Kemenkum Kalteng Harmonisasi 5 Rancangan Produk Hukum Pulang Pisau, Ini Rinciannya

Nov 17, 2026 - 17:10
 0  1
Kemenkum Kalteng Harmonisasi 5 Rancangan Produk Hukum Pulang Pisau, Ini Rinciannya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengharmonisasikan lima rancangan produk hukum Kabupaten Pulang Pisau. Salah satunya mengatur pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengurus rumah pertama.

Ad
Ad

Proses itu berlangsung di Palangka Raya dan diumumkan pada Selasa, 17 November 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyebut harmonisasi sebagai tahapan penting agar setiap rancangan peraturan selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan bisa diterapkan secara efektif.

Baca juga: Krisis Kesarjanaan Hukum Internasional di Indonesia: Benarkah Ada?

"Melalui proses pengharmonisasian ini, kami berharap setiap rancangan produk hukum daerah dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum," kata Hajrianor di Palangka Raya, Selasa.

Kelima rancangan itu mencakup satu Peraturan Daerah dan empat Peraturan Bupati. Substansinya beragam, dari keringanan pajak rumah pertama, tata kelola Badan Usaha Milik Desa, rencana aksi penghapusan merkuri, pendelegasian kewenangan perizinan, hingga penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.

Lima Rancangan yang Masuk Harmonisasi

Harmonisasi adalah tahap pengkajian keselarasan substansi sebuah rancangan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi, kewenangan pembentuknya, serta kejelasan rumusan pasal. Tanpa tahap ini, sebuah produk hukum daerah rawan dibatalkan atau tidak bisa dijalankan.

Dalam kasus Pulang Pisau, ada lima rancangan yang dibahas bersama pemerintah kabupaten. Berikut rinciannya:

Baca juga: Yordan Demesky Raih Most Respected In-House Counsel 2026: Pengalaman 20 Tahun di Perbankan

  • Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas kepemilikan rumah pertama.
  • Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  • Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
  • Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  • Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Rancangan soal PBB-P2 dan BPHTB menjadi sorotan karena menyentuh langsung daya beli warga. Skemanya diarahkan untuk meringankan beban perpajakan kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah pertama.

Empat rancangan lain menyangkut tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan BUMDes diarahkan memperkuat ekonomi desa, sedangkan rencana aksi merkuri menjadi landasan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pendelegasian kewenangan perizinan disebut untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Adapun Perda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan di tingkat kelurahan.

Alasan Harmonisasi Dinilai Menentukan

Hajrianor menegaskan pembentukan regulasi daerah harus memperhatikan kewenangan, kejelasan rumusan, keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kesiapan pelaksanaan. Empat syarat itu menentukan apakah sebuah peraturan bisa dijalankan atau justru menjadi masalah baru di lapangan.

Ia juga menyoroti sinergi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama itu kunci untuk menghadirkan produk hukum yang menjawab kebutuhan pembangunan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap rancangan produk hukum daerah dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya, mengulang penekanan yang sama.

Dalam praktiknya, harmonisasi menyisir potensi konflik norma. Misalnya, apakah kewenangan yang didelegasikan ke DPMPTSP sudah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Atau, apakah rencana aksi merkuri sudah sinkron dengan komitmen nasional pengurangan merkuri, termasuk di sektor pertambangan emas skala kecil.

Untuk rancangan PBB-P2, pengkajian menyentuh dasar hukum pengurangan pajak, kriteria penerima, serta mekanisme verifikasi agar keringanan tidak salah sasaran. Insentif fiskal daerah semacam ini biasanya diikat pada ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi payung hukumnya.

Proses serupa juga berjalan di daerah lain. Kanwil Kemenkum Kalteng sebelumnya memfasilitasi berbagai program, seperti penguatan tata kelola persediaan apostille dan pengenalan budaya kerja bagi peserta magang, sebagaimana tercatat dalam pemberitaan ANTARA Kalteng.

Respons Pemkab Pulang Pisau

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau, Supriyadi, mengapresiasi fasilitasi harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Kalteng. Menurut dia, kelima rancangan itu punya urgensi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Supriyadi berharap pembahasan bersama bisa menyempurnakan substansi setiap rancangan. Perhatian khusus ia arahkan pada kebijakan pengurangan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memudahkan warga memperoleh rumah pertama.

Harapan itu masuk akal. Sebab, kebijakan keringanan pajak sering gagal di tahap implementasi bukan karena norma-nya salah, melainkan karena syarat administratifnya terlalu rumit bagi warga berpenghasilan rendah.

Karena itu, kualitas sebuah produk hukum tidak cukup diukur dari lolosnya harmonisasi. Yang menentukan adalah seberapa sederhana prosedur yang ditawarkan dan seberapa jelas siapa yang berhak menerima keringanan.

Dampak bagi Warga dan Tata Kelola Daerah

Bila disahkan, rancangan PBB-P2 berpotensi menyentuh dua kelompok sekaligus. Warga berpenghasilan rendah mendapat keringanan, sementara pemerintah daerah tetap menjaga penerimaan pajak dari sektor properti.

Di sisi lain, Perda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menentukan siapa yang duduk dalam struktur pemberdayaan dan bagaimana aspirasi warga disalurkan. Regulasi ini kerap dianggap teknis, padahal dampaknya terasa pada tingkat partisipasi warga.

Rancangan rencana aksi merkuri punya bobot berbeda. Merkuri termasuk bahan berbahaya yang penggunaannya dibatasi, dan daerah dengan aktivitas penambangan emas skala kecil menghadapi risiko pencemaran air serta gangguan kesehatan.

Adapun pendelegasian perizinan ke DPMPTSP menyangkut kecepatan layanan. Ketika kewenangan tidak jelas, izin bisa terkatung-katung karena pejabat yang berwenang saling menunggu. Delegasi yang rapi memotong jalur itu.

Untuk BUMDes, tata cara pendirian hingga pembubaran menentukan apakah badan usaha desa dikelola profesional atau berhenti sebagai formalitas. Kejelasan aturan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sejumlah program lain di Kalteng juga menekankan pentingnya payung hukum yang rapi, termasuk dorongan pemanfaatan indikasi geografis untuk ekonomi daerah yang dilaporkan melalui kanal berita ANTARA.

Langkah Selanjutnya Setelah Harmonisasi

Harmonisasi bukan titik akhir. Setelah tahap ini, rancangan masih menempuh pembahasan lanjutan bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh bupati atau DPRD sesuai jenisnya.

Untuk empat Peraturan Bupati, penetapan berada di tangan bupati. Adapun Perda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

Hasil harmonisasi biasanya berupa catatan perbaikan yang wajib ditindaklanjuti perancang. Bisa soal rumusan pasal yang ambigu, rujukan peraturan yang sudah berubah, atau kewenangan yang tidak sesuai.

Kanwil Kemenkum Kalteng memposisikan diri sebagai fasilitator dalam proses itu. Hajrianor menyatakan harapan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.

Yang belum terjawab: kapan kelima rancangan itu ditetapkan dan bagaimana bentuk akhir substansinya. Yang jelas, tahap harmonisasi sudah menandai bahwa pembahasan serius atas lima produk hukum Pulang Pisau telah dimulai.

Analisis Redaksi

Lima rancangan dalam satu paket harmonisasi menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat: pemerintah daerah sedang merapikan banyak hal sekaligus. Ada fiskal, ada ekonomi desa, ada lingkungan, ada perizinan, dan ada partisipasi warga. Persoalannya, merapikan banyak hal sekaligus juga berarti menyebar perhatian.

Rancangan PBB-P2 dan BPHTB adalah yang paling mudah dijual secara politik, karena langsung menyentuh kantong warga. Tapi justru di situ risikonya. Insentif pajak yang dirancang longgar bisa dinikmati kelompok yang tidak berhak, sementara warga yang benar-benar membutuhkan terhambat syarat administratif. Kriteria penerima dan mekanisme verifikasi harus sejelas mungkin, bukan diserahkan pada tafsir petugas di lapangan.

Rancangan merkuri layak diawasi lebih ketat. Rencana aksi daerah hanya bermakna jika ada target terukur, instansi penanggung jawab, dan sanksi bagi pelanggar. Tanpa itu, dokumennya berhenti sebagai formalitas administratif.

Yang juga perlu dicatat, harmonisasi tidak menjamin implementasi. Banyak peraturan daerah sudah lolos pengkajian, tetapi macet karena sosialisasi lemah dan anggaran tidak siap. Karena itu, ukuran keberhasilan kelima rancangan ini bukan pada sertifikat harmonisasinya, melainkan pada apakah warga Pulang Pisau benar-benar merasakan kemudahan mengurus rumah pertama, izin yang lebih cepat, dan kelurahan yang lebih partisipatif.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad