Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang: APPA NTT Desak Copot dan Usut Tuntas

Nov 17, 2026 - 15:50
 0  1
Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang: APPA NTT Desak Copot dan Usut Tuntas

Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengutuk keras dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi 21 tahun berinisial RWM. Peristiwa yang dilaporkan ke SPKT Polda NTT dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT itu diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Ad
Ad

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Jabatan

Berdasarkan laporan kepolisian, korban diperdaya melalui perantara berinisial EK dengan modus iming-iming tawaran pekerjaan. Korban dibawa ke rumah dinas pada malam hari. Di dalam ruang yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik itu, korban diduga dicabuli dan diperkosa sebanyak dua kali dalam kondisi terisolasi.

Baca juga: UU Ketenagakerjaan 2026: Pekerja Kontrak Otomatis Jadi Karyawan Tetap Jika Perusahaan Melanggar PKWT

Setelah kejadian, terlapor diduga melakukan upaya pembungkaman dengan menyelipkan uang Rp3.000.000 ke dalam tas korban. Korban juga diancam agar tidak membuka kasus ini, termasuk ancaman memutus hubungan kekeluargaan. Publik pun menyoroti rekam jejak terlapor yang sebelumnya pernah diberitakan tersandung dugaan kekerasan fisik dan penelantaran terhadap seorang mahasiswi.

Kasus ini mencuat setelah APPA NTT menggelar konferensi pers di Kupang. Mereka menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kompromi dan intervensi kekuasaan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bupati Kupang maupun Pemerintah Kabupaten Kupang.

Pernyataan APPA NTT: Luka Mendalam bagi Perempuan NTT

Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual oleh kepala daerah aktif merupakan luka mendalam bagi seluruh perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan.

"APPA NTT berdiri penuh di belakang korban dan keluarganya. Tidak boleh ada ruang kompromi, mediasi damai di luar hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang menghalangi proses keadilan," kata Asti Laka Lena.

Baca juga: Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi: Fauqi Hapidekso Desak Usut Tuntas

Dewan Penasihat APPA NTT, Romo Leo Mali, menilai kasus ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang meruntuhkan sendi-sendi moralitas publik. Ia juga mengkritik sikap bungkam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang. Rumah jabatan, katanya, adalah ruang publik yang bermartabat, bukan ruang gelap untuk menindas martabat manusia.

"Sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah skandal berat yang terjadi di rumah dinas kepala daerah menunjukkan krisis tanggung jawab moral. Lebih jauh lagi, kita patut mengkritisi sikap diam masyarakat Kabupaten dan Kota Kupang terhadap kejahatan yang diduga dilakukan oleh pejabat publik," ujar Romo Leo Mali.

Ia menambahkan, "Ada semacam suasana permisif yang hidup dalam masyarakat kita, dan keadaan ini berkorelasi erat dengan lemahnya fungsi-fungsi penegakan hukum. Apabila integritas hukum tidak dijaga dalam masyarakat yang permisif seperti ini, maka secara sosial masyarakat tersebut sedang melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa hukum di NTT berdiri tegak di atas kekuasaan politik."

Dewan Penasihat APPA NTT lainnya, Pdt. Mery Kolimon, menekankan pentingnya pemulihan holistik bagi korban dan pemutusan mata rantai kekerasan berbasis relasi kuasa. Kekerasan seksual, ujarnya, menghancurkan tubuh, jiwa, dan harapan masa depan seorang perempuan muda. Negara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat sipil wajib hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian menghadapi intimidasi maupun stigma sosial.

"Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara konsisten serta pengusutan pihak-pihak perantara yang terlibat adalah syarat mutlak terwujudnya keadilan sejati," kata Pdt. Mery Kolimon.

Tujuh Tuntutan APPA NTT untuk Keadilan Korban

APPA NTT menyampaikan tujuh tuntutan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Tuntutan ini dibacakan dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah aktivis perempuan dan mahasiswa.

  1. Penegakan hukum profesional dan transparan oleh Polda NTT. Mendesak Kapolda NTT dan Direktorat Reserse PPA serta PPO memproses laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT secara cepat, independen, dan bebas konflik kepentingan, dengan menerapkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara utuh.
  2. Penyitaan bukti elektronik dan pemeriksaan petugas pengamanan rujab. Mendesak penyidik Polda NTT segera mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang tertanggal 11 November 2026 serta memeriksa komandan dan anggota Satpol PP maupun ajudan yang bertugas malam itu guna mencegah penghilangan barang bukti.
  3. Pengusutan tuntas perantara dan indikasi TPPO. Mendesak kepolisian mengusut peran perantara berinisial EK dan pihak-pihak lain yang menjebak korban dengan modus iming-iming pekerjaan serta upaya pembungkaman uang Rp3 juta, karena mengindikasikan permufakatan jahat dan eksploitasi seksual (TPPO).
  4. Penonaktifan sementara Bupati Kupang oleh Kemendagri dan Gubernur NTT. Mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT menonaktifkan sementara Bupati Kupang Yosef Lede selama proses hukum berjalan guna mencegah penyalahgunaan wewenang, intimidasi saksi, serta intervensi terhadap jalannya penyidikan.
  5. Perlindungan darurat dan pemulihan terpadu bagi korban, keluarga, dan saksi. Mendesak LPSK bersama UPTD PPA Provinsi NTT segera memberikan perlindungan fisik darurat serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis berkelanjutan bagi korban (RWM), ibu korban (FMT), dan saksi kunci (STM).
  6. Pengawasan eksternal ketat oleh lembaga negara independen. Meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas turun langsung memantau dan mengawal proses penyidikan di Polda NTT agar tidak terjadi impunitas bagi pejabat publik.
  7. Perlindungan identitas korban dan hentikan reviktimisasi di ruang publik. Mendesak jajaran Pemkab dan DPRD Kupang untuk tidak mengintervensi proses hukum, serta mengingatkan media massa dan warganet untuk menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai Pasal 22 UU TPKS dan menghentikan segala bentuk hoaks maupun penyudutan korban (victim blaming).

