Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rokan Hulu, Ini Rincian yang Dibahas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengharmonisasi sepuluh Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam rapat hybrid, Senin (16/11/2026). Pembahasan menyentuh alokasi dana desa, BPHTB, remunerasi BLUD Puskesmas, hingga tata cara pemeriksaan pajak daerah.
Rapat berlangsung melalui Zoom Meeting dan di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau, Pekanbaru. Tujuannya menyelaraskan substansi rancangan regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca juga: JDIH DPRD Kampar Belum Punya Regulasi Terbaru, Kemenkum Riau Turun Tangan
Kegiatan ini dihadiri Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang juga menjabat Kepala Divisi P3H, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Setda Rokan Hulu, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Sepuluh rancangan yang dibahas bukan perkara kecil. Isinya menyangkut uang desa, pajak daerah, biaya pelayanan kesehatan, sampai bantuan pendidikan mahasiswa. Semua masuk kategori regulasi teknis yang menentukan apakah kebijakan di lapangan bisa dijalankan atau justru tersandung dasar hukum.
Sepuluh Ranperbup yang Masuk Meja Harmonisasi
Materi yang dibahas mencakup perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa, standar biaya kegiatan pemerintah desa, serta penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk. Ada pula rancangan tentang standar harga satuan barang dan jasa dan standar biaya umum Tahun Anggaran 2026.
Dari sisi pendapatan daerah, harmonisasi membahas petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta tata cara pemeriksaan pajak daerah. Keduanya bersinggungan langsung dengan penerimaan kas daerah Rokan Hulu.
Baca juga: Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Dorong Legalitas Usaha
Di sektor kesehatan, masuk tiga rancangan sekaligus: remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas, kedudukan dan tata kerja Dinas Kesehatan, serta aturan turunannya. Satu rancangan lain mengatur pedoman pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Berikut daftar bidang yang dibahas dalam rapat tersebut:
- Perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa
- Standar biaya kegiatan pemerintah desa
- Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk
- Standar harga satuan barang dan jasa
- Standar biaya umum Tahun Anggaran 2026
- Petunjuk pelaksanaan pemungutan BPHTB
- Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas
- Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
- Pedoman bantuan pendidikan bagi mahasiswa
- Tata cara pemeriksaan pajak daerah
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian harmonisasi yang rutin dilakukan Kanwil Kemenkum terhadap rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan. Informasi sejenis juga dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah, seperti laman ANTARA News Riau.
Masukan Perancang: Konsiderans hingga Penomoran Pasal
Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan teknik penyusunan dan materi muatan setiap rancangan. Aspek yang menjadi perhatian antara lain ketepatan konsiderans menimbang dan dasar hukum, sistematika penulisan, penggunaan istilah, penomoran pasal, serta kesesuaian rumusan norma dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pada beberapa rancangan, pembahasan menitikberatkan kejelasan substansi agar tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya soal standar biaya dan satuan harga, yang kerap menjadi sumber sengketa saat pengadaan atau pertanggungjawaban anggaran di daerah.
Poin lain yang disorot adalah pengembalian Desa Persiapan Tandun Timur ke Desa Tandun sebagai desa induk. Perancang meminta dasar dan mekanismenya dirumuskan jelas, sebab perubahan status desa menyangkut administrasi kependudukan, alokasi dana, dan pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Dasar penentuan BPHTB juga menjadi perhatian. Begitu pula pengaturan sumber pembiayaan remunerasi BLUD UPTD Puskesmas, yang harus dipastikan tidak bertabrakan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa kejelasan sumber pembiayaan, insentif tenaga kesehatan berisiko macet di tengah jalan.
Dinas Kesehatan dan Bantuan Pendidikan Mahasiswa
Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mendapat masukan terkait penyesuaian materi muatan dan dasar hukum. Rancangan ini menentukan pembagian kewenangan antarunit di dinas yang menangani layanan kesehatan paling dekat dengan warga.
Adapun rancangan tentang bantuan pendidikan mahasiswa dibahas dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perancang menyoroti kejelasan kategori program studi penerima bantuan, agar kebijakan beasiswa daerah tidak menimbulkan perdebatan soal siapa yang berhak dan atas dasar apa.
Untuk Rokan Hulu, bantuan pendidikan merupakan instrumen politik anggaran yang sensitif. Rumusan yang kabur berpotensi memicu protes publik ketika daftar penerima diumumkan. Karena itu, kejelasan kategori menjadi kunci agar program berjalan tanpa gugatan.
Harmonisasi semacam ini bukan sekadar formalitas administratif. Produk hukum daerah yang lemah dasar hukumnya bisa dibatalkan atau direvisi di kemudian hari, dan biaya politiknya jauh lebih besar daripada memperbaiki naskah di ruang rapat.
Pemeriksaan Pajak Daerah Diselaraskan dengan PMK 7/2025
Ranperbup tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah menjadi salah satu bahasan paling teknis. Harmonisasi menyoroti perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.
Pembahasan mencakup kejelasan kewenangan tim pemeriksa, mekanisme penyegelan dan pembukaan segel, pengembalian dokumen, serta pemeriksaan terhadap pihak ketiga. Semua ini menyangkut prosedur yang harus dipegang petugas di lapangan ketika berhadapan dengan wajib pajak.
Kewenangan yang tidak dirumuskan rinci membuka dua risiko sekaligus: petugas ragu bertindak, atau sebaliknya bertindak melampaui batas. Keduanya sama-sama merugikan penerimaan daerah. Rujukan pada Kementerian Keuangan melalui PMK 7/2025 menjadi penting agar regulasi daerah tidak menyimpang dari pedoman pusat.
Bagi Rokan Hulu, pajak daerah adalah tulang punggung pendapatan asli daerah. Prosedur pemeriksaan yang jelas menentukan seberapa besar potensi pajak bisa ditarik tanpa menimbulkan sengketa berkepanjangan dengan wajib pajak.
Mengapa Harmonisasi Menentukan Kualitas Produk Hukum Daerah
Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk mencapai kesepakatan, menyelaraskan substansi, dan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui pembahasan teknis dan substantif, rancangan peraturan diharapkan memiliki kepastian hukum, selaras dengan hukum nasional, serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Pernyataan itu menjelaskan posisi harmonisasi dalam rantai pembentukan regulasi. Sebelum ditetapkan, rancangan diuji dari sisi kewenangan, prosedur, dan konsistensi dengan aturan lebih tinggi. Kesalahan di tahap ini biasanya baru terasa ketika peraturan sudah berlaku dan berbenturan dengan kepentingan warga.
Kanwil Kemenkum Riau mendorong agar seluruh masukan dan hasil pembahasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyempurnakan rancangan peraturan. Sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan dan perangkat daerah diharapkan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.
Sepuluh rancangan dalam satu rapat menunjukkan beban kerja regulasi di daerah cukup padat menjelang penetapan standar biaya tahun anggaran berikutnya. Sebagian rancangan bersifat mendesak karena menjadi dasar pencairan anggaran awal tahun.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari rapat ini bukan angka sepuluhnya, melainkan jenis rancangan yang dibahas. Hampir semuanya regulasi teknis yang menyangkut uang: dana desa, standar harga, BPHTB, remunerasi, hingga pemeriksaan pajak. Ini wilayah yang paling rawan sengketa dan paling sering menjadi temuan audit. Mengharmonisasi sepuluh sekaligus adalah langkah efisien, tetapi juga menandakan bahwa kualitas naskah awal masih perlu banyak perbaikan.
Perhatikan pola masukannya. Perancang menyoroti konsiderans, dasar hukum, penomoran pasal, sampai kejelasan kategori penerima bantuan pendidikan. Artinya, masalahnya bukan sekadar substansi kebijakan, tapi kerapian legal drafting. Jika tahap ini dilewati, daerah menanggung risiko pembatalan peraturan, penundaan pencairan, atau gugatan warga yang merasa haknya terlanggar.
Ujian sesungguhnya ada setelah rapat. Apakah masukan perancang benar-benar masuk ke naskah final, atau hanya menjadi catatan yang diarsipkan? Publikasi naskah akhir dan penjelasan singkat atas pilihan kebijakan—terutama soal sumber pembiayaan remunerasi BLUD dan dasar penentuan BPHTB—akan menjadi bukti bahwa harmonisasi ini bekerja, bukan sekadar ritual administratif.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0