Yusril Serahkan 50 Rekomendasi Hukum dan HAM 2027 ke Kementerian dan Lembaga

Nov 17, 2026 - 19:10
 0  1
Yusril Serahkan 50 Rekomendasi Hukum dan HAM 2027 ke Kementerian dan Lembaga

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga. Jumlah penerima bertambah dari 39 instansi pada tahun sebelumnya.

Ad
Ad

Rekomendasi itu diserahkan agar aspek hukum dan hak asasi manusia masuk ke dalam penyusunan program kerja setiap instansi. Yusril menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Selasa, 17 November 2026, merujuk pemberitaan Liputan6.com.

Baca juga: Stop The Wedding: Pakar Hukum Islam UMM Beberkan 7 Dimensi Kesiapan Nikah

Dari 39 ke 50 Instansi Penerima Rekomendasi

Jumlah kementerian dan lembaga yang menerima rekomendasi hukum dan HAM tahun ini mencapai 50. Angka itu naik 11 instansi dibandingkan tahun lalu yang hanya menyasar 39 kementerian dan lembaga.

Yusril menjelaskan alasan perluasan penerima. Masalah hukum dan HAM tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan hampir seluruh bidang pemerintahan.

"Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menempatkan rekomendasi ini sebagai acuan awal sebelum kementerian dan lembaga menyusun rencana kerja masing-masing.

Baca juga: Kuliah Ilmu Hukum di Usia 41 Tahun: Kisah Dedi Prima Membuktikan Belajar Tak Mengenal Batas Usia

Penambahan penerima dari 39 menjadi 50 juga menunjukkan cakupan koordinasi yang makin luas. Instansi yang sebelumnya tidak masuk daftar kini ikut menerima rekomendasi serupa.

Contoh Sektor yang Bersinggungan dengan HAM

Yusril memberi contoh konkret agar rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen. Pemenuhan hak atas kesehatan, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari peran Kementerian Kesehatan.

Begitu pula jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Persoalan itu menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama, bukan semata urusan Kemenko Kumham Imipas.

Dua contoh itu memperlihatkan pola yang sama. Hak asasi manusia terpenuhi atau tidak justru ditentukan oleh kebijakan sektoral yang dijalankan kementerian teknis.

Dengan logika tersebut, rekomendasi hukum dan HAM 2027 diarahkan agar setiap instansi memeriksa dampak kebijakannya terhadap hak warga. Bukan hanya soal penegakan hukum pidana, tetapi juga layanan publik sehari-hari.

Mekanisme Pelaporan Tahunan sebagai Pengawal

Untuk memastikan rekomendasi dijalankan, Kemenko Kumham Imipas menghimpun laporan pelaksanaan dari setiap kementerian dan lembaga. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap tahun.

Mekanisme ini membuat rekomendasi memiliki tindak lanjut yang terukur. Setiap instansi diminta melaporkan apa saja yang sudah dijalankan sesuai kewenangannya.

Alur koordinasinya secara ringkas:

  • Kemenko Kumham Imipas menyusun dan menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM 2027.
  • Kementerian dan lembaga menjadikan rekomendasi sebagai perhatian dalam penyusunan program kerja.
  • Setiap instansi menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala setiap tahun.
  • Kemenko Kumham Imipas menghimpun laporan sebagai bahan evaluasi koordinasi.

Dengan pola itu, fungsi Kemenko Kumham Imipas lebih banyak berada di ranah penyelarasan daripada eksekusi di lapangan.

Mandat Koordinasi Kasus HAM Berat Masa Lalu

Selain rekomendasi kebijakan, Yusril menyebut pihaknya mendapat mandat mengoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, kewenangan penegakan hukum tetap berada pada lembaga terkait.

Pembagian kewenangan itu ditegaskan Yusril. Kemenko Kumham Imipas tidak mengambil alih pekerjaan lembaga yang sudah memiliki dasar hukum.

"Bukan kami mau tangani langsung tapi hanya melakukan pengkoordinasian karena memang tugas-tugas untuk melakukan penyelidikan ada pada Komnas HAM, tugas melakukan penyidikan ada pada Kejaksaan Agung," ujar Yusril.

Pernyataan itu menempatkan Komnas HAM pada tahap penyelidikan dan Kejaksaan Agung pada tahap penyidikan. Kemenko Kumham Imipas berperan menyelaraskan langkah antarlembaga agar penanganan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Bagi publik, pembagian peran ini penting untuk membaca siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahap. Penyelidikan bukan penyidikan, dan koordinasi bukan penindakan.

Mengapa Rekomendasi Menyasar Semua Kementerian

Langkah menyerahkan rekomendasi ke puluhan instansi berbeda dari pendekatan yang menempatkan hukum dan HAM sebagai urusan satu kementerian saja. Yusril menegaskan kedua urusan itu menyentuh seluruh bidang pemerintahan.

Karena itu, Kemenko Kumham Imipas menempatkan rekomendasi sebagai instrumen lintas sektor. Setiap kementerian diminta mempertimbangkan aspek hukum dan HAM dalam merancang program, bukan setelah program berjalan.

Perluasan penerima dari 39 menjadi 50 instansi memperlihatkan arah tersebut. Cakupan koordinasi melebar, sementara laporan pelaksanaan tetap diminta setiap tahun.

Yang belum dijelaskan dalam pemberitaan adalah rincian isi rekomendasi, daftar 50 instansi penerima, serta tenggat penyampaian laporan. Informasi itu belum disampaikan Yusril dalam keterangan kepada wartawan.

Sebagai perbandingan, Liputan6.com juga memberitakan pemberitaan Liputan6.com seputar pernyataan Yusril yang mengingatkan menteri agar tidak terus membawa masalah ke Presiden. Pernyataan itu memperlihatkan gaya koordinasi yang menekankan penyelesaian di tingkat kementerian.

Analisis Redaksi

Menyerahkan rekomendasi kepada 50 kementerian dan lembaga adalah pilihan yang masuk akal secara arsitektur pemerintahan. Hukum dan HAM memang tidak mungkin dikerjakan satu kementerian. Masalahnya bergeser ke tindak lanjut: seberapa serius rekomendasi ini memengaruhi penyusunan program kerja, atau hanya menjadi lampiran yang dibahas sekali lalu dilupakan.

Mekanisme laporan tahunan sebenarnya bisa menjadi alat uji yang cukup tajam. Jika laporan itu terbuka dan bisa dibandingkan antartahun, publik dapat menilai instansi mana yang benar-benar mengubah kebijakan dan mana yang sekadar memenuhi formalitas. Tanpa keterbukaan, laporan tahunan hanya menambah tumpukan dokumen.

Pernyataan Yusril soal HAM berat masa lalu juga layak dibaca dengan hati-hati. Pembagian kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sudah jelas, tetapi koordinasi antarlembaga kerap menjadi titik macet. Di sinilah peran Kemenko Kumham Imipas diuji, bukan pada seberapa sering rapat digelar, melainkan pada apakah penyelidikan benar-benar bergerak menuju penyidikan.

Rekomendasi yang baik tidak diukur dari jumlah penerima, melainkan dari perubahan yang terjadi setelahnya. Angka 50 adalah awal, bukan capaian.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad