pelaksanaan dan penyerapan program hukum dan HAM di tiap instansi pada periode sebelumnya.
Apresiasi untuk Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah
Yusril memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah yang hadir langsung. Kehadiran mereka dinilai menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan program hukum dan HAM.
Dokumen rekomendasi diserahkan dalam forum yang sama. Sejumlah menteri dan wakil menteri tampak hadir, begitu pula para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah.
Kehadiran langsung para kepala daerah memberi bobot tersendiri. Sebab, implementasi kebijakan HAM di lapangan sangat bergantung pada pemerintah daerah, mulai dari layanan publik hingga perlindungan kelompok rentan.
Yusril berharap seluruh program di bidang HAM dan hukum dapat terselenggara dengan baik setelah rekomendasi diterima. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan pokok-pokok kebijakan pemerintah.
Langkah Selanjutnya Menuju Program Kerja 2027
Setelah dokumen diserahkan, tahap berikutnya adalah penerjemahan rekomendasi ke dalam rencana kerja masing-masing instansi. Setiap kementerian dan lembaga diharapkan menyusun program yang sejalan dengan pokok kebijakan hukum dan HAM 2027.
Kemenko Kumham Imipas akan memantau pelaksanaannya melalui mekanisme evaluasi tahunan. Pola ini sudah berjalan rutin, dengan laporan penyerapan program disampaikan kembali pada forum serupa di tahun berikutnya.
Perhatian publik akan tertuju pada dua hal. Pertama, seberapa konkret integrasi HAM ke dalam program kementerian teknis. Kedua, bagaimana koordinasi penanganan kasus HAM berat masa lalu berjalan tanpa menabrak kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Untuk konteks kebijakan hukum yang lebih luas, Kemenko Kumham Imipas juga menyoroti isu keterbukaan informasi sebagai bagian penting pelaksanaan pemerintahan, sebagaimana pernah disampaikan Yusril dalam kesempatan lain di ANTARA. Kerangka HAM internasional yang menjadi rujukan Indonesia dapat ditelusuri melalui laman OHCHR.
Analisis Redaksi
Perluasan penerima rekomendasi dari 39 menjadi 50 instansi bukan sekadar angka administratif. Ada pesan substansial di baliknya: pemerintah ingin memindahkan urusan HAM dari menara gading Kementerian HAM ke meja kerja setiap instansi. Selama bertahun-tahun, HAM kerap diperlakukan sebagai pelengkap di akhir dokumen perencanaan. Dengan menempatkannya di depan, Kemenko Kumham Imipas mencoba mengubah pola itu.
Yang patut dicermati adalah soal eksekusi. Rekomendasi hanya bermakna jika ada mekanisme pengawasan yang jelas dan konsekuensi bagi instansi yang abai. Evaluasi tahunan sudah ada, tetapi tanpa indikator terukur dan transparansi hasil, laporan itu berisiko menjadi formalitas. Publik butuh tahu instansi mana yang serius dan mana yang sekadar hadir di forum.
Soal HAM berat masa lalu, pembagian peran yang ditegaskan Yusril sebenarnya masuk akal secara hukum. Namun koordinasi tanpa arah politik yang tegas mudah berhenti di rapat. Selama penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung tidak bergerak, fungsi koordinasi hanya akan menghasilkan dokumen baru. Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah rekomendasi 2027 menjadi peta jalan, atau kembali menjadi tumpukan kertas yang dihadiri banyak pejabat lalu dilupakan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0