Krisis Kesarjanaan Hukum Internasional di Indonesia: Benarkah Ada?
Kesarjanaan hukum internasional di Indonesia dipertanyakan. Meski kaya pengalaman sejarah, Indonesia dinilai belum mampu mengubahnya menjadi pengetahuan yang mendunia.
Pertanyaan itu muncul dalam diskusi yang digelar Hukumonline. Dalam sorotan utama, Indonesia punya pengalaman sejarah dan praktik yang penting bagi perkembangan hukum internasional, tetapi belum cukup berhasil mengubahnya menjadi pengetahuan yang dipublikasikan dan diakui secara global.
Baca juga: Yordan Demesky Raih Most Respected In-House Counsel 2026: Pengalaman 20 Tahun di Perbankan
Artinya, ada jarak antara pengalaman empiris yang kaya dan produksi akademik yang dihasilkan. Jarak inilah yang kemudian memicu perdebatan: apakah kesarjanaan hukum internasional Indonesia sedang mengalami krisis?
Praktik Kaya, Publikasi Minim
Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai persoalan hukum internasional. Mulai dari peran dalam organisasi internasional, penyelesaian sengketa, hingga praktik diplomasi yang melibatkan norma-norma hukum internasional.
Namun, pengalaman itu tidak otomatis berubah menjadi karya akademik yang kuat. Menurut diskusi tersebut, Indonesia belum cukup berhasil mengubah pengalaman menjadi pengetahuan yang terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah kesarjanaan hukum internasional di Tanah Air. Apakah para akademisi dan praktisi sudah cukup aktif menulis dan mempublikasikan karya mereka di forum-forum internasional?
Baca juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku: Penyesuaian yang Wajib Dilakukan Perusahaan
Minimnya publikasi berbahasa Inggris yang diakui secara global menjadi salah satu indikator. Padahal, pengalaman Indonesia bisa menjadi kontribusi berharga bagi perkembangan hukum internasional, terutama dari perspektif negara berkembang.
Ketergantungan pada Pemikiran Barat
Salah satu kritik yang muncul adalah kecenderungan kesarjanaan hukum internasional Indonesia yang masih bergantung pada pemikiran Barat. Dalam banyak hal, referensi yang digunakan dalam pendidikan hukum dan penelitian masih didominasi oleh sarjana-sarjana dari Eropa dan Amerika Serikat.
Ketergantungan ini bukan tanpa sebab. Sejarah pendidikan hukum di Indonesia memang banyak mengadopsi model dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya, kerangka berpikir dan metodologi yang digunakan pun sering kali mengikuti tradisi yang berkembang di sana.
Padahal, Indonesia memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Pengalaman menghadapi sengketa wilayah, misalnya, bisa menjadi bahan kajian yang khas dan bernilai bagi pengembangan hukum internasional.
Jika terus bergantung pada pemikiran Barat, kesarjanaan hukum internasional Indonesia berisiko kehilangan orisinalitas dan relevansi. Ia bisa jadi hanya pengulangan dari apa yang sudah ada, tanpa memberi kontribusi baru.
Krisis atau Tantangan Struktural?
Apakah situasi ini layak disebut krisis? Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang. Bagi sebagian pihak, minimnya publikasi dan ketergantungan pada pemikiran Barat adalah tanda krisis yang serius.
Namun, ada juga yang melihatnya sebagai tantangan struktural yang perlu diatasi secara bertahap. Misalnya, keterbatasan akses ke jurnal internasional, kurangnya insentif untuk menulis, dan beban mengajar yang tinggi di banyak fakultas hukum.
Selain itu, budaya menulis di kalangan akademisi hukum Indonesia memang belum sekuat di negara lain. Banyak dosen yang lebih fokus pada pengajaran dan praktik daripada menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan secara luas.
Faktor lain adalah minimnya forum diskusi yang secara khusus membahas hukum internasional dari perspektif Indonesia. Padahal, forum semacam ini bisa menjadi wadah untuk bertukar gagasan dan mendorong produksi pengetahuan.
Upaya Mendorong Kesarjanaan yang Lebih Baik
Meski demikian, bukan berarti tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Beberapa inisiatif telah muncul, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, dan workshop yang membahas isu-isu hukum internasional.
Selain itu, semakin banyak akademisi muda Indonesia yang menempuh studi lanjut di luar negeri dan mulai menulis dalam bahasa Inggris. Mereka berpotensi menjadi motor penggerak perubahan.
Namun, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi dengan baik. Diperlukan strategi yang lebih sistematis untuk membangun ekosistem kesarjanaan hukum internasional yang kuat.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Meningkatkan insentif untuk publikasi internasional bagi dosen dan peneliti hukum.
- Membangun jaringan kolaborasi dengan akademisi dari negara lain.
- Menyediakan akses yang lebih luas ke jurnal dan basis data internasional.
- Mendorong penerjemahan karya-karya penting berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
- Mengadakan kompetisi penulisan artikel hukum internasional secara rutin.
Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, universitas, dan organisasi profesi.
Peran Penting Praktisi dan Akademisi
Kesarjanaan hukum internasional tidak hanya tanggung jawab akademisi. Praktisi seperti diplomat, hakim, dan pengacara juga memiliki peran penting dalam menghasilkan pengetahuan.
Pengalaman mereka di lapangan bisa menjadi sumber data dan wawasan yang berharga. Sayangnya, banyak praktisi yang enggan menulis karena keterbatasan waktu atau merasa tidak memiliki kemampuan menulis akademik.
Padahal, kolaborasi antara akademisi dan praktisi bisa menghasilkan karya yang kaya dan relevan. Misalnya, analisis tentang praktik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa maritim, atau kajian tentang posisi Indonesia dalam perundingan iklim internasional.
Jika kolaborasi semacam ini bisa dibangun, kesarjanaan hukum internasional Indonesia berpeluang besar untuk berkembang.
Analisis Redaksi
Pertanyaan tentang krisis kesarjanaan hukum internasional di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan akademisi, tetapi jarang mendapat perhatian publik yang luas.
Yang menarik, kritik tentang minimnya publikasi dan ketergantungan pada pemikiran Barat sering kali tidak disertai dengan solusi konkret. Padahal, akar masalahnya cukup jelas: kurangnya insentif, akses terbatas, dan budaya menulis yang belum tumbuh.
Jika ingin keluar dari kondisi ini, diperlukan perubahan paradigma. Kesarjanaan hukum internasional tidak boleh hanya menjadi ajang prestise individu, tetapi harus menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pengetahuan bangsa.
Indonesia memiliki banyak pengalaman berharga yang bisa dibagikan kepada dunia. Mulai dari peran dalam ASEAN, penyelesaian sengketa Timor Leste, hingga partisipasi dalam misi perdamaian PBB. Semua itu adalah bahan mentah yang siap diolah menjadi karya akademik yang bermutu.
Sudah saatnya akademisi dan praktisi hukum internasional Indonesia berhenti hanya menjadi konsumen pengetahuan, dan mulai menjadi produsen. Tanpa itu, krisis yang dimaksud tidak akan pernah benar-benar teratasi.
Referensi lain tentang perkembangan hukum internasional dapat ditemukan di American Society of International Law.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0