Mengapa Partai Koalisi Tak Sodorkan Calon Wapres: Alasan Risiko Pemerintahan Prabowo
Sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar bentuk penghormatan. Ada kalkulasi politik: menghindari beban dan tanggung jawab bila pemerintahan menghadapi masalah.
Pandangan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM), Prof. Gabriel Lele, dalam podcast AFU, Senin (16/11/2026). Menurutnya, partai pengusung sedang menjaga jarak dari persoalan pemerintahan.
Baca juga: PKS Soal Dasco Masuk Bursa Cawapres: Bukan Kami yang Menentukan
"Partai-partai pengusung sedang berusaha untuk menjauhkan diri secara normatif juga etis," kata Gabriel seperti dikutip dari laporan AFU.id.
Isu ini mencuat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas jabatannya. Kursi wapres kosong, dan publik menunggu siapa yang akan dipilih Prabowo. Yang menarik, partai-partai koalisi justru tidak berebut menyodorkan nama.
Kronologi: Dari Kursi Wapres Kosong hingga Kriteria Doli Kurnia
Pergantian wakil presiden menjadi salah satu agenda ketatanegaraan yang paling dinanti sepanjang November 2026. Gibran Rakabuming Raka mengakhiri masa jabatannya, membuka ruang bagi Prabowo untuk mengajukan pendamping baru ke MPR.
Di tengah proses itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan sejumlah kriteria calon wapres. Kriteria tersebut kemudian dibaca Gabriel Lele sebagai bagian dari strategi politik, bukan sekadar preferensi biasa.
Baca juga: Kriteria Baru Penilaian Kualitas Rapat Cabang Partai: Terobosan dari Nghe An
Gabriel menilai kriteria itu berpotensi disusun sedemikian rupa sehingga tidak mudah dipenuhi oleh kandidat dari partai-partai koalisi sendiri. Dengan begitu, partai punya alasan sopan untuk tidak mengajukan nama.
"Partai-partai pengusung sedang berusaha untuk menjauhkan diri secara normatif juga etis," ujarnya lagi, menegaskan pola yang sama.
Publik kemudian menanti apakah Prabowo akan memilih kader Gerindra, tokoh dari partai koalisi lain, atau figur di luar partai politik. Sejumlah nama beredar di ruang publik, termasuk Sufmi Dasco Ahmad yang disebut hampir pasti melenggang mulus.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Ada tiga nama yang paling banyak dikutip dalam perdebatan ini. Pertama, Prof. Gabriel Lele dari FISIP UGM, yang membedah motif partai koalisi.
Kedua, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya, yang membaca sikap partai sebagai kalkulasi menjelang Pemilu 2029. Ia memakai ungkapan lugas untuk menggambarkan kemungkinan partai menghindari risiko.
"Jangan-jangan enggak mau ikutan kapal karam," ujar Yunarto.
Ketiga, Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Doli menegaskan bahwa Golkar dan partai-partai koalisi menyerahkan keputusan calon wapres sepenuhnya kepada Prabowo.
Alasannya, presiden dianggap paling mengetahui sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya. Golkar, kata Doli, tidak mempersoalkan bila pilihan Prabowo jatuh kepada kader Gerindra, partai koalisi lain, bahkan tokoh di luar partai politik.
Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan presiden. Pernyataan Doli itu sekaligus mematikan spekulasi bahwa Golkar akan memperjuangkan kursi wapres untuk kadernya sendiri.
Latar Belakang: Mengapa Partai Menghindari Beban Pemerintahan
Gabriel Lele menjelaskan logika di balik sikap partai. Apabila partai koalisi ikut mengajukan calon dan masuk lebih jauh ke dalam pemerintahan, mereka berpotensi ikut menanggung konsekuensi jika pemerintahan menghadapi masalah.
Sebaliknya, dengan menyerahkan pilihan kepada Prabowo, tanggung jawab atas keputusan tersebut berada pada presiden. Partai tetap aman secara politik: menikmati posisi di koalisi tanpa ikut menanggung risiko bila ada gejolak.
Gabriel juga menyoroti bahwa pergantian wakil presiden tidak serta-merta menjawab persoalan utama pemerintahan. Menurutnya, persoalan bukan terletak pada kurangnya jumlah pembantu presiden.
Yang lebih menentukan, kata dia, adalah kesediaan presiden untuk mendengar masukan yang jujur dan memperbaiki kebijakan. Karena itu, pergantian wapres tidak memiliki urgensi sosial yang besar bagi masyarakat.
Perubahan tersebut, menurut Gabriel, lebih berpotensi menjadi gestur politik sekaligus pemenuhan aspek ketatanegaraan. Dengan kata lain, ada dimensi seremonial yang tidak bisa diabaikan dalam proses ini.
Yunarto Wijaya menambahkan dimensi elektoral. Menurutnya, situasi politik dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan turut memengaruhi sikap partai.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan situasi ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Dalam kondisi yang dinilai lebih menguntungkan secara elektoral, partai-partai kemungkinan akan lebih tertarik berebut posisi dalam pemerintahan.
Dampak Politik dan Bursa Calon Wapres
Keputusan partai menyerahkan segalanya kepada Prabowo memberi presiden ruang lebar untuk memilih. Tidak ada tekanan koalisi yang berarti, sehingga Prabowo bisa menimbang berdasarkan kriteria pribadi dan kebutuhan pemerintahan.
Namun, ada dampak lain yang tak kalah penting. Sikap itu memperlihatkan bahwa koalisi tidak sepenuhnya solid dalam memikul tanggung jawab pemerintahan. Partai bergabung, tetapi menjaga jarak dari risiko.
Di ruang publik, perhatian bergeser ke sejumlah nama. Beberapa di antaranya:
- Sufmi Dasco Ahmad, yang disebut hampir pasti melenggang mulus.
- Figur yang disebut sebagai "anak ideologis" Prabowo, yang digambarkan sebagai kuda hitam.
- Kader internal Gerindra yang disebut sebagai tiga calon wapres terkuat.
Dua nama kuat disebut sudah dikantongi MPR. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai siapa yang benar-benar dipilih Prabowo.
Pembahasan soal kriteria wapres juga berkembang. Selain paham daerah, kriteria yang muncul menekankan bahwa sosok wapres tidak sekadar mewakili kepentingan partai.
Bagi masyarakat, isu ini bersaing dengan agenda lain seperti petisi transparansi riwayat pendidikan anggota DPR yang tembus 21 ribu tanda tangan. DPR merespons dengan meminta publik mengecek di KPU.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Prabowo
Bola kini berada di tangan Prabowo. Ia harus mengajukan calon wakil presiden ke MPR, dan proses itu akan menentukan arah pemerintahan hingga 2029.
Pengamat menilai pilihan Prabowo akan menjadi sinyal politik penting. Jika ia memilih kader Gerindra, koalisi makin terkonsentrasi di partai presiden. Jika memilih tokoh luar partai, pesan yang dikirim berbeda.
Partai-partai koalisi tampaknya akan menerima apa pun keputusan itu. Doli Kurnia sudah menyatakan Golkar tidak mempersoalkan pilihan Prabowo, termasuk bila jatuh ke tokoh di luar partai politik.
Namun, sikap pasrah itu menyimpan catatan. Seperti diingatkan Gabriel, partai yang tidak ikut mengajukan calon tidak akan ikut menanggung beban bila pemerintahan bermasalah.
Bagi Prabowo, ini bisa dibaca sebagai keleluasaan sekaligus ujian. Ia bebas memilih, tetapi juga sendirian memikul tanggung jawab atas hasilnya.
Proses ketatanegaraan tetap berjalan. MPR menunggu nama, publik menunggu kejelasan, dan koalisi menunggu apakah kapal yang mereka tumpangi akan berlayar mulus atau menghadapi badai.
Analisis Redaksi
Ada yang ganjil dari sikap partai koalisi. Dalam politik normal, kursi wapres adalah barang mahal yang diperebutkan habis-habisan. Kali ini, partai justru berebut menghindar. Gabriel Lele dan Yunarto Wijaya membaca gejala yang sama: ini soal risiko, bukan soal hormat.
Logikanya sederhana. Partai yang menempatkan kadernya di kursi wapres akan dikaitkan dengan setiap kegagalan pemerintahan. Ketika harga pangan naik, ketika kebijakan dinilai salah arah, nama partai itu ikut disebut. Dengan menyerahkan pilihan kepada Prabowo, partai bisa berkata: itu keputusan presiden, bukan kami.
Yang patut dicermati, pernyataan Doli Kurnia soal kriteria wapres bisa dibaca sebagai tameng. Kriteria yang terlalu spesifik berfungsi ganda: terlihat negarawan, tetapi sekaligus mempersempit ruang bagi kader partai sendiri untuk maju. Gabriel menyebutnya sebagai upaya menjauhkan diri secara normatif dan etis.
Bagi publik, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang akan menjadi wapres. Yang lebih penting, apakah sosok itu benar-benar akan membantu presiden mendengar masukan jujur, atau hanya melengkapi kursi yang kosong. Gabriel sudah mengingatkan bahwa persoalan utama bukan jumlah pembantu presiden, melainkan kemauan memperbaiki kebijakan.
Jika partai koalisi memilih menonton dari dek sambil menunggu Pemilu 2029, maka pemerintahan ini berjalan tanpa jaring pengaman politik yang kokoh. Itu bukan pertanda sehat bagi demokrasi, melainkan sinyal bahwa koalisi dibangun di atas kepentingan jangka pendek, bukan tanggung jawab bersama.
Sumber: ugm.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0