Sultan Tegaskan DPD Bukan Partai Politik: Tak Bisa Usung Capres-Cawapres
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Dewan Perwakilan Daerah bukan partai politik. Karena itu, DPD tidak memiliki kewenangan mengusung atau mencalonkan pasangan calon. Dukungan sejumlah senator kepada Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai sikap personal, bukan keputusan lembaga.
Pernyataan itu disampaikan Sultan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026), merespons munculnya dukungan sejumlah anggota DPD RI kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden. Sultan menegaskan posisi konstitusional DPD RI sebagai representasi daerah, bukan organisasi politik yang memiliki hak mengusung calon.
Baca juga: Lamhot Sinaga: Dasco Mampu Bangun Dialog dengan Partai di Luar Pemerintah
Kronologi Dukungan Senator untuk Dasco
Dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad muncul dari lingkungan parlemen. Sejumlah anggota DPD RI menyatakan sikap mendukung Dasco sebagai calon wakil presiden. Dukungan itu tidak melalui mekanisme resmi lembaga, melainkan lahir dari kedekatan personal dan komunikasi yang terbangun antar sesama penghuni kompleks parlemen.
Sultan menjelaskan, hubungan komunikasi dan persahabatan menjadi latar belakang munculnya dukungan tersebut. Menurutnya, sejumlah anggota DPD RI mengenal baik Dasco dan menilai yang bersangkutan memiliki perhatian terhadap kepentingan daerah.
"Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Dukungan itu sendiri tidak diikuti oleh mekanisme pengambilan keputusan resmi di tingkat lembaga. Tidak ada rapat paripurna, tidak ada keputusan pimpinan, dan tidak ada surat resmi yang menyatakan DPD RI mendukung salah satu nama. Sikap sejumlah senator itu murni inisiatif personal.
Baca juga: Indah Annisa Satu-satunya Kandidat Musda Golkar Madina, Pendaftaran Ditutup
Dalam pemberitaan sebelumnya, DPR juga menyetujui RUU Tata Cara Pembentukan UU sebagai usul DPR. Dinamika di parlemen memang sedang hangat, termasuk soal pencalonan pada Pilpres mendatang. Namun Sultan memastikan DPD RI tidak ikut masuk ke ranah pencalonan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Pihak utama dalam pernyataan ini adalah Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua DPD RI. Ia merupakan pimpinan tertinggi di lembaga yang beranggotakan 152 orang tersebut. Sultan menegaskan posisi DPD RI secara konstitusional.
"Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan," tutup Sultan.
Pihak lain yang disebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Dasco menjadi sosok yang mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPD RI. Dukungan itu muncul karena penilaian terhadap perhatian Dasco kepada kepentingan daerah.
Sejumlah anggota DPD RI yang memberikan dukungan tidak disebutkan namanya secara rinci dalam keterangan tersebut. Mereka adalah senator yang memiliki kedekatan personal dengan Dasco. Dukungan itu disampaikan secara personal, bukan melalui jalur kelembagaan.
DPD RI saat ini memiliki 152 anggota yang berasal dari seluruh Indonesia. Jumlah itu merupakan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Sultan menekankan bahwa kekuatan representasi itu yang menjadi fokus DPD, bukan pencalonan politik.
Latar Belakang Konstitusional: Mengapa DPD Tak Bisa Mencalonkan
Posisi DPD RI diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini dibentuk sebagai representasi daerah, bukan sebagai partai politik. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. Mandatnya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. DPD RI tidak termasuk dalam kategori itu. Karena itu, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan pasangan calon.
Kedudukan konstitusional DPD RI berbeda dengan partai politik. DPD RI tidak memiliki hak untuk mengusung calon dalam pemilihan presiden. Dukungan politik yang disampaikan anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga.
Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon. Hal ini yang ditegaskan Sultan untuk meluruskan tafsir publik.
Pernyataan Sultan juga merespons potensi tafsir yang berkembang di publik. Dukungan sejumlah senator bisa disalahartikan sebagai sikap lembaga. Sultan memastikan hal itu tidak benar. Dukungan itu bersifat personal dan tidak mengikat lembaga.
Dampak Politik dan Reaksi Publik
Pernyataan Sultan menjadi penegasan penting di tengah dinamika politik menjelang Pilpres. Dukungan dari sejumlah senator bisa memicu spekulasi tentang arah politik DPD RI. Namun Sultan memastikan DPD RI tetap pada koridor konstitusional.
Bagi Dasco, dukungan dari sejumlah anggota DPD RI menjadi sinyal positif. Namun dukungan itu tidak serta-merta menjadi tiket pencalonan. Kewenangan mengusung calon tetap berada di tangan partai politik. Dasco sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dukungan tersebut dalam artikel ini.
Bagi DPD RI, pernyataan Sultan menjadi pengingat bahwa lembaga ini tidak boleh terlibat dalam politik praktis pencalonan. DPD RI harus fokus pada mandat representasi daerah. Kekuatan 152 anggota seharusnya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, bukan untuk mendukung pencalonan.
Publik pun perlu memahami perbedaan antara sikap personal anggota dan sikap resmi lembaga. Dukungan personal tidak mengikat lembaga. Hal ini penting agar tidak terjadi misinformasi tentang posisi DPD RI dalam pencalonan.
Reaksi publik terhadap pernyataan Sultan beragam. Sebagian menilai penegasan itu tepat untuk menjaga marwah lembaga. Sebagian lain mempertanyakan mengapa dukungan personal itu muncul ke publik. Namun Sultan telah memberikan klarifikasi yang jelas.
Langkah Selanjutnya: DPD Fokus pada Kepentingan Daerah
Ke depan, DPD RI akan tetap fokus pada mandat representasi daerah. Sultan menegaskan bahwa DPD RI memiliki 152 anggota yang berasal dari seluruh Indonesia. Kekuatan itu akan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Dukungan personal sejumlah anggota kepada Dasco tidak akan mengubah arah lembaga. DPD RI tidak akan mengusung atau mencalonkan pasangan calon. Hal ini sesuai dengan posisi konstitusional DPD RI.
Jika ada anggota yang ingin mendukung secara personal, hal itu tidak dilarang. Namun dukungan itu tidak boleh mengatasnamakan lembaga. Sultan menegaskan bahwa DPD RI bukan partai politik.
Pernyataan Sultan juga menjadi sinyal bahwa DPD RI tidak akan terlibat dalam politik praktis pencalonan. Fokus lembaga tetap pada legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, publik akan menantikan apakah dukungan personal itu berlanjut atau mereda. Namun yang jelas, DPD RI telah menegaskan posisinya. Lembaga ini bukan partai politik.
Analisis Redaksi
Pernyataan Sultan Baktiar Najamudin adalah pengingat dasar yang sering dilupakan dalam hiruk-pikuk politik. DPD RI bukan partai politik. Karena itu, DPD tidak bisa mengusung calon. Hal ini bukan sekadar formalitas, melainkan konsekuensi konstitusional yang harus dihormati.
Di sisi lain, munculnya dukungan personal sejumlah senator kepada Dasco menunjukkan bahwa politik personal tidak bisa dihindari. Anggota DPD RI adalah manusia politik yang memiliki preferensi. Namun preferensi personal tidak boleh disalahartikan sebagai sikap lembaga. Di sinilah pentingnya klarifikasi seperti yang dilakukan Sultan.
Yang perlu dicermati adalah bagaimana publik menyikapi pernyataan ini. Jangan sampai dukungan personal sejumlah senator dianggap sebagai dukungan resmi DPD RI. Klarifikasi Sultan sudah cukup jelas. Tugas media dan publik adalah menyampaikan informasi secara utuh, bukan sepotong-sepotong.
Sumber: news.detik.com, dpd.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0