Eisenkot Tutup Peluang Pemerintahan Persatuan dengan Netanyahu
Blok oposisi Israel yang dipimpin Gadi Eisenkot secara efektif menutup peluang pembentukan pemerintahan persatuan nasional bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Partai Likud. Sikap itu muncul setelah terungkapnya dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi hasil pemilu Israel.
Sejumlah sumber dari blok pimpinan Eisenkot, yang juga ketua Partai Yashar, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Israel KAN pada Senin bahwa pengungkapan tersebut telah mengakhiri peluang pembentukan pemerintahan persatuan dengan Partai Likud. Mereka menyebut rangkaian peristiwa itu sebagai “upaya kudeta” dan mendesak pencopotan Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet) David Zini serta Kepala Mossad Roman Gofman.
Baca juga: PKS Soal Dasco Masuk Bursa Cawapres: Bukan Kami yang Menentukan
Kronologi Dugaan Intervensi Kantor Netanyahu
Pangkal persoalan adalah laporan Channel 12 pada Ahad yang menyebutkan kantor Netanyahu memberikan informasi yang kemudian mendorong kepolisian menangkap sejumlah aktivis United Arab List (Ra’am) pada hari pemungutan suara, 27 Oktober. Informasi itu belakangan diketahui berasal dari seorang mantan staf kantor perdana menteri.
Menurut hasil penyelidikan, kepolisian tetap melanjutkan penangkapan meskipun seorang petugas intelijen telah memperingatkan agar keandalan sumber informasi tersebut diperiksa terlebih dahulu. Peringatan itu tidak diindahkan.
Channel 12 juga melaporkan bahwa Zini sempat meminta izin untuk menyadap komunikasi lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Permintaan tersebut didasarkan pada dugaan adanya campur tangan asing dalam pemilu. Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut.
Rangkaian peristiwa ini menjadi latar langsung mengapa blok Eisenkot menutup pintu bagi Likud. Bagi mereka, dugaan penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik elektoral bukan persoalan teknis, melainkan pelanggaran terhadap aturan main demokrasi.
Baca juga: Kriteria Baru Penilaian Kualitas Rapat Cabang Partai: Terobosan dari Nghe An
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Blok yang dipimpin Eisenkot mencakup partai-partai yang dikendalikan sejumlah tokoh oposisi: Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman. Dukungan mereka menjadi kunci bagi upaya Eisenkot membentuk pemerintahan Israel berikutnya.
Sumber dari blok tersebut menyebut peristiwa ini sebagai “upaya kudeta”. Mereka tidak hanya menolak berkoalisi dengan Likud, tetapi juga menuntut agar David Zini dan Roman Gofman dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu menunjukkan bahwa krisis ini menyentuh langsung pucuk pimpinan aparat keamanan.
Dari sisi pemerintah, belum ada bantahan resmi yang dirinci dalam laporan KAN. Namun, rangkaian pemberitaan Channel 12 telah menempatkan kantor perdana menteri sebagai pihak yang harus menjelaskan asal-usul informasi yang memicu penangkapan aktivis Ra’am.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara berada di posisi penting karena menolak permintaan penyadapan terhadap lima anggota parlemen Arab. Penolakan itu menjadi penanda bahwa permintaan dari aparat keamanan tidak otomatis mendapat restu hukum.
Ketegangan Lain yang Meruncingkan Hubungan
KAN melaporkan bahwa peluang kesepakatan politik sebelumnya sudah terganggu oleh serangan Netanyahu terhadap partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota parlemen Israel (Knesset) pekan lalu. Serangan verbal itu memperlebar jarak antara kubu oposisi dan Likud.
Ketegangan lain muncul setelah Gofman melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk membicarakan Iran. Menurut KAN, Eisenkot tidak diberi tahu mengenai kunjungan tersebut, padahal ia baru saja bertemu Netanyahu beberapa jam sebelum perjalanan itu berlangsung.
Dua peristiwa itu, ditambah dugaan intervensi kantor Netanyahu, membentuk pola yang sama: komunikasi politik di tingkat pimpinan berjalan tidak sejajar dengan langkah aparat keamanan. Bagi blok oposisi, ketidaktahuan Eisenkot soal kunjungan Gofman adalah bukti bahwa kepercayaan antar pihak sudah rusak.
Dalam politik koalisi, kepercayaan adalah mata uang. Tanpa keterbukaan soal langkah strategis seperti pembicaraan Iran, sulit membayangkan Eisenkot dan Netanyahu duduk dalam satu kabinet.
Dampak pada Pembentukan Pemerintahan Israel
Eisenkot saat ini tengah berupaya membentuk pemerintahan Israel berikutnya. Blok yang dipimpinnya menggabungkan kekuatan dari beberapa partai oposisi, sehingga posisinya sebagai formatur bergantung pada soliditas aliansi tersebut.
Penutupan peluang koalisi dengan Likud mempersempit ruang manuver. Eisenkot harus mencari dukungan dari partai-partai lain di luar bloknya, atau memastikan bahwa pemerintahan minoritas dapat berjalan tanpa Likud. Setiap opsi memiliki risiko politiknya sendiri.
Bagi Netanyahu, dugaan keterlibatan kantornya menambah beban. Isu ini tidak hanya berdampak pada posisi Likud dalam negosiasi koalisi, tetapi juga pada kredibilitas aparat keamanan yang disebut terlibat dalam permintaan penyadapan.
Di sisi lain, penangkapan aktivis Ra’am pada hari pemungutan suara dapat memperdalam ketegangan dengan partai-partai Arab. Serangan Netanyahu terhadap partai Arab di Knesset pekan lalu memperkuat kesan bahwa hubungan antara Likud dan komunitas Arab Palestina di Israel semakin memburuk.
Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik
Fokus berikutnya adalah apakah tuntutan pencopotan Zini dan Gofman akan bergema di luar blok Eisenkot. Jika partai-partai lain ikut mendesak, tekanan terhadap Netanyahu akan meningkat.
Publik juga akan menantikan penjelasan resmi soal asal-usul informasi yang memicu penangkapan aktivis Ra’am. Sejauh ini, laporan Channel 12 menyebut sumbernya adalah mantan staf kantor perdana menteri, tetapi belum ada keterangan resmi yang merinci siapa yang memerintahkan penggunaan informasi itu.
Eisenkot dijadwalkan terus melakukan konsultasi dengan partai-partai mitra. Namun, arah pembicaraan kini berubah: dari kemungkinan koalisi besar bersama Likud menjadi upaya membangun pemerintahan tanpa Netanyahu.
Keputusan Jaksa Agung menolak penyadapan lima anggota parlemen Arab menjadi preseden penting. Jika permintaan serupa muncul lagi, publik akan merujuk pada penolakan Baharav-Miara sebagai batas hukum yang tidak boleh dilanggar.
Analisis Redaksi
Yang terjadi di Israel bukan sekadar pertengkaran koalisi. Dugaan penggunaan informasi dari mantan staf kantor perdana menteri untuk memicu penangkapan aktivis politik pada hari pemungutan suara menyentuh inti kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Jika benar, ini bukan kesalahan administratif, melainkan penyalahgunaan sumber daya negara.
Penolakan Jaksa Agung terhadap permintaan penyadapan lima anggota parlemen Arab menunjukkan bahwa ada mekanisme hukum yang masih berfungsi. Namun, fakta bahwa permintaan itu diajukan tetap menjadi catatan serius. Aparat keamanan seharusnya tidak berada di posisi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
Bagi Eisenkot, menutup pintu bagi Likud adalah langkah politik yang rasional sekaligus berisiko. Rasional karena berkoalisi dengan pihak yang diduga mencampuri pemilu akan merusak kredibilitasnya. Berisiko karena tanpa Likud, aritmetika parlemen menjadi jauh lebih rumit. Namun, dalam politik yang legitimasinya dipertanyakan, menjaga jarak dari dugaan kecurangan sering kali lebih penting daripada kenyamanan berbagi kursi.
Sumber: aa.com.tr, kan.org.il
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0