Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Literasi Hukum Warga Diperkuat
Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Penguatan literasi hukum di keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai penting agar kekerasan seksual dapat dikenali, dicegah, serta ditangani sesuai aturan yang berlaku. Penilaian itu merujuk pada pemberitaan Hukumonline yang menyoroti pentingnya pemahaman hukum sebagai upaya pencegahan.
Peningkatan Kasus dan Kebutuhan Literasi Hukum
Pemberitaan tersebut menekankan bahwa kesadaran dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuannya agar kekerasan seksual dapat dikenali sejak dini, dicegah, dan ditangani dengan tepat. Literasi hukum bukan hanya soal mengetahui pasal, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan mekanisme pelaporan.
Baca juga: Biro Hukum dan Humas MA Sambangi Pengadilan di Bandung, Serap Aspirasi Enam Satker
Menurut catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan. Data tahunan lembaga tersebut menunjukkan angka yang fluktuatif, namun tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum khusus.
UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Regulasi ini juga memberikan hak kepada korban, seperti pendampingan dan pemulihan. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat sulit mengakses hak tersebut.
Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat anak belajar mengenali batasan tubuh dan hak pribadi. Pendidikan seksual yang sesuai usia dan pemahaman tentang persetujuan (consent) dapat membantu mencegah kekerasan seksual. Orang tua perlu membuka ruang komunikasi agar anak berani melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.
Di sekolah, literasi hukum dapat diintegrasikan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru dan tenaga kependidikan perlu memahami prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kewajiban melaporkan kepada pihak berwenang. Lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual adalah hak setiap peserta didik.
Baca juga: UU Ketenagakerjaan 2026: Pekerja Kontrak Otomatis Jadi Karyawan Tetap Jika Perusahaan Melanggar PKWT
Masyarakat juga memegang peran penting. Kesadaran kolektif untuk tidak menormalisasi kekerasan seksual dan berani melapor dapat mendorong penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi komunitas dapat menjadi jembatan antara korban dan layanan hukum.
Mekanisme Hukum dan Tantangan Penegakan
UU TPKS mengatur proses hukum yang berpihak pada korban, termasuk restitusi dan dana bantuan korban. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman aparat penegak hukum. Sosialisasi UU TPKS perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami hak dan prosedur yang tersedia.
Selain itu, kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan karena rasa takut, stigma, atau ketidaktahuan. Literasi hukum dapat mengurangi hambatan tersebut dengan memberikan informasi tentang cara melapor dan perlindungan yang tersedia. Akses terhadap bantuan hukum gratis juga perlu diperluas.
Pemerintah dan lembaga terkait telah menyediakan layanan pengaduan, seperti melalui Komnas Perempuan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan pendampingan.
Langkah Selanjutnya: Penguatan Literasi Hukum
Penguatan literasi hukum memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memasukkan materi pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum. Kementerian Agama dan lembaga keagamaan dapat memberikan pemahaman dari perspektif moral dan etika.
Selain itu, kampanye publik melalui media massa dan media sosial perlu digencarkan. Informasi yang mudah dipahami dan menjangkau kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, akan lebih efektif. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan juga penting agar penanganan kasus berperspektif korban.
Pemberitaan Hukumonline menjadi pengingat bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak cukup dengan penindakan. Edukasi dan literasi hukum adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sadar hukum.
Analisis Redaksi
Pernyataan bahwa literasi hukum perlu diperkuat bukan tanpa alasan. Selama ini, banyak kasus kekerasan seksual yang berakhir tanpa penyelesaian hukum karena korban tidak mengetahui haknya atau takut melapor. UU TPKS sudah memberikan kerangka perlindungan, tetapi tanpa pemahaman yang merata, regulasi itu hanya menjadi dokumen.
Peningkatan kasus kekerasan seksual seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Literasi hukum bukan sekadar pengetahuan, melainkan alat pemberdayaan. Ketika masyarakat paham hukum, mereka dapat bertindak sebagai pengawas dan pelapor, bukan sekadar penonton.
Namun, literasi hukum harus disampaikan dengan cara yang mudah dicerna dan tidak menggurui. Pendekatan budaya dan agama dapat menjadi jembatan. Yang terpenting, upaya ini harus berkelanjutan dan melibatkan semua elemen, dari keluarga hingga negara.
Sumber: komnasperempuan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0