Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Masih Terjadi, Pakar Hukum UNS Ungkap 7 Langkah Pencegahan

Nov 17, 2026 - 18:30
 0  1
Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Masih Terjadi, Pakar Hukum UNS Ungkap 7 Langkah Pencegahan

Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus masih terjadi dan menjadi persoalan serius di dunia pendidikan tinggi. Pakar hukum UNS memaparkan tujuh langkah pencegahan agar kekerasan seksual tidak terus berulang.

Ad
Ad

Pemaparan itu disampaikan merespons laporan kasus yang terus muncul dari berbagai kampus. Pencegahan dinilai tidak cukup berhenti pada imbauan, tetapi harus diwujudkan dalam aturan, kelembagaan, dan pendampingan korban.

Baca juga: BRI Gandeng Kejari Simalungun: MoU Hukum untuk Tata Kelola Bank Sehat

Rincian lengkap tujuh langkah tersebut termuat dalam pemberitaan Kompas.com. Artikel ini merangkum konteks kebijakan yang melatarbelakanginya, pihak yang berperan, serta dampaknya bagi mahasiswa.

Mengapa Kampus Masih Jadi Ruang Rawan Pelecehan Seksual

Kampus seharusnya menjadi tempat belajar yang aman. Kenyataannya, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, kerap membuka celah terjadinya pelecehan.

Korban sering enggan melapor karena takut berpengaruh pada nilai, kelulusan, atau reputasi. Ketimpangan posisi inilah yang membuat kasus sulit terungkap ke permukaan.

Pakar hukum UNS menilai pencegahan harus menyasar akar persoalan, bukan hanya menghukum pelaku setelah kejadian. Pendekatan itu mencakup pembenahan budaya kampus hingga mekanisme pelaporan yang benar-benar melindungi korban.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rokan Hulu, Ini Rincian yang Dibahas

Sejumlah kasus di berbagai daerah menunjukkan pola serupa: korban baru bersuara setelah lulus atau setelah tekanan publik menguat. Kondisi ini menandakan sistem pelaporan belum sepenuhnya dipercaya.

Tujuh Langkah Pencegahan yang Dipaparkan Pakar Hukum UNS

Melalui pemberitaan tersebut, pakar hukum UNS menjabarkan sejumlah upaya pencegahan pelecehan seksual di kampus. Langkah-langkah itu menekankan peran institusi, bukan semata tanggung jawab korban.

  • Membangun aturan dan kebijakan kampus yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual.
  • Membentuk dan mengaktifkan satuan tugas penanganan kekerasan seksual di tingkat kampus.
  • Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi rutin bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
  • Menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan pelapor.
  • Memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan akademik kepada korban.
  • Menindak pelaku secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Melakukan evaluasi berkala agar kebijakan pencegahan tidak berhenti di atas kertas.

Penekanan pada kelembagaan ini sejalan dengan semangat regulasi nasional yang mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual. Tanpa lembaga yang berjalan, aturan hanya menjadi dokumen tanpa daya ikat.

Peran Permendikbudristek 30/2021 dan Satgas PPKS

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Regulasi itu mewajibkan kampus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas berfungsi menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga merekomendasikan sanksi.

Namun implementasinya belum merata. Sebagian kampus baru membentuk satgas secara formal, sementara aktivitas pencegahan dan sosialisasi masih minim.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala yang kerap muncul. Di sisi lain, kapasitas anggota satgas dalam menangani laporan sensitif juga perlu terus ditingkatkan.

Rujukan kebijakan ini dapat ditelusuri pada laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dampak bagi Mahasiswa dan Reputasi Kampus

Pelecehan seksual berdampak luas. Korban bisa mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi, hingga kehilangan kesempatan menyelesaikan studi.

Bagi kampus, kasus yang tidak ditangani dengan baik merusak kepercayaan publik. Calon mahasiswa dan orang tua semakin jeli menilai bagaimana sebuah perguruan tinggi merespons laporan kekerasan.

Pencegahan yang berjalan baik justru menjadi nilai tambah. Kampus yang memiliki satgas aktif dan prosedur jelas menunjukkan komitmen melindungi seluruh sivitas akademika.

Pakar hukum UNS menegaskan bahwa rasa aman adalah prasyarat utama proses belajar. Tanpa itu, kualitas pendidikan tinggi sulit dipertahankan.

Langkah Selanjutnya: dari Kebijakan ke Praktik Harian

Setelah tujuh langkah pencegahan dipaparkan, tantangan berikutnya adalah penerapan. Kampus perlu memastikan setiap unit memahami prosedur pelaporan dan tidak menutup-nutupi kasus.

Pengawasan dari pemerintah dan lembaga independen menjadi kunci. Evaluasi berkala dapat mendorong kampus yang masih abai untuk segera membenahi diri.

Mahasiswa juga berperan sebagai pengawas kebijakan. Partisipasi dalam sosialisasi dan keberanian melapor, dengan perlindungan yang memadai, akan memperkuat sistem pencegahan.

Analisis Redaksi

Paparan pakar hukum UNS menegaskan satu hal: pencegahan pelecehan seksual di kampus bukan soal niat baik, melainkan soal sistem yang berjalan. Selama satgas hanya ada di dokumen dan saluran pelaporan tidak dipercaya korban, kasus akan terus berulang.

Persoalan terbesarnya ada pada relasi kuasa. Ketika mahasiswa bergantung pada dosen untuk nilai dan kelulusan, melapor menjadi keputusan yang mahal. Karena itu, perlindungan pelapor harus konkret, bukan sekadar janji kerahasiaan.

Kampus yang serius menangani isu ini perlu berani transparan soal jumlah laporan dan tindak lanjutnya. Keterbukaan semacam itu lebih meyakinkan daripada poster imbauan yang dipasang di lorong gedung.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad