Lamhot Sinaga: Dasco Mampu Bangun Dialog dengan Partai di Luar Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas membangun dialog dengan partai-partai di luar pemerintahan. Kemampuan itu disebut penting untuk menjaga stabilitas politik nasional sekaligus memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Menurut saya, Pak Dasco tidak hanya mampu menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membangun dialog dengan partai-partai di luar pemerintahan. Ini penting. Kita tidak ingin demokrasi hanya diisi oleh komunikasi di antara kelompok yang memiliki kepentingan sama. Pemerintah juga harus mampu mendengar kritik dan membangun dialog dengan kekuatan politik yang berbeda pandangan," ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.
Baca juga: Sultan Tegaskan DPD Bukan Partai Politik: Tak Bisa Usung Capres-Cawapres
Kronologi dan Konteks Pernyataan Lamhot
Pernyataan Lamhot muncul di tengah pembicaraan publik tentang sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama sudah mengemuka, tetapi belum ada keputusan resmi soal calon wakil presiden. Lamhot sendiri menyampaikan pandangannya dalam keterangan tertulis di Jakarta, tanpa menyebut tanggal spesifik.
Dalam keterangan itu, Lamhot menekankan bahwa kemampuan menjembatani perbedaan menjadi modal penting bagi Presiden Prabowo. Komunikasi yang terpelihara, kata dia, membuat perbedaan pandangan tidak harus berkembang menjadi konflik politik yang menghambat agenda pembangunan.
Ia juga menyoroti peran partai non-koalisi. Menurut Lamhot, partai-partai di luar pemerintahan tetap memiliki fungsi penting sebagai mitra kritis sekaligus bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pernyataan ini sejalan dengan diskursus tentang kualitas demokrasi di tengah dominasi koalisi besar.
Lamhot tidak berbicara dalam kapasitas resmi Komisi VII. Ia menyampaikan penilaian pribadi sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, partai yang berada di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Posisi itu membuat pernyataannya tentang dialog lintas partai terasa relevan.
Baca juga: Indah Annisa Satu-satunya Kandidat Musda Golkar Madina, Pendaftaran Ditutup
Siapa Lamhot Sinaga dan Sufmi Dasco Ahmad
Lamhot Sinaga adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi. Ia dikenal sebagai politikus Partai Demokrat yang cukup vokal soal isu energi dan kebijakan publik.
Sufmi Dasco Ahmad menjabat Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo Subianto dan telah lama terlibat dalam dinamika politik nasional, termasuk saat Prabowo masih berada di luar pemerintahan.
Dalam penilaian Lamhot, Dasco memiliki pengalaman dan jejaring komunikasi lintas partai yang menjadi modal untuk menjalankan peran sebagai penghubung. Selama menjabat pimpinan DPR, Dasco dinilai mampu membangun hubungan dengan berbagai pimpinan partai politik, baik di dalam maupun di luar koalisi.
"Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang kuat, tetapi tetap terbuka. Pemerintahan yang memiliki dukungan politik, tetapi juga mampu mendengarkan kritik. Di sinilah pentingnya figur wakil presiden yang mampu menjadi penghubung dan menjaga komunikasi dengan semua kekuatan politik. Saya melihat karakter dan pengalaman Pak Dasco memenuhi kebutuhan tersebut," kata Lamhot.
Latar Belakang: Pentingnya Dialog dengan Partai Non-Koalisi
Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto terbilang gemuk. Hampir semua partai besar di DPR bergabung, menyisakan sedikit kekuatan di luar pemerintahan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang melemahnya fungsi kontrol parlemen.
Dalam sistem presidensial, partai non-koalisi berperan sebagai penyeimbang. Mereka mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kritik, dan menjadi saluran aspirasi kelompok yang tidak terwakili di koalisi. Tanpa oposisi yang sehat, demokrasi berisiko kehilangan daya koreksinya.
Lamhot tampaknya ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup diri. Dialog dengan kekuatan politik berbeda pandangan bukan tanda kelemahan, melainkan cara menjaga legitimasi dan kualitas kebijakan. Ia menyebut komunikasi yang sehat sebagai prasyarat agar kritik disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang konstruktif.
Pandangan ini sejalan dengan pengalaman Dasco. Sebagai politikus yang lama berhadapan dengan pemerintah saat Prabowo masih di oposisi, Dasco memahami dinamika komunikasi lintas kubu. Pengalaman itu dinilai Lamhot sebagai nilai tambah jika Dasco dipertimbangkan mendampingi Prabowo.
Dampak Pernyataan Lamhot terhadap Wacana Koalisi
Pernyataan Lamhot berpotensi memperkuat wacana pencalonan Dasco sebagai wakil presiden. Ia secara eksplisit menyebut kemampuan komunikasi lintas kelompok sebagai salah satu keunggulan Dasco yang relevan untuk posisi tersebut.
Namun, Lamhot juga menekankan bahwa wakil presiden tidak hanya dituntut mampu secara administratif dan koordinasi pemerintahan. Figur itu harus bisa menjadi penghubung antara presiden, parlemen, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat.
Kriteria itu menempatkan Dasco dalam kerangka yang lebih luas: bukan sekadar pelengkap koalisi, tetapi perekat komunikasi politik. Jika wacana ini menguat, tekanan publik untuk segera mengumumkan nama calon wakil presiden bisa meningkat.
Di sisi lain, pernyataan Lamhot bisa dibaca sebagai sinyal dari Partai Demokrat. Sebagai partai di luar koalisi, Demokrat memiliki kepentingan agar komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka. Dukungan terhadap figur seperti Dasco menjadi cara menjaga jembatan itu tanpa harus masuk ke dalam kabinet.
Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Dinanti
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra atas pernyataan Lamhot. Presiden Prabowo juga belum mengumumkan nama calon wakil presiden.
Sejumlah pernyataan pejabat sebelumnya menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menyebut belum ada nama yang diserahkan presiden. Pernyataan itu dirangkum dalam pemberitaan ANTARA terkait topik yang sama.
Yang jelas, diskursus tentang sosok pendamping Prabowo masih dinamis. Nama-nama bermunculan, tetapi keputusan akhir ada di tangan presiden. Pernyataan Lamhot menambah satu argumen: kemampuan berdialog dengan pihak di luar pemerintah menjadi kriteria yang tidak bisa diabaikan.
Publik menunggu apakah wacana ini akan berlanjut menjadi pembahasan resmi di internal partai koalisi. Jika ya, posisi Dasco sebagai salah satu kandidat kuat akan semakin menguat.
Analisis Redaksi: Kritik sebagai Bahan Bakar Demokrasi
Pernyataan Lamhot Sinaga menyentuh titik lemah demokrasi Indonesia saat ini: koalisi yang terlalu gemuk membuat garis pemisah antara pemerintah dan oposisi nyaris hilang. Ketika hampir semua partai ada di dalam, fungsi kontrol melemah. Dalam kondisi itu, kemampuan membangun dialog dengan pihak di luar pemerintahan menjadi obat agar demokrasi tidak menjadi monolog.
Lamhot tidak sedang berteori. Ia berasal dari partai yang memilih di luar koalisi, sehingga pernyataannya tentang pentingnya kritik punya dasar pengalaman. Namun, publik berhak bertanya: apakah dialog yang dimaksud benar-benar membuka ruang kritik, atau justru cara lain untuk menarik partai non-koalisi masuk ke dalam lingkaran kekuasaan? Jawabannya tergantung pada praktik, bukan retorika.
Yang patut diapresiasi, Lamhot tidak memposisikan partai non-koalisi sebagai musuh. Ia menyebut mereka mitra kritis. Pandangan ini sehat. Pemerintahan yang kuat bukan yang tidak pernah dikritik, melainkan yang mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam. Jika prinsip itu dipegang, siapa pun yang mendampingi Prabowo nanti punya tugas utama: menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, bukan menutupnya dengan alasan stabilitas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0