Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Paham Daerah, Bukan Sekadar Kepentingan Partai
- Kronologi Mundurnya Gibran dan Tahapan Pemilihan Wapres
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
- Latar Belakang: TKD dan Otonomi Khusus yang Menekan Daerah
- Dampak dan Mekanisme Pemilihan di MPR
- Langkah Selanjutnya: Menanti Nama dari Presiden
- Analisis Redaksi: Antara Representasi Daerah dan Realitas Koalisi
Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Prof. T.M. Jamil menilai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memahami persoalan daerah dan mampu menjadi perekat hubungan pusat dan daerah. Pendapat itu muncul ketika Presiden Prabowo Subianto tengah menimbang dua nama calon wapres yang wajib diserahkan ke MPR paling lambat 25 November 2026. MPR akan memilih satu di antaranya dalam sidang paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.
“Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, dan bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Namun, Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks,” kata Jamil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: PKS Soal Dasco Masuk Bursa Cawapres: Bukan Kami yang Menentukan
Kronologi Mundurnya Gibran dan Tahapan Pemilihan Wapres
Gibran resmi berhenti sebagai wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden pada 12 November 2026. Pengunduran diri itu terjadi setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazahnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.
Sejak itu, proses pergantian wapres berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden wajib mengusulkan dua calon wapres ke MPR. MPR lalu memilih satu di antara keduanya melalui sidang paripurna. Berdasarkan Tata Tertib MPR, sidang kuorum umum mensyaratkan kehadiran sedikitnya separuh anggota ditambah satu.
MPR telah membentuk tim verifikasi yang dikoordinasi Lestari Moerdijat dan tim ad hoc yang dipimpin Bambang Wuryanto untuk memeriksa 22 syarat calon wapres. Tenggat penyerahan nama ke MPR adalah 25 November 2026, meninggalkan waktu sekitar sepekan bagi Prabowo untuk memfinalkan pilihan.
Dalam konteks inilah Jamil menyuarakan pentingnya kriteria substantif, bukan sekadar negosiasi politik antarpartai. Ia menilai persoalan di daerah kian rumit sehingga membutuhkan perhatian serius dari pucuk pimpinan negara.
Baca juga: Kriteria Baru Penilaian Kualitas Rapat Cabang Partai: Terobosan dari Nghe An
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Jamil menyebut sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian khusus wapres berikutnya. Persoalan itu antara lain dana transfer ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, pembagian kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ketidakadilan pembangunan.
“Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks,” ujarnya menegaskan.
Gagasan wapres yang mewakili kepentingan daerah juga disuarakan pihak lain. Pengamat politik Arah Institute Sunardi Panjaitan meminta Prabowo mempertimbangkan tokoh dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wapres. Ia menyebut DPD sebagai “representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara”.
Sunardi menyebut nama Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin serta para Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas. Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung sebelumnya mengusulkan Sultan sebagai sosok yang layak dipertimbangkan.
Sultan tidak mencalonkan diri dan menyatakan DPD akan mendukung siapa pun yang diusulkan Presiden. “Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo,” kata Sultan. Secara kelembagaan, DPD menyatakan tidak mengusulkan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Di sisi lain, partai-partai koalisi pendukung pemerintah telah menyepakati calon wapres berasal dari Partai Gerindra. Nama yang paling banyak disebut adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang mendapat dukungan dari sejumlah partai koalisi hingga PDI Perjuangan. Nama lain yang beredar antara lain Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Sejumlah pengamat juga menyebut tokoh profesional seperti Rosan Perkasa Roeslani dan Andi Amran Sulaiman.
Latar Belakang: TKD dan Otonomi Khusus yang Menekan Daerah
Persoalan TKD yang disinggung Jamil menjadi salah satu sumber ketegangan pusat dan daerah sepanjang 2026. Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025. Angka itu sudah dinaikkan Rp43 triliun dari usulan awal Rp650 triliun setelah puluhan kepala daerah mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025. Saat itu Purbaya menyebut pemotongan dilakukan terutama karena banyak penyelewengan anggaran di daerah.
Persoalan dana otonomi khusus juga relevan bagi daerah asal Jamil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana otsus Aceh berlaku selama 20 tahun. Besarannya setara 2 persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional pada 15 tahun pertama, lalu 1 persen pada lima tahun terakhir, sehingga skema itu berakhir pada 2027. Papua juga bergantung pada dana otsus, yang diperpanjang melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.
Kedua isu ini menunjukkan bahwa wapres mendatang akan menghadapi pekerjaan rumah fiskal dan politik yang rumit. Bukan hanya soal simbol representasi, tetapi juga kemampuan merancang kebijakan yang adil bagi daerah.
Baca juga: Bursa Calon Wakil Presiden: Sufmi Dasco Ahmad Hampir Pasti Melenggang Mulus.
Dampak dan Mekanisme Pemilihan di MPR
Suara anggota DPD tetap menentukan dalam pemilihan nanti. MPR beranggotakan 732 orang, terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, dan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wapres. Dengan komposisi itu, dukungan partai koalisi memang dominan, tetapi bukan satu-satunya penentu jika suara terbelah.
Bagi daerah, sosok wapres yang memahami TKD dan otonomi khusus bisa menjadi penyeimbang dalam perumusan kebijakan fiskal. Sebaliknya, wapres yang hanya mewakili kepentingan partai berisiko memperlebar jarak antara Jakarta dan daerah.
Jamil menegaskan bahwa persoalan daerah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politik jangka pendek. Dibutuhkan pemahaman teknis dan kepekaan terhadap ketidakadilan pembangunan yang selama ini dikeluhkan banyak kepala daerah.
Langkah Selanjutnya: Menanti Nama dari Presiden
Prabowo memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama ke MPR. Setelah itu, tim verifikasi dan tim ad hoc akan memeriksa 22 syarat calon wapres sebelum sidang paripurna 9 Desember 2026.
Sejumlah nama masih beredar, dari Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, hingga tokoh profesional seperti Rosan Perkasa Roeslani dan Andi Amran Sulaiman. Nama dari DPD seperti Sultan Bachtiar Najamudin juga disebut layak dipertimbangkan, meski DPD secara kelembagaan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Yang jelas, kriteria yang diajukan Jamil menjadi pengingat bahwa pemilihan wapres bukan sekadar bagi-bagi kursi. Ada konsekuensi nyata bagi daerah yang menanti keadilan fiskal dan pembangunan yang merata.
Baca juga: Menguak Alasan Partai Koalisi Tak Sodorkan Calon Wapres: Tak Mau Tanggung Risiko Pemerintahan Prabowo.
Analisis Redaksi: Antara Representasi Daerah dan Realitas Koalisi
Kriteria yang diajukan Jamil menyentuh titik lemah politik Indonesia: wapres sering diposisikan sebagai representasi partai, bukan representasi wilayah. Padahal, konstitusi menempatkan wapres sebagai pendamping presiden yang juga bertanggung jawab atas kebijakan nasional, termasuk fiskal dan otonomi daerah.
Data TKD yang turun dari Rp919,9 triliun ke Rp693 triliun menunjukkan tekanan nyata pada daerah. Kepala daerah sudah mendatangi Menteri Keuangan, tetapi solusi struktural belum terlihat. Di sinilah wapres bisa berperan sebagai perekat, bukan sekadar penonton di istana.
Namun, realitas koalisi tetap dominan. Nama Sufmi Dasco Ahmad disebut paling kuat karena dukungan partai. Jika Prabowo memilih sosok yang hanya kuat secara politik tetapi lemah pemahaman daerah, risiko ketegangan pusat-daerah akan tetap tinggi. Sebaliknya, memilih tokoh dari DPD atau akademisi bisa memperkuat legitimasi, meski berpotensi memicu gejolak internal koalisi.
Pilihan ada di tangan Prabowo. Publik akan menilai bukan hanya nama, tetapi juga alasan di baliknya. Jika kriteria pemahaman daerah diabaikan, jangan heran jika gelombang protes dari daerah kembali muncul.
Sumber: afu.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0