BRI Gandeng Kejari Simalungun: MoU Hukum untuk Tata Kelola Bank Sehat

Nov 17, 2026 - 18:30
 0  1
BRI Gandeng Kejari Simalungun: MoU Hukum untuk Tata Kelola Bank Sehat

BRI Branch Office Pematangsiantar dan BRI Branch Office Perdagangan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Simalungun pada Selasa (17/11). MoU itu mengatur penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memperkuat tata kelola perbankan yang sehat.

Ad
Ad

Penandatanganan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun dan dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Munawal Hadi SH MH. Dari sisi BRI hadir Regional Collection Head BRI Region 1 Medan Bagus Abi Putranto, Area Head BRI Pematangsiantar Erwin Nur Himawan, Branch Office Head BRI Pematangsiantar Alvin Nur Muhammad, dan Branch Office Head BRI Perdagangan Ridho Esdianto Ermansyah.

Baca juga: Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Masih Terjadi, Pakar Hukum UNS Ungkap 7 Langkah Pencegahan

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simalungun Said Reza Pehlevi SH MSi ikut hadir bersama jajaran Jaksa Pengacara Negara dan manajemen BRI. Laporan lengkapnya dapat dibaca di ANTARA Sumut.

Kronologi Penandatanganan MoU BRI dan Kejari Simalungun

Kesepakatan ini lahir dari kebutuhan kedua institusi untuk memiliki payung hukum yang jelas dalam menangani persoalan perdata dan tata usaha negara. BRI sebagai bank dengan portofolio kredit luas di wilayah Simalungun dan Pematangsiantar menghadapi risiko hukum yang menempel pada aktivitas bisnis sehari-hari.

Munawal Hadi menandatangani mewakili Kejaksaan Negeri Simalungun. Dari pihak bank, empat pejabat BRI meneken dokumen yang sama, mulai dari level regional hingga kantor cabang.

Menurut keterangan BRI, kesepakatan bersama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan antara sektor perbankan dan aparat penegak hukum. Tiga sasaran utamanya: kepastian hukum, perlindungan kepentingan perusahaan, dan penyelesaian permasalahan hukum secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rokan Hulu, Ini Rincian yang Dibahas

Penandatanganan berlangsung singkat, tetapi cakupannya luas. MoU ini tidak hanya menyangkut soal kredit macet, tetapi juga berbagai persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

Bagi BRI, langkah ini melengkapi rangkaian upaya penguatan tata kelola yang sudah berjalan. Bagi Kejari Simalungun, kesepakatan ini memperluas peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendampingi badan usaha milik negara di wilayah hukumnya.

Empat Pejabat BRI yang Menandatangani dan Pesan Mereka

Area Head BRI Pematangsiantar Erwin Nur Himawan menyebut kerja sama dengan Kejari Simalungun sebagai bagian dari komitmen BRI memperkuat tata kelola perusahaan. Ia juga menyinggung soal kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.

"Kami meyakini bahwa kepastian hukum, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta prinsip tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis perbankan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan," ujar Erwin seperti dikutip dari rilis BRI.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kelembagaan berperan penting menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Efek lanjutannya, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan ikut terjaga.

Branch Office Head BRI Pematangsiantar Alvin Nur Muhammad memberi penekanan berbeda. Menurutnya, MoU ini harus memberi dukungan strategis dalam penanganan permasalahan hukum, terutama yang menyangkut aktivitas bisnis dan pengelolaan portofolio kredit.

"Kerja sama ini menjadi bagian penting dari komitmen BRI untuk menjaga kualitas aset dan memperkuat pengelolaan risiko kredit secara berkelanjutan," ujarnya.

Alvin menegaskan, penguatan kualitas portofolio kredit tidak berhenti pada penyelesaian kredit bermasalah. Ada pula peningkatan kualitas proses bisnis, pengawasan, dan penerapan prinsip kehati-hatian di setiap tahap pemberian kredit.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Perdata Perbankan

MoU ini menyentuh ranah Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang yang ditangani Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di kejaksaan. Di struktur kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara bertugas mewakili kepentingan negara dan badan usaha milik negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara.

Dalam praktiknya, peran itu mencakup pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum, hingga mewakili perusahaan di pengadilan. Bagi bank pelat merah, keberadaan Jaksa Pengacara Negara memberi lapisan perlindungan tambahan saat menghadapi gugatan atau sengketa kontrak.

Kesepakatan bersama semacam ini bukan hal baru di lingkungan BRI. Pola serupa sudah beberapa kali dijalin bank tersebut dengan kejaksaan di berbagai daerah. Rujukan kebijakan dan praktik kerja sama Kejaksaan dengan lembaga negara bisa ditelusuri melalui situs resmi Kejaksaan RI.

Yang membedakan, kali ini cakupannya menyasar dua kantor cabang sekaligus: Pematangsiantar dan Perdagangan. Artinya, wilayah kerja yang terlindungi lebih luas, mencakup kawasan ekonomi di sekitar Simalungun dan Sumatera Utara bagian utara.

Said Reza Pehlevi hadir mewakili seksi yang akan menjalankan fungsi teknis kesepakatan ini. Bersama jajaran Jaksa Pengacara Negara, ia akan menjadi titik kontak bagi BRI ketika persoalan hukum perdata muncul.

Dampak bagi Kualitas Aset dan Risiko Kredit BRI

Inti dari kesepakatan ini sebenarnya sederhana: kecepatan dan ketepatan penanganan masalah hukum. Ketika sengketa kredit bermasalah tertangani rapi, kualitas aset bank terjaga. Beban pencadangan bisa ditekan, dan laba tidak tergerus.

BRI menyebut kerja sama ini diharapkan membuat penanganan permasalahan hukum, termasuk penyelesaian kredit bermasalah, berjalan lebih efektif dan profesional. Namun tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada beberapa dampak yang bisa dibaca dari langkah ini:

  • Kepastian hukum bagi BRI dalam menghadapi gugatan perdata maupun sengketa tata usaha negara.
  • Perlindungan kepentingan perusahaan saat berhadapan dengan debitur yang bermasalah.
  • Percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara.
  • Penguatan proses bisnis dan pengawasan di setiap tahap pemberian kredit.
  • Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di wilayah Simalungun.

Bagi nasabah, kesepakatan ini tidak mengubah hak dan kewajiban mereka. Yang berubah adalah cara bank menangani sengketa: lebih terstruktur, dengan melibatkan aparat penegak hukum sejak awal.

Alvin menambahkan, koordinasi dan komunikasi dengan Kejari Simalungun juga diharapkan menguat saat BRI menghadapi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang menyangkut kepentingan perusahaan.

Langkah Selanjutnya: Transformasi BRI dan Pengawasan Berkelanjutan

Setelah dokumen diteken, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Kedua pihak perlu menyusun mekanisme kerja, menentukan alur komunikasi, dan menetapkan siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam penanganan kasus.

BRI menyebut langkah ini sejalan dengan transformasi berkelanjutan perusahaan dalam membangun institusi keuangan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Yang perlu diawasi publik, tentu saja, adalah pelaksanaannya. MoU kerap menjadi seremoni tahunan tanpa jejak yang jelas. Ukuran keberhasilannya bukan pada tebal dokumen, melainkan pada berapa banyak sengketa yang selesai lebih cepat dan berapa banyak potensi kerugian yang dicegah.

Kejari Simalungun pun punya tanggung jawab serupa. Peran Jaksa Pengacara Negara harus tetap berada di koridor hukum, bukan menjadi alat menekan debitur. Prinsip kehati-hatian yang disebut berulang kali dalam rilis BRI hanya bermakna jika diterapkan dua arah: oleh bank maupun oleh pendamping hukumnya.

Analisis Redaksi

Ada dua cara membaca MoU ini. Pertama, sebagai praktik tata kelola yang wajar bagi bank besar dengan portofolio kredit tersebar. Kedua, sebagai pengakuan bahwa risiko hukum di sektor perbankan tidak lagi bisa ditangani sendirian oleh tim legal internal.

Pilihan BRI menggandeng Kejaksaan Negeri Simalungun masuk akal secara operasional. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan yang tidak dimiliki konsultan hukum swasta, terutama saat berhadapan dengan instansi pemerintah atau perkara tata usaha negara. Namun ada catatan yang perlu diajukan.

Pertama, kesepakatan semacam ini menciptakan ketergantungan baru pada aparat penegak hukum. Jika tidak dikelola dengan pagar prosedur yang jelas, kerja sama perdata bisa bergeser menjadi tekanan terhadap debitur. Kedua, efektivitas MoU sulit diukur jika tidak ada laporan berkala yang terbuka.

BRI dalam beberapa tahun terakhir memang gencar membenahi tata kelola. Namun publik menilai hasilnya dari angka kredit bermasalah dan kualitas layanan, bukan dari jumlah penandatanganan kerja sama. MoU ini baru bernilai jika terbukti mempercepat penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan hak nasabah.

Yang juga patut dicatat: wilayah Simalungun dan Pematangsiantar adalah pasar kredit yang tumbuh, dengan dominasi sektor riil dan UMKM. Di wilayah seperti ini, sengketa kredit biasanya berskala kecil tetapi jumlahnya banyak. Efisiensi penanganan menjadi kunci, bukan sekadar kekuatan hukum.

Kejaksaan sendiri memiliki pedoman kerja sama dengan lembaga negara yang bisa dijadikan acuan transparansi. Selama alurnya jelas dan dapat diaudit, sinergi seperti ini layak didukung. Sebaliknya, tanpa pengawasan, MoU hanya menjadi dokumen tebal yang berdebu di lemari arsip.

Bagi BRI, taruhan sesungguhnya ada pada kepercayaan publik. Bank yang mengklaim menjunjung tata kelola harus siap menunjukkan hasilnya secara terbuka, termasuk saat berhadapan dengan nasabah yang sedang kesulitan membayar.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad