JDIH DPRD Kampar Belum Punya Regulasi Terbaru, Kemenkum Riau Turun Tangan

Nov 17, 2026 - 17:50
 0  1
JDIH DPRD Kampar Belum Punya Regulasi Terbaru, Kemenkum Riau Turun Tangan

Kanwil Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kampar pada Selasa (17/11/2026). Dari pertemuan itu terungkap satu celah: DPRD Kampar belum memiliki regulasi terbaru sebagai dasar hukum penyelenggaraan JDIH.

Ad
Ad

Koordinasi berlangsung di Ruang Pokja Kanwil Kemenkum Riau, Pekanbaru. Agenda utamanya bukan seremoni, melainkan pembahasan teknis: optimalisasi penginputan E-Report dan pemenuhan indikator penilaian pengelolaan JDIH.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rokan Hulu, Ini Rincian yang Dibahas

Kunjungan ini bagian dari upaya memperkuat koordinasi kedua lembaga agar dokumentasi dan informasi hukum di daerah dikelola lebih tertib dan terstruktur, sesuai standar penilaian yang berlaku.

Temuan Kemenkum Riau: Regulasi JDIH Belum Diperbarui

Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Riau memaparkan hasil identifikasi sejumlah indikator penilaian aspek organisasi JDIH DPRD Kabupaten Kampar yang belum terpenuhi. Sorotan paling menonjol adalah belum tersedianya regulasi terbaru yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH.

Tanpa payung hukum yang mutakhir, kedudukan organisasi pengelola JDIH menjadi kabur. Pembagian tugas dan fungsi antar pengelola juga rawan tumpang tindih. Kondisi ini pada gilirannya memengaruhi keberlanjutan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum Riau menegaskan bahwa dasar hukum yang memadai adalah unsur penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan JDIH. Regulasi dibutuhkan untuk memperjelas kedudukan organisasi, merinci pembagian tugas dan fungsi pengelola, serta menjamin layanan dokumentasi hukum tetap berjalan.

Baca juga: Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Dorong Legalitas Usaha

Karena itu, langkah penyempurnaan regulasi dinilai mendesak. Bukan sekadar melengkapi berkas penilaian, tetapi memperkuat kelembagaan pengelola JDIH di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

Respons DPRD Kampar dan Arahan Koordinasi ke Pemkab

Perwakilan DPRD Kabupaten Kampar menyambut positif masukan dan pendampingan yang diberikan. Mereka tidak membantah temuan tersebut dan menerima catatan Kanwil Kemenkum Riau sebagai bahan perbaikan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau menyarankan agar kebutuhan penyusunan atau penyesuaian regulasi pengelolaan JDIH dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Tujuannya memastikan aspek kelembagaan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Saran itu masuk akal secara struktur. Regulasi daerah yang mengikat biasanya lahir dari kesepakatan eksekutif dan legislatif. DPRD tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan Pemkab Kampar, terutama karena JDIH merupakan layanan publik yang bersinggungan dengan dokumen hukum daerah.

Selain penguatan dasar hukum, pertemuan menekankan pentingnya optimalisasi pengisian E-Report sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Ketepatan penginputan data, kelengkapan dokumen pendukung, dan pemenuhan indikator penilaian menjadi aspek yang harus diperhatikan.

Apa Itu JDIH dan Mengapa E-Report Menentukan

JDIH adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang menghimpun produk hukum dari berbagai lembaga negara dan pemerintah daerah. Di tingkat DPRD, JDIH menjadi kanal resmi bagi publik untuk mengakses peraturan daerah, keputusan pimpinan dewan, dan dokumen hukum lain yang seharusnya terbuka.

Kualitas JDIH tidak diukur dari tampilan situs semata. Ada sejumlah indikator penilaian yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen, hingga pemanfaatan teknologi. Aspek organisasi inilah yang menjadi titik lemah DPRD Kampar menurut hasil identifikasi Kanwil Kemenkum Riau.

E-Report berfungsi sebagai instrumen pelaporan kinerja pengelolaan JDIH. Melalui kanal ini, pengelola melaporkan capaian, kendala, dan dokumen pendukung. Ketepatan penginputan data dan kelengkapan dokumen menjadi penentu apakah laporan dinilai memadai atau tidak.

Praktiknya, banyak pengelola JDIH daerah terkendala di tahap ini. Data tidak diperbarui, dokumen pendukung tidak diunggah, dan indikator penilaian tidak terpenuhi. Dampaknya bukan hanya pada skor penilaian, tetapi pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Kapasitas Pengelola JDIH

Kanwil Kemenkum Riau di bawah koordinasi Yeni Nel Ikhwan selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah menyatakan komitmennya memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada pengelola JDIH di daerah.

Komitmen itu diterjemahkan dalam beberapa langkah yang menjadi fokus tindak lanjut:

  • Penyusunan atau penyesuaian regulasi pengelolaan JDIH bersama Pemerintah Kabupaten Kampar.
  • Perbaikan tata kelola penginputan E-Report agar data dan dokumen pendukung lengkap.
  • Pemenuhan indikator penilaian aspek organisasi yang masih kosong.
  • Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kampar.
  • Sinergi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Riau, DPRD, dan Pemkab Kampar.

Sinergi ketiga pihak diharapkan mewujudkan pengelolaan JDIH yang lebih optimal dan akuntabel. Namun hasilnya bergantung pada seberapa cepat koordinasi regulasi di tingkat kabupaten berjalan.

Kanwil Kemenkum Riau sendiri telah memiliki kanal informasi resmi yang dapat diakses publik untuk memantau perkembangan layanan hukum di wilayahnya, termasuk melalui laporan ANTARA Riau dan portal JDIH Nasional yang menghimpun dokumen hukum dari seluruh daerah.

Analisis Redaksi: JDIH Bukan Sekadar Formalitas Penilaian

Ada pola yang berulang di banyak daerah: JDIH diperlakukan sebagai kewajiban administratif, bukan layanan publik. Pengelola baru bergerak menjelang penilaian, lalu kembali sepi setelahnya. Temuan di DPRD Kampar mencerminkan pola itu, dengan regulasi sebagai bagian yang paling sering tertinggal.

Padahal, dasar hukum bukan sekadar dokumen pelengkap indikator. Tanpa regulasi yang jelas, pengelola JDIH tidak punya kepastian kewenangan, tidak punya alokasi sumber daya yang mapan, dan sulit menuntut dukungan anggaran. Kelembagaan yang lemah berujung pada layanan yang bergantung pada inisiatif perorangan.

Karena itu, saran Kanwil Kemenkum Riau agar regulasi dikoordinasikan dengan Pemkab Kampar adalah langkah yang tepat, sekaligus ujian. Jika hanya berhenti pada pertemuan dan imbauan, persoalan yang sama akan muncul lagi pada siklus penilaian berikutnya. Yang dibutuhkan adalah tenggat dan pembagian tugas yang jelas antara sekretariat DPRD dan pemerintah kabupaten.

Bagi publik, kualitas JDIH berdampak langsung. Akses terhadap peraturan daerah yang tertata rapi menentukan seberapa mudah warga, pelaku usaha, dan akademisi memahami aturan yang mengikat mereka. JDIH yang dikelola serius adalah bentuk transparansi paling dasar, dan itu semestinya tidak menunggu skor penilaian.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad