PAW UAM Berproses: Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Surat Pemecatan Mahkamah Partai
- Kronologi: Dari Sidang Mahkamah Partai hingga PAW yang Tertahan
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
- Latar Belakang: Mengapa Surat Mahkamah Partai Menentukan
- Dampak: Kursi Aktif Tanpa Kehadiran dan Nama Pengganti yang Menunggu
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Surat, Lalu Menembus Tiga Meja
- Analisis Redaksi
Proses pergantian antar waktu (PAW) Ukasyah Ali Murtadho, anggota DPRD Kabupaten Malang, masih berjalan. DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang mengaku belum bisa melangkah karena menunggu surat pemecatan dari Mahkamah Partai Gerindra.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Zia'ul Haq, Selasa (17/11/26) siang. Menurutnya, DPC hanya bisa menindaklanjuti setelah turunan surat pemecatan UAM—sapaan Ukasyah Ali Murtadho—turun ke tangan pengurus kabupaten.
Baca juga: Indah Annisa Satu-satunya Kandidat Musda Golkar Madina, Pendaftaran Ditutup
"Saat ini, kami masih menunggu surat (pemecatan, red) dari Mahkamah Partai. Setelah ada surat baru nanti segera kami tindaklanjuti," ucap Zia'ul Haq seperti dikutip NUSADAILY.COM.
Status UAM kini berada di titik ganjil. Namanya masih tercatat sebagai anggota aktif DPRD Kabupaten Malang, tetapi ia tak lagi terlihat di kantor dewan maupun dalam kegiatan fraksi. Gaji dan tunjangan tetap mengalir karena status keanggotaannya belum dicabut secara resmi.
Kronologi: Dari Sidang Mahkamah Partai hingga PAW yang Tertahan
Persoalan ini berakar pada kasus narkotika yang menjerat tiga kader Gerindra di Jawa Timur. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, sebelumnya mengumumkan bahwa partai bergerak cepat begitu mengetahui tiga kadernya tersangkut kasus tersebut.
Sidang keputusan pemecatan terhadap ketiga kader itu digelar pada 8 Oktober 2026. Ketiganya dinyatakan dipecat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Gerindra di wilayah Jawa Timur.
Baca juga: Wapres Pengganti Gibran Tak Wajib dari Parpol, Pakar Hukum Soroti Kepentingan Nasional
Ketiga nama itu adalah Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM), anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang; Asrila Diska Rimunda, anggota DPRD Banyuwangi sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi; serta Afif Reza Rimunda, anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo. Asrila dan Afif merupakan kakak beradik.
Sebelumnya, ketiganya sempat memperoleh restorative justice dan hanya menjalani rehabilitasi atas kasus narkotika tersebut. Jalur hukum pidana yang ditempuh lewat keadilan restoratif itu tidak serta-merta menyelesaikan urusan internal partai. Mahkamah Partai tetap menjatuhkan sanksi pemecatan keanggotaan.
Dari situ, proses PAW semestinya bergulir. Namun hingga pertengahan November 2026, surat pemecatan resmi dari Mahkamah Partai belum diterima DPC Kabupaten Malang. Zia'ul Haq menyebut pihaknya tak bisa mendahului dokumen itu.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Zia'ul Haq bukan sosok pinggiran di struktur partai. Ia menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang serta Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. Pernyataannya menjadi rujukan utama soal posisi proses PAW saat ini.
Menurut Zia', alur setelah surat pemecatan turun sudah jelas. DPC akan mengajukan permohonan PAW kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Setelah itu, pengajuan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur.
"Karena anggota DPRD yang melantik Gubernur Jawa Timur, maka pengajuan PAW juga harus ada persetujuan Gubernur Jawa Timur," ujar Zia'ul Haq.
Ia juga menyinggung absennya UAM dari aktivitas kedewanan. "Untuk gaji yang bersangkutan masih menerima, karena tercatat masih aktif anggota DPRD. Tetapi selama ini sudah pernah ikut kegiatan sama sekali," tuturnya.
Di sisi lain, Habiburokhman telah menegaskan bahwa keputusan partai sudah diambil lewat mekanisme internal. Pernyataan itu menempatkan Mahkamah Partai sebagai pemegang kunci administrasi yang kini ditunggu daerah.
Latar Belakang: Mengapa Surat Mahkamah Partai Menentukan
Dalam struktur partai politik, Mahkamah Partai adalah lembaga yang memutus sengketa dan menjatuhkan sanksi keanggotaan. Putusannya bersifat mengikat secara internal. Namun, untuk urusan kursi dewan, partai tetap harus mengikuti prosedur administrasi negara.