Latar Belakang: Relasi Kuasa dan Rekam Jejak Terlapor

Kasus ini bukan pertama kali mencuat. Sebelumnya, Yosef Lede pernah diberitakan tersandung dugaan kekerasan fisik serta penelantaran terhadap seorang mahasiswi. Namun, belum ada tindakan hukum yang signifikan atas laporan tersebut. Publik pun mempertanyakan konsistensi penegakan hukum di daerah.

Modus iming-iming pekerjaan yang digunakan dalam kasus ini, menurut APPA NTT, merupakan bentuk eksploitasi seksual yang perlu diusut dengan UU TPPO. Perantara EK diduga berperan menjebak korban. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi.

Rumah jabatan bupati seharusnya menjadi tempat pelayanan publik, bukan lokasi kejahatan. Kejadian ini mencoreng citra pemerintah daerah dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan etika pejabat publik. APPA NTT menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap standar pengamanan dan etika di lingkungan pemerintah kabupaten.

Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi ini juga menyoroti kerentanan perempuan muda yang mencari pekerjaan. Modus serupa sering terjadi dan sulit terungkap karena korban takut melapor. APPA NTT mendorong korban dan saksi untuk berani bersuara, serta meminta masyarakat tidak menghakimi korban.

Dampak dan Reaksi Publik

Sejak laporan mencuat, sejumlah organisasi masyarakat sipil di NTT menyatakan solidaritas. Mereka mendesak Kapolda NTT bertindak cepat dan transparan. Media sosial dipenuhi tagar yang mengecam kekerasan seksual oleh pejabat publik. Namun, belum ada aksi massa besar yang terorganisir.

Di sisi lain, jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang belum memberikan pernyataan resmi. Sikap bungkam ini dikritik APPA NTT sebagai bentuk krisis tanggung jawab moral. DPRD Kupang juga belum berkomentar. Publik menunggu langkah Gubernur NTT dan Kemendagri terkait status Bupati Kupang.

Kapolda NTT belum memberikan keterangan rinci. Namun, sumber di kepolisian menyebut penyidik telah memeriksa korban dan mengumpulkan barang bukti. Pihak kepolisian berjanji bekerja profesional dan akuntabel.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penerapan UU TPKS yang baru berlaku. APPA NTT menekankan pentingnya perlindungan saksi dan korban, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng kekebalan hukum.

Langkah Selanjutnya: Desakan Penonaktifan dan Pengawasan

APPA NTT mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT segera menonaktifkan Bupati Kupang. Langkah ini dianggap perlu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terhadap saksi. Mereka juga meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas mengawasi penyidikan.

Selain itu, APPA NTT meminta LPSK dan UPTD PPA Provinsi NTT memberikan perlindungan darurat kepada korban, ibu korban, dan saksi kunci. Mereka menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan hukum yang berkelanjutan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di NTT maupun diaspora untuk bersama-sama mengawal kasus ini hingga keadilan seutuhnya ditegakkan bagi korban," kata Asti Laka Lena.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan polisi akan menetapkan tersangka. Penyidik masih mendalami unsur pidana dan peran masing-masing pihak. Masyarakat diminta bersabar dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang menempatkan NTT di titik kritis. Jika laporan ini benar, maka telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis: mulai dari perantara, iming-iming pekerjaan, hingga upaya pembungkaman dengan uang. Fakta bahwa peristiwa terjadi di rumah jabatan—simbol otoritas negara—menambah bobot pelanggaran etika dan hukum.

APPA NTT telah menunjukkan keberanian dengan menyuarakan tujuh tuntutan konkret. Namun, desakan penonaktifan bupati bukan tanpa dasar. Dalam banyak kasus serupa, jabatan aktif sering menjadi alat untuk menekan saksi dan mempengaruhi penyidikan. Penonaktifan sementara adalah langkah administratif yang wajar untuk menjamin proses hukum berjalan bersih.

Yang paling krusial adalah konsistensi penegakan hukum. UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan bagi korban dan sanksi berat bagi pelaku. Jika aparat penegak hukum ragu-ragu, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan runtuh. Kasus ini akan menjadi ujian bagi Kapolda NTT, Gubernur NTT, dan Kemendagri. Masyarakat sipil harus terus mengawal, sementara media dan warganet wajib menghormati identitas korban. Keadilan bagi RWM adalah keadilan bagi semua perempuan NTT.

Sumber: prohealth.id, kemenpppa.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad