Tiga Partai Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
Tiga partai politik kompak memberi sinyal dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PAN, PKS, dan NasDem disebut memiliki alasan masing-masing sebelum menyatakan sikap.
Sinyal itu mencuat setelah nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat. Informasi ini pertama kali dilaporkan melalui kanal berita Suara.com pada 17 November 2026.
Baca juga: Dasco Soal Potensi Jadi Calon Wapres: Presiden Prabowo yang Paling Tahu
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun DPP Partai Gerindra soal pencalonan tersebut. Yang beredar baru sinyal politik dari tiga partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
PAN, PKS, dan NasDem Buka Suara Soal Dasco
Dukungan dari tiga partai berbeda latar belakang ideologis ini menjadi sinyal penting. PAN selama ini dikenal sebagai partai tengah yang dekat dengan pemerintahan. PKS merupakan partai berbasis massa Islam perkotaan dengan posisi kritis namun tetap di lingkar kekuasaan. NasDem dikenal sebagai partai yang paling awal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketiganya disebut memiliki alasan yang tidak sepenuhnya sama. Namun ada satu benang merah: sosok Dasco dianggap paling mungkin menjaga keseimbangan politik antara DPR dan Istana.
Dasco bukan nama baru di lingkaran kekuasaan. Ia menjabat Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 dan kembali menduduki posisi itu pada periode 2024–2029. Posisinya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra membuatnya menjadi salah satu orang paling dekat dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Eisenkot Tutup Peluang Pemerintahan Persatuan dengan Netanyahu
Di parlemen, Dasco dikenal sebagai operator politik yang menguasai mekanisme legislasi. Ia sering menjadi juru bicara partai untuk isu-isu strategis, termasuk saat pembahasan undang-undang yang menuai sorotan publik.
Alasan Tiga Partai Melirik Ketua Harian Gerindra
Menurut laporan Suara.com, ketiga partai menilai Dasco memiliki rekam jejak yang cukup untuk menduduki kursi wapres. Berikut sejumlah alasan yang disebut melandasi sikap tersebut:
- Pengalaman panjang di parlemen, termasuk memimpin sidang-sidang strategis DPR.
- Kedekatan personal dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kader inti Gerindra.
- Kemampuan menjaga komunikasi antarpartai koalisi tanpa menimbulkan gesekan.
- Dianggap tidak memiliki ambisi politik jangka pendek yang mengganggu stabilitas kabinet.
Alasan-alasan itu bersifat politis, bukan administratif. Artinya, dukungan ketiga partai lebih berkaitan dengan kalkulasi kekuatan di koalisi ketimbang penilaian atas kapasitas teknis pemerintahan.
PAN, PKS, dan NasDem sama-sama memiliki kursi di DPR. Dukungan mereka menambah bobot politik bagi Dasco jika proses penggantian wapres benar-benar bergulir ke ranah konstitusional.
Latar Belakang Wacana Wapres Pengganti Gibran
Wacana penggantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres mencuat di ruang publik sejak awal 2026. Gibran dilantik bersama Prabowo pada 20 Oktober 2024 setelah memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Namun posisinya sebagai putra Presiden Joko Widodo itu terus menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres meski belum berusia 40 tahun.
Putusan itu menuai kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Hingga kini, belum ada langkah resmi dari DPR untuk menggulirkan proses penggantian wapres di tengah masa jabatan.
Secara konstitusional, penggantian wapres di tengah masa jabatan diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika wapres berhenti, berhalangan tetap, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, presiden mengajukan dua calon wapres kepada DPR. DPR kemudian memilih salah satunya dalam sidang paripurna.
Prosedur itu mensyaratkan adanya alasan resmi, bukan sekadar dorongan politik. Sampai sekarang, belum ada keterangan yang menyebut Gibran berhenti atau berhalangan tetap.
Peta Koalisi dan Arti Dukungan Tiga Partai
Dukungan PAN, PKS, dan NasDem tidak otomatis berarti Dasco akan menjadi wapres. Ketiga partai belum tentu berbicara atas nama koalisi secara keseluruhan.
Partai-partai lain di KIM plus, seperti Golkar dan Demokrat, belum menyatakan sikap terbuka. Begitu pula PKB dan PPP yang juga berada di lingkar pemerintahan. Sikap mereka akan menentukan apakah dukungan ini menjadi konsensus koalisi atau hanya manuver awal.
Yang perlu dicatat, dukungan tiga partai ini muncul di saat hubungan antara DPR dan Istana tengah menjadi perhatian. Beberapa kebijakan pemerintah, termasuk soal anggaran dan prioritas pembangunan, mendapat sorotan dari parlemen dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam konteks itu, nama Dasco sebagai kandidat wapres bisa dibaca sebagai upaya menjaga jembatan antara dua lembaga. Ia dikenal sebagai figur yang mampu meredam ketegangan tanpa harus menempuh jalur konfrontatif.
Namun, dukungan politik tidak sama dengan proses hukum. Penggantian wapres tetap memerlukan dasar konstitusional yang jelas, dan itu belum terlihat hingga kini.
Langkah Selanjutnya dan Sikap yang Dinanti
Setelah sinyal dari tiga partai, perhatian kini tertuju pada dua pihak. Pertama, DPP Partai Gerindra sebagai partai asal Dasco. Kedua, Istana sebagai pemegang hak mengajukan calon wapres ke DPR.
Jika Gerindra membuka suara, arah wacana ini akan lebih jelas. Sebaliknya, jika Istana tetap bungkam, dukungan tiga partai itu bisa berhenti sebagai pernyataan politik tanpa tindak lanjut.
Publik juga menunggu sikap partai-partai besar lain di koalisi. Golkar sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR memiliki bobot besar dalam menentukan arah keputusan. Demokrat, yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, juga belum memberi isyarat.
Sementara itu, belum ada jadwal resmi kapan DPR akan membahas isu ini. Badan Musyawarah DPR belum memasukkan wacana penggantian wapres ke dalam agenda sidang.
Informasi lebih lanjut dapat ditelusuri melalui pemberitaan situs resmi DPR RI yang memuat agenda sidang dan dokumen resmi parlemen.
Analisis Redaksi
Dukungan PAN, PKS, dan NasDem kepada Dasco bukan fenomena biasa. Tiga partai dengan basis massa berbeda ini jarang berada di posisi yang sama dalam waktu singkat. Kesamaan sikap itu menunjukkan adanya perhitungan politik yang lebih besar dari sekadar soal sosok.
Ada dua kemungkinan. Pertama, ini bagian dari persiapan koalisi menghadapi skenario penggantian wapres yang dianggap semakin terbuka. Kedua, ini sinyal untuk menguji reaksi publik dan partai lain sebelum keputusan resmi diambil. Keduanya sah secara politik, tetapi keduanya juga menuntut transparansi.
Yang paling perlu diawasi bukan siapa yang didukung, melainkan dasar konstitusional penggantian wapres. Pasal 8 UUD 1945 tidak dirancang untuk mengganti pejabat terpilih hanya karena kalkulasi koalisi berubah. Jika alasan resminya tidak jelas, proses ini berisiko menjadi preseden buruk bagi sistem presidensial.
Dasco sendiri belum menyatakan sikap. Ia berada di posisi yang tidak nyaman: sebagai kader inti Gerindra, ia harus setia pada garis partai, tetapi sebagai pimpinan DPR ia dituntut netral dalam proses yang melibatkan parlemen.
Publik berhak menuntut kejelasan. Bukan soal siapa yang layak menjadi wapres, tetapi soal apakah mekanisme penggantian dijalankan sesuai aturan atau hanya mengikuti arus kekuatan politik sesaat.
Sumber: dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0