PAW diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Mekanismenya berjenjang: pimpinan partai politik mengajukan permohonan penggantian antar waktu kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD menyampaikan usulan itu kepada kepala daerah melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Karena anggota DPRD kabupaten dilantik oleh gubernur, persetujuan Gubernur Jawa Timur menjadi syarat yang tidak bisa dilewati. Di titik inilah dokumen pemecatan dari Mahkamah Partai berfungsi sebagai alas hak. Tanpa surat itu, permohonan PAW dianggap belum lengkap.
Kondisi ini menjelaskan mengapa prosesnya terkesan lambat. Bukan karena partai menahan langkah, melainkan karena rantai administrasi belum tersambung dari tingkat pusat ke daerah.
Dampak: Kursi Aktif Tanpa Kehadiran dan Nama Pengganti yang Menunggu
Selama proses berjalan, dampaknya terasa pada dua hal: kinerja dewan dan uang publik. UAM masih menerima gaji sebagai anggota DPRD meski tidak pernah hadir dalam kegiatan. Kursi Dapil 7 yang mencakup Kecamatan Wajak, Tajinan, Poncokusumo, dan Tumpang praktis kehilangan wakil yang aktif.
Nama pengganti sudah mengerucut. Zia'ul Haq menyebut pengganti UAM akan mengikuti mekanisme, yakni pemilik suara nomor dua di bawah UAM pada Pemilu 2024 di daerah pemilihan yang sama, yaitu Joko Eko Sujarwanto.
Berikut ringkasan posisi proses PAW UAM saat ini:
- Putusan pemecatan tiga kader Gerindra Jatim diambil Mahkamah Partai lewat sidang 8 Oktober 2026.
- Surat pemecatan untuk DPC Kabupaten Malang belum diterima hingga 17 November 2026.
- Setelah surat turun, DPC mengajukan PAW ke Ketua DPRD Kabupaten Malang.
- Usulan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapat persetujuan.
- Pengganti UAM di Dapil 7 adalah Joko Eko Sujarwanto, peraih suara nomor dua pada Pemilu 2024.
Bagi publik Kabupaten Malang, penantian ini berarti satu kursi legislatif tak terwakili secara efektif. Bagi partai, ini soal kredibilitas penegakan aturan internal yang sudah diputuskan sendiri.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Surat, Lalu Menembus Tiga Meja
Setelah surat Mahkamah Partai diterima, Zia'ul Haq memastikan DPC akan langsung bergerak. Pengajuan ke Ketua DPRD Kabupaten Malang menjadi langkah pertama, disusul penerusan ke Gubernur Jawa Timur.
Tidak ada tenggat resmi yang disebut dalam pemberitaan ini. Namun semakin lama surat tertahan, semakin panjang periode kursi tanpa kehadiran dan semakin besar pula sorotan terhadap proses internal Gerindra.
Yang jelas, kasus UAM bukan sekadar urusan satu kursi. Ia menjadi ujian bagaimana partai menerjemahkan putusan etik menjadi tindakan administratif yang berdampak nyata di daerah. Rujukan aturan PAW dapat ditelusuri pada laman resmi DPR RI yang memuat dasar hukum keanggotaan parlemen.
Analisis Redaksi
Ada jarak yang menganga antara keputusan partai dan realitas di lapangan. Mahkamah Partai sudah memutuskan pada 8 Oktober 2026, tetapi lebih dari sebulan kemudian DPC Kabupaten Malang masih menunggu kertas. Dalam organisasi sebesar Gerindra, jeda selama itu bukan hal kecil. Ia menyangkut koordinasi antara pengurus pusat, wilayah, dan kabupaten.
Yang paling dirugikan tentu konstituen Dapil 7. Mereka memilih wakil, tetapi yang duduk di kursi itu tidak hadir. Negara tetap membayar gaji, sementara fungsi representasi berhenti. Ini bukan kesalahan Gubernur Jawa Timur atau Ketua DPRD, melainkan soal kecepatan partai menyelesaikan administrasinya sendiri.
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa restorative justice dalam perkara narkotika tidak menghapus konsekuensi politik. Rehabilitasi menyelesaikan urusan hukum pidana, tetapi keanggotaan partai punya aturan sendiri. Publik berhak menuntut agar kedua jalur itu berjalan seiring, bukan saling menunggu. Jika surat pemecatan menjadi penghambat, maka yang perlu dibenahi adalah mekanisme internal partai, bukan kesabaran warga Kabupaten Malang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0