Wapres Pengganti Gibran Tak Wajib dari Parpol, Pakar Hukum Soroti Kepentingan Nasional

Nov 17, 2026 - 17:50
 0  1
Wapres Pengganti Gibran Tak Wajib dari Parpol, Pakar Hukum Soroti Kepentingan Nasional

Pakar hukum Dr. Lismanida, S.H., M.H., menilai Pasal 6A UUD 1945 tidak mewajibkan wakil presiden pengganti Gibran berasal dari partai politik. Menurutnya, posisi wapres lebih tepat diisi tokoh yang mewakili kepentingan nasional, bukan konsolidasi partai. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), merespons dinamika bursa calon wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri.

Ad
Ad

Lismanida menegaskan, konstitusi tidak mengatur syarat afiliasi partai bagi wapres. “Secara konstitusi sesuai Pasal 6A UUD 1945, tidak mewajibkan wapres pengganti Gibran dari parpol,” kata akademisi yang juga pakar hukum perdata ini. Ia justru menyoroti fungsi wapres sebagai pembantu presiden dan representasi daerah.

Baca juga: Indah Annisa Satu-satunya Kandidat Musda Golkar Madina, Pendaftaran Ditutup

Fungsi Wapres dan Representasi Daerah dalam Pasal 6A UUD 1945

Menurut Lismanida, Pasal 6A UUD 1945 hanya mengatur tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan kewajiban asal partai bagi penggantinya. Karena itu, ia menilai posisi wapres bisa diisi tokoh dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang merepresentasikan daerah.

“Kita sudah punya banyak masalah klasik urusan parpol dll, maka presiden yang urus politik luar negeri dan pertahanan, wapres yang kordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus dan percepatan pemerataan,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pembagian kerja presiden-wapres yang lebih teknis dan fungsional.

Ia menambahkan, wapres sebaiknya menjadi jembatan bagi masyarakat, bukan hanya untuk satu golongan. “Sebaiknya wapres sebagai jembatan untuk masyarakat bukan hanya untuk satu golongan saja,” kata Lismanida. Pandangan ini menempatkan wapres sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam percepatan pembangunan dan pemerataan.

Dalam konteks itu, Lismanida menyebut sejumlah tokoh DPD yang layak dipertimbangkan. “Ada Tamsil Linrung, Yoris, GKR Hemas, dan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin,” ucapnya. Ia menilai keempatnya memiliki kapasitas untuk mengemban tugas wapres.

Baca juga: PAW UAM Berproses: Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Surat Pemecatan Mahkamah Partai

Kriteria Wapres Pengganti Gibran dan Sosok dari DPD

Lismanida menilai, wapres pengganti Gibran sebaiknya memiliki pengalaman di daerah, jaringan yang kuat, dan pemahaman birokrasi. Kriteria itu, menurutnya, dimiliki oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin. “Sekarang ini, saya rasa Sultan Najamudin yang tepat dan pas, saya ngikuti dari awal kariernya beliau sampai dengan hari ini, dia tokoh muda juga berpengalaman sebagai kepala daerah, kuat di jaringan, paham birokrasi parlemen dan daerah, latar belakang beliau juga aktivis,” ujarnya.

Ia juga menyoroti Tamsil Linrung yang dinilai solid di Indonesia Timur. “Kalau Tamsil Linrung dia solid di Indonesia Timur. Kalau GKR Hemas lebih cocok sebagai negarawan,” imbuhnya. Penilaian ini menunjukkan pertimbangan geografis dan kapasitas kenegaraan dalam bursa cawapres.

Meski demikian, Lismanida mengaku belum mengikuti jejak tokoh lain secara mendalam. “Selain Sultan, saya kurang mengikuti jejak yang lain,” kata dia. Pernyataan ini menegaskan fokusnya pada sosok yang dinilai paling siap dari DPD.

Ia menekankan, wapres pengganti Gibran harus mampu menjalankan tugas konstitusional tanpa terjebak kepentingan partai. “Fungsi wapres itu adalah membantu presiden dan DPD sebagai representasi daerah sangat cocok mengemban tugas tersebut,” ujarnya. Menurutnya, kombinasi pengalaman daerah dan jaringan nasional menjadi modal penting.

Risiko Presiden-Wapres Satu Partai dan Pertanyaan Publik

Lismanida menyoroti potensi risiko jika presiden dan wapres berasal dari partai yang sama. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. “Apakah ini kepentingan nasional atau konsolidasi partai?” ujarnya.

Ia menilai, secara hukum hal itu boleh, tetapi secara politik kurang elok atau kurang bijak. “Meskipun secara hukum boleh, tetapi secara politik kurang elok atau kurang bijak. Sebaiknya wapres sebagai jembatan untuk masyarakat bukan hanya untuk satu golongan saja,” kata Lismanida. Pernyataan ini menegaskan pentingnya check and balance dalam pemerintahan.

Dalam pandangannya, wapres seharusnya memperkuat representasi daerah dan mempercepat pemerataan. “Wapres yang kordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus dan percepatan pemerataan,” ujarnya. Dengan begitu, posisi wapres tidak sekadar alat konsolidasi kekuatan politik.

Ia juga mengingatkan, masyarakat akan mencermati proses pemilihan wapres di MPR. “Kalau presiden dan wapres dari partai yang sama, menurutnya akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” kata dia. Pertanyaan itu, lanjutnya, menyangkut transparansi dan akuntabilitas politik.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Tenggat Konstitusional

Sebagai informasi, Gibran mengundurkan diri sebagai Wapres setelah mendapat tekanan politik terkait keabsahan ijasah pencalonan wapres, Kamis 12 November 2026. Pengunduran diri itu membuka proses pergantian wapres sesuai konstitusi.

Sebagai gantinya, presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR (terhitung sejak MPR menjadwalkan sidang). Sedangkan MPR punya waktu 60 hari untuk memilih salah satunya untuk menjadi wapres mendampingi Prabowo. Tenggat ini menjadi acuan penting bagi partai politik dan DPD dalam menyiapkan kandidat.

Proses itu menempatkan MPR sebagai forum pengambilan keputusan politik. Publik akan mencermati siapa dua nama yang diajukan presiden dan bagaimana MPR memilih. Dalam konteks inilah Lismanida menilai pentingnya sosok wapres yang merepresentasikan kepentingan nasional.

Ia menegaskan, proses pergantian wapres harus berjalan sesuai konstitusi. “Secara konstitusi sesuai pasal 6A UUD 1945, tidak mewajibkan wapres pengganti Gibran dari parpol,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi dasar argumentasi bahwa DPD dapat menjadi sumber kandidat.

Peta Bursa Cawapres dan Respons Publik

Bursa cawapres pengganti Gibran kini menjadi perhatian publik. Nama-nama dari DPD seperti Sultan Bahtiar Najamudin, Tamsil Linrung, dan GKR Hemas muncul dalam diskusi. Lismanida menilai, sosok dari DPD memiliki legitimasi representasi daerah yang kuat.

“Sekarang ini, saya rasa Sultan Najamudin yang tepat dan pas,” ujarnya. Pernyataan itu menambah dinamika bursa cawapres di tingkat nasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden dan MPR sesuai mekanisme konstitusional.

Publik juga mencermati pernyataan tokoh lain. Sebelumnya, Prof Lely menilai Sultan sebagai paket lengkap mendampingi Prabowo. Pandangan itu sejalan dengan penilaian Lismanida tentang kapasitas Sultan. Namun, Lismanida menekankan pentingnya kepentingan nasional di atas kepentingan partai.

Ia mengingatkan, wapres pengganti Gibran harus mampu bekerja dalam kerangka pemerintahan yang inklusif. “Sebaiknya wapres sebagai jembatan untuk masyarakat bukan hanya untuk satu golongan saja,” kata dia. Pernyataan ini menjadi penutup argumentasinya tentang kriteria wapres ideal.

Analisis Redaksi

Pernyataan Lismanida membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang makna konstitusi. Pasal 6A UUD 1945 memang tidak mengatur syarat partai bagi wapres pengganti. Namun, praktik politik selama ini sering menempatkan wapres sebagai representasi koalisi. Dalam konteks itu, argumen Lismanida menjadi pengingat bahwa konstitusi memberi ruang bagi kepentingan nasional.

Risiko presiden-wapres satu partai bukan sekadar soal simbol. Tanpa penyeimbang, konsolidasi kekuasaan bisa melemahkan kontrol publik. Pertanyaan “kepentingan nasional atau konsolidasi partai?” yang diajukan Lismanida relevan untuk dicermati MPR. Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan dalam memilih wapres.

Namun, gagasan mengangkat tokoh DPD juga perlu diuji. DPD memiliki legitimasi daerah, tetapi pengalaman eksekutif dan jaringan nasional tetap menjadi syarat penting. Sosok seperti Sultan Bahtiar Najamudin dinilai memenuhi kriteria itu. Keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme konstitusional yang transparan dan akuntabel.

Sumber: jatengpos.co.id, dpd.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad