Fadia Arafiq Tetap Ketua Golkar Pekalongan Meski Jalani Proses Hukum Korupsi

Nov 17, 2026 - 17:50
 0  1
Fadia Arafiq Tetap Ketua Golkar Pekalongan Meski Jalani Proses Hukum Korupsi

Fadia Arafiq masih menjabat Ketua DPD Partai Golkar Pekalongan meski tengah menjalani proses hukum kasus korupsi. Partai memilih tidak memecatnya, sementara statusnya sebagai Bupati Pekalongan sudah dinonaktifkan.

Ad
Ad

Keputusan itu dilaporkan oleh Kompas.com pada 17 November 2026. Intinya jelas: perkara pidana yang menjerat Fadia tidak otomatis berujung pada pencopotan dari kursi pimpinan partai di tingkat kabupaten.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rokan Hulu, Ini Rincian yang Dibahas

Pemisahan antara jabatan publik dan jabatan partai menjadi titik penting dalam kasus ini. Fadia berhenti sementara dari posisi bupati, tetapi tetap memegang kendali struktur Golkar Pekalongan.

Status Fadia Arafiq di Tengah Perkara Korupsi

Fadia Arafiq adalah Bupati Pekalongan yang kini berstatus nonaktif. Status itu melekat karena ia menjalani proses hukum dalam perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.

Meski begitu, kursinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pekalongan tidak ikut dilepas. Tidak ada pemecatan, tidak ada pergantian pimpinan di struktur partai daerah.

Dua status ini berjalan bersamaan. Di sisi pemerintahan, Fadia tidak lagi menjalankan tugas harian sebagai kepala daerah. Di sisi partai, ia tetap tercatat sebagai ketua DPD.

Baca juga: JDIH DPRD Kampar Belum Punya Regulasi Terbaru, Kemenkum Riau Turun Tangan

Praktik semacam ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Jabatan partai diatur lewat mekanisme internal organisasi, sedangkan jabatan publik tunduk pada aturan pemerintahan dan hukum pidana. Keduanya punya jalur pemberhentian yang berbeda.

Mengapa Golkar Pekalongan Tidak Memecat Ketuanya

Partai punya alasan struktural untuk tidak buru-buru mencopot Fadia. Salah satunya soal mekanisme: pemberhentian ketua DPD biasanya menuntut proses di tingkat dewan pimpinan daerah dan pusat, bukan keputusan spontan.

Selain itu, ada asas praduga tak bersalah yang masih dipegang. Selama proses hukum belum berkekuatan tetap, partai cenderung menahan diri dari sanksi organisasi yang bersifat permanen.

Yang lazim terjadi dalam kasus serupa adalah penonaktifan sementara dari jabatan publik, sementara posisi partai dibiarkan sampai ada keputusan hukum final. Pola ini berulang di banyak partai, bukan hanya Golkar.

Keputusan menahan pencopotan juga mengurangi gejolak internal. Pergantian ketua DPD di tengah perkara berisiko memicu perpecahan di tingkat kabupaten, terutama jika figur pengganti belum disepakati.

Jejak Kasus Korupsi dan Posisi Hukum Fadia

Perkara korupsi yang menjerat Fadia masuk ranah penindakan hukum pidana. Status nonaktif sebagai bupati menunjukkan proses itu sudah berdampak langsung pada jalannya pemerintahan di Pekalongan.

Penonaktifan kepala daerah biasanya mengikuti ketentuan yang mengatur pemberhentian sementara pejabat publik yang tersangkut perkara pidana. Tujuannya agar roda pemerintahan tidak terganggu selama proses berjalan.

Namun, dampak hukum pada jabatan partai tidak serta-merta sama. Undang-undang partai politik dan anggaran dasar partai mengatur sendiri soal pemberhentian pengurus, dan tidak selalu mensyaratkan pencopotan begitu ada penetapan tersangka.

Karena itu, publik melihat dua kecepatan berbeda: pemerintah menonaktifkan, partai mempertahankan. Bagi sebagian warga Pekalongan, ini bisa terasa janggal.

Dampak pada Pemerintahan Pekalongan dan Golkar

Di level pemerintahan, kekosongan tugas bupati mesti diisi. Pelaksana tugas atau pelaksana harian biasanya ditunjuk agar pelayanan publik, anggaran, dan program daerah tetap berjalan.

Di level partai, Fadia tetap punya pengaruh atas arah kebijakan DPD Golkar Pekalongan. Ini menimbulkan pertanyaan soal netralitas dan efektivitas kepengurusan selama proses hukum berlangsung.

Bagi Golkar, mempertahankan ketua DPD yang tersandung perkara menyimpan risiko reputasi. Elektabilitas partai di daerah bisa terganggu jika publik menilai partai melindungi kadernya.

  • Jabatan publik: Fadia berstatus Bupati Pekalongan nonaktif.
  • Jabatan partai: Fadia tetap Ketua DPD Golkar Pekalongan.
  • Proses hukum: perkara korupsi masih berjalan.
  • Risiko utama: tekanan publik dan gangguan soliditas kepengurusan.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Publik

Yang ditunggu sekarang adalah perkembangan proses hukumnya. Selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, posisi Fadia di partai kemungkinan bertahan.

Partai juga belum memberi sinyal soal evaluasi kepengurusan. Tidak ada keterangan resmi tentang rapat pleno atau langkah pergantian di DPD Golkar Pekalongan.

Pemerintah daerah, sementara itu, tetap dituntut menjaga layanan publik. Warga Pekalongan berkepentingan agar perkara ini tidak mengganggu anggaran dan program pembangunan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada dua hal: hasil proses hukum terhadap Fadia, dan keputusan internal Golkar soal masa depan kepemimpinannya di Pekalongan. Informasi resmi dari partai dan aparat hukum masih dinanti.

Analisis Redaksi

Keputusan mempertahankan Fadia Arafiq sebagai Ketua DPD Golkar Pekalongan menunjukkan satu hal: partai masih memisahkan tegas antara masalah hukum dan urusan organisasi. Secara aturan, langkah itu bisa dibela. Secara politik, keputusan ini mahal.

Publik Pekalongan melihat seorang pejabat yang dinonaktifkan dari jabatan publik justru tetap memimpin partai. Pesannya mudah dibaca: tanggung jawab hukum tidak selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab politik. Di mata pemilih, jarak itu terasa sebagai bentuk pembiaran.

Golkar berhak menunggu proses hukum selesai. Namun menunggu tanpa evaluasi internal juga punya biaya. Jika perkara berlarut, partai akan terus menanggung sorotan, dan kader di tingkat bawah yang paling merasakan dampaknya di lapangan.

Sumber: golkar.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad