Kemenko Kumham Imipas Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan ke 50 Kementerian dan Pemda
Kemenko Kumham Imipas menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11). Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan rekomendasi itu tidak boleh berhenti menjadi arsip administrasi.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026. Menurut keterangan resmi Kemenko Kumham Imipas, langkah ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Baca juga: Yusril Serahkan Rekomendasi Hukum dan HAM ke 50 Kementerian/Lembaga
Yusril menyatakan rekomendasi tersebut lahir dari kerja bersama untuk mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian persoalan lintas sektor. Persoalan semacam itu, katanya, tidak selalu berada dalam kewenangan satu instansi.
Kronologi dan Jalannya Penyerahan Rekomendasi
Acara digelar pada Selasa, 17 November 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta. Halaman resmi kementerian mencatat laporan tersebut baru diakses 87 kali, tetapi isinya menyangkut kerja koordinasi yang melibatkan puluhan institusi.
Sebelum penyerahan, Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan laporan. Ia menyebut 37 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada 2026 akan disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dari seluruh penerima rekomendasi, 22 pimpinan hadir langsung. Sebanyak 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diwakili. Satu penerima, yaitu Mahkamah Agung, berhalangan hadir.
Baca juga: Putusan Kasasi Paniai: Vonis 5 Tahun Isak Sattu dan Kompensasi Rp2,3 Miliar
Komposisi kehadiran itu memberi gambaran tentang luasnya sebaran rekomendasi. Penerimanya bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga lembaga penegak hukum, badan negara, dan kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Yusril menempatkan Kemenko sebagai simpul yang harus tahu di mana sebuah kebijakan macet. "Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan," ujarnya.
Siapa Saja yang Hadir dan Apa Isi Arahan Yusril
Selain Menko Yusril, hadir Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara juga tampak dalam acara itu.
Daftar pejabat yang hadir mencakup Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Pariwisata. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Pertanian.
Kemudian Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.
Dari unsur lembaga, hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Turut hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Anggota Badan Legislasi DPR RI juga hadir, bersama beberapa kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan lainnya. Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan rekomendasi menyentuh ranah hukum, pengawasan, hingga pelayanan publik di daerah.
Yusril menekankan bahwa koordinasi tidak boleh berhenti pada rapat dan kesimpulan administratif. "Koordinasi harus mampu menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh instansi terkait," kata dia.
Latar Belakang: Asta Cita dan RPJMN 2025–2029
Kemenko Kumham Imipas memastikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan selaras dengan arah pembangunan nasional. Acuannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, program prioritas nasional, serta kebijakan dan arahan Presiden.
Yusril juga menyoroti tanggung jawab seluruh anggota kabinet. Bila ada regulasi yang saling menghambat, pembenahan harus dilakukan. Bila ada perbedaan pandangan antarkementerian, kesepakatan harus dibangun.
Persoalan yang butuh keputusan di tingkat lebih tinggi, lanjutnya, perlu disampaikan kepada Presiden dengan uraian lengkap dan alternatif penyelesaian yang jelas. Ia memakai frasa "menjaga Presiden" untuk menggambarkan prinsip itu.
"Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya," tegas Yusril.
Ia lalu menjelaskan standar penyusunan rekomendasi. Prosesnya mencakup identifikasi permasalahan, dukungan data yang dapat diperiksa, telaah ketentuan hukum dan pembagian kewenangan, serta perumusan alternatif penyelesaian yang memungkinkan dilaksanakan.
Kualitas rekomendasi, menurut Yusril, tidak ditentukan panjangnya dokumen atau banyaknya rapat. Ukurannya adalah kemampuan rekomendasi membantu instansi penerima mengambil keputusan lebih baik dan mengurangi persoalan yang hendak diselesaikan.
Empat Bidang Koordinasi yang Jadi Fokus
Dalam kesempatan itu, Yusril menggarisbawahi keterkaitan empat bidang koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, tetapi bertemu pada satu tujuan: kepastian dan akuntabilitas.
Di bidang hukum, perhatian diarahkan pada keselarasan peraturan, kepastian prosedur, dan pelaksanaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di bidang HAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus menjadi bagian dari tindakan nyata pemerintah.
Di bidang keimigrasian, diperlukan pelayanan yang pasti, tertib, dan cepat dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta kepentingan nasional. Adapun di bidang pemasyarakatan, yang disorot adalah peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan, keamanan, penghormatan terhadap hak warga binaan, serta persiapan reintegrasi sosial.
Empat bidang itu kerap bersinggungan dengan kewenangan instansi lain. Karena itu, rekomendasi lintas sektor menjadi instrumen yang dianggap relevan untuk membuka jalan penyelesaian.
Dampak dan Langkah Tindak Lanjut
Yusril meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas membangun hubungan kerja berkelanjutan dengan kementerian dan lembaga penerima rekomendasi. Prosesnya melalui pendalaman substansi, identifikasi kebutuhan tindak lanjut, penyusunan rencana aksi, pembagian peran, serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Ia berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memberi perhatian pada rekomendasi yang diterima. Rekomendasi itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi, penyesuaian, maupun penyempurnaan kebijakan dan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Peringatannya keras. "Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi," ungkap Yusril.
Melalui penyampaian rekomendasi ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor. Kementerian itu juga menyatakan ingin memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendorong penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Ukuran keberhasilannya sudah disebut dalam keterangan resmi: bukan jumlah rekomendasi yang dihasilkan, melainkan persoalan yang berhasil diselesaikan dan perbaikan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Daftar penerima yang mencakup 50 institusi kini menjadi ujian pertama bagi janji itu.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari acara ini bukan angka 37 atau 50, melainkan pengakuan implisit bahwa banyak persoalan pemerintah macet di persimpangan kewenangan. Yusril menyebutnya sendiri: persoalan masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan satu instansi. Kalimat itu adalah diagnosis atas birokrasi yang terfragmentasi.
Rekomendasi lintas sektor memang dibutuhkan ketika regulasi saling menghambat dan perbedaan pandangan antarkementerian menghalangi keputusan. Tetapi rekomendasi tidak punya daya paksa. Ia hanya bermakna bila ada mekanisme tindak lanjut yang terukur, termasuk konsekuensi ketika sebuah instansi membiarkannya mengendap.
Pernyataan Yusril agar rekomendasi tidak sekadar menambah arsip administrasi justru mengisyaratkan risiko itu nyata. Pemantauan berkala, rencana aksi, dan pembagian peran yang ia sebut perlu segera punya bentuk konkret. Tanpa itu, 37 dokumen hanya akan berpindah dari meja Kemenko ke rak penerima, dan persoalan yang sama kembali dibahas pada acara serupa tahun depan.
Sumber: indonesia.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0