Kemenko Kumham Imipas Bahas Tantangan Hak Cipta di Era AI, Gandeng Perguruan Tinggi
Kemenko Kumham Imipas menggelar seminar nasional tentang tantangan hak cipta di era kecerdasan artifisial di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, 17 November 2026. Seminar ini membahas kepastian hukum karya berbantuan AI hingga pelindungan karya jurnalistik.
Seminar bertajuk “Penguatan Kebijakan Pelindungan Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial di Perguruan Tinggi” itu berlangsung di Auditorium Grha Tanoto, Bekasi. Hadir Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridha Sabana; Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Bambang Karsono; Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas Syarifuddin; serta jajaran pimpinan Fakultas Hukum dan sivitas akademika.
Baca juga: UU Ketenagakerjaan 2026: Pekerja Kontrak Otomatis Jadi Karyawan Tetap Jika Perusahaan Melanggar PKWT
Kronologi dan Tujuan Seminar Hak Cipta di Era AI
Perkembangan AI yang pesat mendorong Kemenko Kumham Imipas memperkuat kebijakan pelindungan hak cipta. Seminar ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan jurnalis.
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Bambang Karsono, menyampaikan bahwa AI telah mengubah proses penciptaan karya, mulai dari tulisan, gambar, hingga video. Kemudahan itu membuka peluang inovasi, tetapi juga memunculkan tantangan seperti penyebaran hoaks, deepfake, dan ketidakjelasan batas antara karya manusia dan hasil generasi mesin.
“Hak cipta di era AI tidak dapat hanya dilihat melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan kebijakan publik, filosofi, komunikasi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya,” ujarnya.
Ia berharap seminar ini menjadi ruang dialog untuk membangun pemahaman dan kesadaran hukum dalam pemanfaatan AI. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kemenko Kumham Imipas mendorong koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi: Fauqi Hapidekso Desak Usut Tuntas
Pernyataan Kemenko Kumham Imipas dan Utusan Khusus Presiden
Asisten Deputi Syarifuddin menegaskan bahwa perkembangan AI perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak pencipta. Menurutnya, ada tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian.
- Kepastian hukum atas karya berbantuan AI.
- Pelindungan karya jurnalistik.
- Penguatan ekosistem dan koordinasi lintas sektor.
“Tantangan kita bukan menghindari kemajuan teknologi, tetapi memastikan perkembangannya tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak cipta, dan pelindungan kepentingan masyarakat,” tegas Syarifuddin.
Sementara itu, Ahmad Ridha Sabana menyoroti pentingnya kepastian hak sebagai fondasi nilai ekonomi suatu karya. Ia menyampaikan data bahwa sektor ekonomi kreatif pada 2025 melibatkan 27,4 juta pekerja atau setara 18,70 persen tenaga kerja nasional. UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja.
“Kecakapan teknologi harus berjalan bersama kecakapan mengelola hak, termasuk memastikan kepemilikan dan lisensi karya telah jelas sejak awal,” ungkapnya.
Ia mendorong empat arah kebijakan: memperjelas norma, menyelaraskan pedoman, mempermudah pelaksanaan, serta menguji penerapan kebijakan melalui perguruan tinggi dan media.
Diskusi Panel: Kepastian Hukum Karya Berbantuan AI
Sesi diskusi dimoderatori Dina Kristina, Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan tiga narasumber: Syarifuddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Joko Sriwidodo, dan Pemimpin Redaksi BTV Syukri Rahmatullah.
Dalam diskusi itu, Syarifuddin menekankan peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang adaptif terhadap AI. Menurutnya, perguruan tinggi bukan hanya pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, tetapi juga perlu memastikan hasil riset dan karya akademik memperoleh pelindungan serta dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Penguatan ekosistem kekayaan intelektual perlu didukung melalui tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas sentra KI, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat hilirisasi hasil riset sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual.
Dari perspektif hukum, Prof. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengakui AI sebagai pencipta karena tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pelindungan terhadap karya berbantuan AI perlu mempertimbangkan sejauh mana kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaannya.
Ia juga menyoroti penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI yang perlu memperhatikan aspek perizinan dan hak ekonomi pencipta.
Tantangan Pelindungan Karya Jurnalistik di Ekosistem Digital
Syukri Rahmatullah mengingatkan bahwa pemanfaatan konten jurnalistik oleh platform digital dan perusahaan AI tanpa izin maupun kompensasi dapat mengancam keberlanjutan industri media. Menurutnya, AI tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik, tetapi harus disertai verifikasi informasi dan tanggung jawab manusia.
Ia mendorong pengembangan mekanisme lisensi dan revenue sharing agar pemanfaatan karya jurnalistik memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi media dan para penciptanya.
Diskusi ini menyoroti bahwa pelindungan hak cipta tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi kreatif dan industri media.
Langkah Selanjutnya: Penguatan Regulasi dan Literasi Hak Cipta
Melalui seminar ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penguatan regulasi, peningkatan literasi, tata kelola lisensi, serta pelindungan dan pemberdayaan hak cipta menjadi langkah penting untuk memastikan kemajuan AI berjalan seiring dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak pencipta, dan pertumbuhan ekonomi kreatif serta digital nasional.
Seminar ini juga menjadi penanda bahwa perguruan tinggi dilibatkan dalam uji coba penerapan kebijakan, sebagaimana disampaikan Ahmad Ridha Sabana. Kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga aplikatif.
Bagi pelaku ekonomi kreatif dan media, kepastian lisensi dan mekanisme bagi hasil menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Tanpa itu, pemanfaatan AI berisiko menggerus nilai karya dan merugikan pencipta.
Analisis Redaksi
Seminar ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa AI bukan sekadar alat, tetapi telah menjadi aktor dalam rantai penciptaan karya. Namun, diskusi belum menyentuh solusi konkret atas celah hukum yang ada. UU Hak Cipta 2014 memang tidak mengenal AI sebagai pencipta, tetapi juga belum mengatur secara spesifik karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Akibatnya, terjadi ketidakpastian bagi kreator dan pengguna.
Pernyataan Ahmad Ridha Sabana tentang pentingnya kepastian hak sejalan dengan data ekonomi kreatif yang melibatkan 27,4 juta pekerja. Namun, tanpa regulasi turunan yang jelas, imbauan tersebut berisiko menjadi retorika. Perlindungan karya jurnalistik, misalnya, masih menghadapi tantangan besar karena platform digital dan perusahaan AI beroperasi lintas yurisdiksi.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam menguji kebijakan adalah langkah baik. Tetapi, uji coba harus diikuti dengan pembentukan pedoman lisensi yang mengikat dan mekanisme bagi hasil yang transparan. Jika tidak, ekosistem kekayaan intelektual hanya akan menguntungkan pemilik modal teknologi, sementara pencipta dan media terus tertekan.
Sumber: kumham-imipas.go.id, bhayangkara.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0