Pemkab Kapuas Harmonisasi 4 Produk Hukum Daerah, dari Miras hingga Investasi

Nov 17, 2026 - 17:10
 0  1
Pemkab Kapuas Harmonisasi 4 Produk Hukum Daerah, dari Miras hingga Investasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengharmonisasikan empat rancangan produk hukum daerah di Palangka Raya, Selasa (17/11/2026). Pembahasan mencakup Raperda pengendalian minuman beralkohol dan tiga Ranperbup soal investasi, kemitraan UMKM, serta kelembagaan BPBD.

Ad
Ad

Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, menyebut penyusunan regulasi itu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Krisis Kesarjanaan Hukum Internasional di Indonesia: Benarkah Ada?

"Empat rancangan regulasi yang dibahas memiliki peran strategis, mulai dari pengendalian peredaran minuman beralkohol, penguatan kemitraan investasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian kemudahan investasi, hingga penataan kelembagaan penanggulangan bencana," kata Budi di Palangka Raya, Selasa, seperti dikutip dari laporan ANTARA Kalteng.

Rincian Empat Rancangan Produk Hukum Kapuas

Budi menerangkan, empat rancangan produk hukum tersebut terdiri atas satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Adapun tiga Ranperbup meliputi perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM. Ranperbup kedua adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Ranperbup ketiga mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas. Berikut daftar lengkapnya:

Baca juga: Yordan Demesky Raih Most Respected In-House Counsel 2026: Pengalaman 20 Tahun di Perbankan

  • Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
  • Ranperbup perubahan atas Perbup Nomor 36 Tahun 2024 tentang kemitraan penanaman modal usaha besar dengan UMKM.
  • Ranperbup sebagai peraturan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
  • Ranperbup tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPBD Kabupaten Kapuas.

Menurut Budi, pengaturan kemitraan penanaman modal diharapkan memperkuat keterlibatan UMKM dalam kegiatan investasi. Sementara regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi landasan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal di daerah.

Mengapa Minuman Beralkohol Ikut Dibahas

Raperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol diarahkan untuk memperkuat pengaturan peredaran sekaligus pengawasannya. Kapuas selama ini dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah perairan dan pelabuhan yang ramai, sehingga arus barang masuk menjadi perhatian tersendiri.

Budi tidak merinci pasal demi pasal dalam Raperda tersebut. Namun ia menegaskan bahwa keempat rancangan itu dibahas dalam satu forum harmonisasi agar penyesuaian dengan peraturan lebih tinggi bisa dilakukan sekaligus.

Penataan kelembagaan BPBD disebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara lebih efektif. Kapuas memiliki karakter geografis berupa lahan gambut dan daerah aliran sungai yang membuat risiko kebakaran lahan serta banjir selalu ada setiap tahun.

"Pembahasan bersama Kanwil Kemenkum Kalteng diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kapuas," ujar Budi.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Sebut Harmonisasi Tahapan Penting

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, harmonisasi memastikan kejelasan norma dan memungkinkan regulasi diimplementasikan secara efektif.

Ia menegaskan kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi muatan. Kesesuaian dasar hukum, kewenangan pembentukan, dan manfaat pengaturannya bagi pemerintah daerah maupun masyarakat juga menjadi ukuran.

Pernyataan itu menempatkan harmonisasi sebagai penyaring terakhir sebelum rancangan masuk ke tahap pembahasan bersama DPRD atau penetapan oleh bupati. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dilakukan untuk meneliti kesesuaian dan konsistensi rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta keterkaitannya dengan peraturan lain.

Kanwil Kemenkum Kalteng memang rutin menjalankan fungsi itu untuk kabupaten dan kota di provinsi ini. Pola serupa sebelumnya dijalankan terhadap lima rancangan produk hukum dari Kabupaten Pulang Pisau, seperti dilaporkan dalam kanal resmi Kementerian Hukum.

Dampak bagi Investasi dan Pelayanan Publik Kapuas

Dua dari empat rancangan yang dibahas menyangkut iklim investasi. Ranperbup perubahan Perbup Nomor 36 Tahun 2024 mengatur ulang pedoman kemitraan antara usaha besar dan UMKM di bidang penanaman modal. Aturan ini menyentuh langsung relasi antara investor besar dan pelaku usaha kecil di daerah.

Ranperbup lainnya menjadi peraturan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Tanpa peraturan pelaksana, sebuah perda biasanya sulit dijalankan karena belum ada rincian prosedur, syarat, dan kewenangan pejabat yang menandatangani.

Bagi dunia usaha, kepastian prosedur insentif menentukan apakah fasilitas yang dijanjikan sebuah perda benar-benar bisa diklaim. Bagi pemerintah daerah, peraturan pelaksana menjadi dasar hukum untuk menyalurkan kemudahan tersebut tanpa risiko temuan.

Di sisi lain, Raperda minuman beralkohol berpotensi memengaruhi sektor usaha tertentu, mulai dari restoran, hotel, hingga pedagang pengecer. Arah pengaturannya adalah pengendalian dan pengawasan, bukan pelarangan, sehingga detail norma soal perizinan dan pengawasan menjadi bagian yang akan diteliti dalam harmonisasi.

Langkah Selanjutnya Setelah Harmonisasi

Harmonisasi bukan titik akhir. Raperda masih harus melewati pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kapuas sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sementara tiga Ranperbup berada di ranah eksekutif dan ditetapkan oleh bupati setelah proses penelaahan selesai.

Budi menempatkan hasil harmonisasi sebagai bekal agar regulasi yang lahir nanti tidak berbenturan dengan aturan pusat dan provinsi. Ia berharap pembahasan itu menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mendukung program pembangunan daerah.

Hajrianor menambahkan, kejelasan norma menjadi syarat agar sebuah produk hukum daerah bisa dijalankan di lapangan. Regulasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan multitafsir di tingkat pelaksana dan membuka celah sengketa.

Yang belum diungkap dalam pembahasan ini adalah tenggat penetapan keempat rancangan tersebut. Juga belum ada keterangan resmi mengenai apakah Raperda minuman beralkohol akan masuk program pembentukan peraturan daerah tahun berikutnya di DPRD Kapuas.

Analisis Redaksi

Empat rancangan dalam satu forum harmonisasi menunjukkan Pemkab Kapuas sedang merapikan fondasi hukumnya secara bersamaan. Pilihan tema pun tidak acak: investasi, UMKM, miras, dan kebencanaan adalah empat area yang paling sering menimbulkan masalah ketika aturannya kabur.

Yang perlu diawasi justru tahap setelah harmonisasi. Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang insentif dan kemudahan investasi sudah ada, tetapi baru sekarang peraturan pelaksananya disiapkan. Jeda seperti ini biasa terjadi di daerah, dan dampaknya sederhana: hak yang dijanjikan perda tertunda karena prosedurnya belum ada.

Untuk Raperda minuman beralkohol, ujian terberatnya ada di penegakan. Pengendalian peredaran menuntut pengawasan rutin di lapangan, bukan hanya norma tertulis. Tanpa dukungan personel dan anggaran pengawasan, aturan secermat apa pun akan berhenti di kertas. Karena itu, publik Kapuas layak menuntut transparansi soal rancangan ini, termasuk siapa yang berwenang mengawasi dan bagaimana sanksinya dirumuskan.

Sumber: kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad