Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi: Fauqi Hapidekso Desak Usut Tuntas
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mengecam keras dugaan pemerkosaan seorang mahasiswi yang melibatkan Bupati Kupang. Ia menuntut aparat penegak hukum mengusut kasus itu sampai tuntas dan menjatuhkan hukuman berat bila dugaan terbukti.
Pernyataan itu disampaikan Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, jabatan kepala daerah tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana kekerasan seksual.
Baca juga: UU Ketenagakerjaan 2026: Pekerja Kontrak Otomatis Jadi Karyawan Tetap Jika Perusahaan Melanggar PKWT
Desakan Hukuman Berat Tanpa Pandang Bulu
Fauqi menegaskan, penanganan kasus ini harus transparan dan tanpa perlakuan istimewa. Ia meminta penyidik tidak terpengaruh kedudukan sosial pihak terlapor yang merupakan pejabat publik di Kabupaten Kupang.
"Kami mengecam keras dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, pelaku harus dihukum berat. Tidak boleh ada kompromi dan perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai kepala daerah," tegas Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Legislator asal Jawa Tengah itu menyayangkan dugaan kekerasan seksual justru menyeret seorang pejabat yang semestinya menjadi pengayom masyarakat. Kepala daerah, kata dia, memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan warganya.
"Seorang bupati seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Jabatan itu merupakan amanah untuk melindungi dan melayani rakyat. Sangat memprihatinkan apabila kekuasaan dan kedudukan justru digunakan untuk menempatkan warga dalam situasi rentan terhadap kekerasan seksual," ujarnya.
Baca juga: Kemenko Kumham Imipas Bahas Tantangan Hak Cipta di Era AI, Gandeng Perguruan Tinggi
Desakan senada datang dari sejumlah pegiat antikekerasan seksual yang menilai kasus ini mesti dipisahkan dari kepentingan politik lokal. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kupang maupun kepolisian mengenai status laporan korban. Informasi yang beredar di ruang publik juga belum dikonfirmasi oleh pihak terlapor.
Relasi Kuasa dan Kerentanan Korban
Fauqi menyoroti potensi relasi kuasa yang timpang dalam kasus tersebut. Perbedaan kedudukan sosial, jabatan, dan pengaruh antara pejabat publik dengan masyarakat, menurutnya, dapat menciptakan kerentanan yang membuat korban sulit menolak, melawan, ataupun melaporkan tindakan kekerasan seksual.
Dalam banyak perkara kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi faktor yang membuat korban memilih diam. Ancaman kehilangan akses, rasa malu, dan tekanan sosial sering kali lebih menakutkan daripada proses hukum itu sendiri.
Karena itu, Fauqi meminta penyidik tidak berhenti pada satu laporan. Ia mendorong kepolisian menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang mengalami perbuatan serupa, termasuk dugaan pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang melibatkan pihak terlapor.
"Kami meminta kepolisian mendalami apakah ada korban lain. Jangan berhenti pada satu laporan saja. Telusuri seluruh kemungkinan, termasuk apakah ada perempuan lain yang pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang melibatkan pihak terlapor," katanya.
Ia menekankan, penelusuran itu bukan untuk membangun penghakiman di ruang publik. Tujuannya memastikan setiap dugaan kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dorongan Posko Pengaduan dan Perlindungan Pelapor
Untuk membuka ruang bagi korban lain agar berani bersuara, Fauqi mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan menyediakan posko pengaduan khusus.
Posko itu, menurut dia, harus mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga harus menjadi prioritas agar tidak ada intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.
"Perlu dibuka posko pengaduan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mungkin pernah mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan seksual. Bisa jadi ada korban lain yang selama ini memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi orang yang mempunyai jabatan dan pengaruh," ungkapnya.
Fauqi juga meminta korban mendapatkan perlindungan menyeluruh. Mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya.
"Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan berulang akibat intimidasi, tekanan sosial, atau upaya membungkam. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan dan dapat menjalani proses pemulihan tanpa rasa takut," tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan kasus ini harus menjadi pengingat bahwa tidak seorang pun kebal hukum, termasuk pejabat yang sedang memegang kekuasaan. Penegakan hukum yang transparan dan perlindungan terhadap korban dinilai penting untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual.
Kerangka Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia
Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi ini menyentuh sejumlah instrumen hukum yang sudah tersedia di Indonesia. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
UU TPKS mengatur pemerkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan mengenal konsep relasi kuasa sebagai faktor pemberat. Undang-undang itu juga mewajibkan negara menyediakan layanan pemulihan bagi korban, termasuk pendampingan psikologis dan hukum.
Selain itu, terdapat sejumlah peraturan pendukung yang relevan:
- UU TPKS yang mengatur pemerkosaan, pencabulan, dan pemaksaan seksual beserta pidana pemberatannya.
- UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin hak pelapor atas perlindungan dan kerahasiaan identitas.
- UU Pemerintahan Daerah yang mengatur kewajiban kepala daerah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
- Peraturan Kapolri tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk penyediaan ruang pelayanan khusus.
Proses hukum bagi pejabat publik memiliki konsekuensi tambahan. Selain ancaman pidana, kepala daerah yang berstatus tersangka menghadapi mekanisme pemberhentian sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme itu baru bisa berjalan setelah ada penetapan status hukum yang jelas dari aparat penegak hukum.
Karena itu, kejelasan status laporan menjadi kunci. Tanpa penetapan tersangka, desakan hukuman berat hanya akan berhenti sebagai pernyataan politik.
Dampak pada Kepercayaan Publik dan Korban
Kasus ini berpotensi mengguncang kepercayaan warga Kabupaten Kupang terhadap institusi pemerintahan. Seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi pelindung justru berada di pusat dugaan pelanggaran hukum paling serius.
Bagi korban, dampaknya berlapis. Selain beban psikologis akibat kekerasan yang dialami, korban menghadapi tekanan sosial, stigma, dan kemungkinan intimidasi selama proses hukum berjalan. Perlindungan yang lambat bisa membuat korban menarik laporan.
Di sisi lain, desakan agar polisi menelusuri kemungkinan korban lain menunjukkan kekhawatiran bahwa kasus ini bukan peristiwa tunggal. Jika ditemukan pola serupa, beban pembuktian dan cakupan penyidikan akan jauh lebih besar.
Publik juga menanti transparansi. Setiap keterangan resmi dari kepolisian dan pemerintah daerah akan menentukan apakah kasus ini ditangani serius atau justru menguap di tengah jalan.
Langkah Selanjutnya yang Dituntut
Dari pernyataan Fauqi, setidaknya ada beberapa tuntutan konkret yang kini menunggu respons institusi. Pertama, penyidikan tuntas dan transparan terhadap laporan korban. Kedua, penelusuran kemungkinan korban lain di luar laporan yang sudah ada.
Ketiga, pembukaan posko pengaduan yang mudah diakses dengan jaminan kerahasiaan identitas. Keempat, perlindungan menyeluruh bagi korban, keluarga, dan saksi, termasuk pendampingan hukum serta pemulihan psikologis.
Kelima, penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk bila dugaan mengarah pada pejabat yang sedang menjabat. Fauqi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa penanganan kasus ini harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan alat untuk membungkam keadilan.
"Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan," tegasnya.
Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan lembaga perlindungan perempuan kini menjadi pihak yang paling ditunggu langkahnya. Publik akan menilai kasus ini dari satu hal sederhana: apakah hukum benar-benar berjalan sama bagi semua orang.
Analisis Redaksi
Pernyataan Fauqi Hapidekso menempatkan kasus ini pada titik yang tepat: relasi kuasa. Dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan pejabat, persoalan bukan hanya soal pembuktian peristiwa, tetapi juga soal keberanian korban melawan seseorang yang punya pengaruh besar atas hidupnya. Desakan agar polisi menelusuri kemungkinan korban lain adalah langkah logis, karena kekerasan seksual jarang berdiri sendiri.
Namun, desakan politik tidak cukup. Publik perlu melihat progres konkret: apakah laporan korban sudah diterima, apakah korban mendapat pendampingan, dan apakah penyidik memeriksa saksi-saksi di sekitar terlapor. Tanpa itu, pernyataan senada bisa berulang setiap kali kasus serupa muncul, tanpa ada efek jera.
Yang juga krusial adalah perlindungan pelapor. Posko pengaduan hanya bermakna jika identitas pelapor benar-benar dijaga dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Negara harus membuktikan bahwa keberanian korban bersuara tidak berakhir dengan intimidasi. Di titik itu, keadilan diuji bukan lewat pernyataan, melainkan lewat tindakan aparat.
Sumber: fraksipkb.com, peraturan.bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0