Calon Ketua Knesset Tolak Syarat Netanyahu dan Smotrich soal Anggota Parlemen Arab

Nov 17, 2026 - 19:10
 0  1
Calon Ketua Knesset Tolak Syarat Netanyahu dan Smotrich soal Anggota Parlemen Arab

Matan Kahana, calon ketua parlemen Israel (Knesset), pada Senin menolak tawaran dukungan dari Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Tawaran itu mensyaratkan agar anggota parlemen dari partai-partai Arab tidak diberi posisi sebagai wakil ketua parlemen.

Ad
Ad

Penolakan tersebut disampaikan Kahana melalui pernyataan tertulis beberapa jam setelah Smotrich mengunggah surat terbuka di platform X. Kahana menyebut syarat itu bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Baca juga: Presiden dan Wapres Satu Partai: Mengapa Yunarto Wijaya Sebut Wapres Pembantu Premium

Anggota Knesset dijadwalkan memberikan suara pada Selasa untuk memilih pengganti Amir Ohana dari Partai Likud sebagai ketua parlemen. Kahana, anggota parlemen dari Partai Yashar, diperkirakan memperoleh dukungan 67 dari total 120 anggota Knesset, termasuk 19 anggota parlemen Arab.

Isi Surat Smotrich dan Syarat yang Diajukan

Dalam surat yang diunggah melalui platform media sosial X, Smotrich, pemimpin Partai Religious Zionism, menawarkan dukungan terhadap pencalonan Kahana. Ia menyebut dukungan tersebut akan memberikan Kahana “dukungan Zionis yang luas dan melampaui batas-batas politik”.

Partai Likud pimpinan Netanyahu juga menyatakan bahwa tawaran tersebut disampaikan secara bersama oleh kedua tokoh itu. Artinya, dukungan tidak datang dari satu partai saja, melainkan dari dua kekuatan utama dalam koalisi pemerintahan sementara.

Namun, ada sejumlah syarat yang menyertai tawaran tersebut. Smotrich meminta Kahana menyatakan bahwa dirinya hanya akan menjabat sebagai ketua parlemen sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Ia juga diminta berjanji mengundurkan diri apabila pemerintahan berikutnya menginginkan penggantinya.

Baca juga: Dasco Calon Wapres Terkuat: Mengapa Partai Koalisi Tak Usung Nama Sendiri?

Selain itu, Smotrich menuntut agar Kahana tidak menunjuk wakil ketua parlemen dari daftar partai yang “tidak menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris”. Persyaratan ini ditujukan kepada dua partai Arab, yakni Ra’am dan Joint List.

Dua partai itu memang tidak memasukkan Hamas dalam daftar organisasi terlarang. Sikap tersebut menjadi alasan bagi Smotrich untuk menutup peluang mereka menduduki kursi wakil ketua.

Penolakan Tegas Kahana dan Alasan Prinsipil

Kahana langsung menolak tuntutan tersebut. “Saya menolak tuntutan Anda karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab. Saya meminta Anda menghormati proses demokrasi dan hasilnya,” kata Kahana dalam sebuah pernyataan.

Ia mempertanyakan alasan dirinya diminta mengabaikan komunitas yang mencakup 21 persen populasi Israel, termasuk kelompok-kelompok politik yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Netanyahu dan Smotrich.

Kahana mengakui bahwa pemerintahan berikutnya dapat mengupayakan penggantian dirinya. Namun, ia berjanji menjadikan Knesset sebagai tempat berlangsungnya “dialog yang saling menghormati dan substantif”, serta mencerminkan kehendak seluruh warga Israel.

Pernyataan itu menegaskan posisi Kahana sebagai calon ketua yang ingin menjaga netralitas lembaga legislatif. Ia tidak hanya menolak satu syarat, tetapi juga menolak logika yang menempatkan sebagian warga negara di luar jangkauan representasi.

“Saya meminta Anda menghormati proses demokrasi dan hasilnya,” ujarnya menambahkan, seperti dikutip dari laporan Anadolu Agency.

Rekomendasi Komite dan Pencalonan Wakil Ketua

Sebelumnya pada Senin, Komite Pengaturan Knesset merekomendasikan sembilan calon wakil ketua parlemen sementara. Di antara nama-nama yang diusulkan terdapat Ahmad Tibi dari Joint List dan Walid Taha dari Ra’am.

Namun, seluruh pencalonan tersebut masih membutuhkan persetujuan pleno Knesset. Artinya, keputusan akhir tetap berada di tangan seluruh anggota parlemen, bukan hanya komite atau pimpinan partai.

Partai Likud sebelumnya berupaya menunda pemilihan ketua parlemen hingga pemerintahan baru terbentuk. Akan tetapi, partai-partai oposisi Israel dan Arab mendesak agar pemungutan suara segera dilaksanakan. Desakan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani lebih dari 61 anggota parlemen.

Desakan itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Knesset ingin proses pemilihan berjalan sesuai jadwal. Penundaan dianggap tidak perlu karena posisi ketua parlemen dibutuhkan untuk menjalankan fungsi legislatif sehari-hari.

  • Pemungutan suara dijadwalkan Selasa di pleno Knesset.
  • Kahana diperkirakan meraih 67 suara dari 120 anggota.
  • Sembilan calon wakil ketua direkomendasikan Komite Pengaturan.
  • Dua di antaranya berasal dari partai Arab: Ahmad Tibi dan Walid Taha.

Latar Belakang Politik dan Posisi Partai Arab

Partai-partai Arab di Israel, seperti Ra’am dan Joint List, memiliki posisi penting dalam konfigurasi politik Knesset. Mereka mewakili sekitar 21 persen populasi Israel yang selama ini sering terpinggirkan dalam pembagian kursi kepemimpinan parlemen.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ra’am pernah bergabung dengan koalisi pemerintahan, sementara Joint List lebih sering berada di luar pemerintahan. Keduanya memiliki pandangan berbeda soal Hamas, tetapi sama-sama menolak label organisasi teroris yang diajukan Smotrich.

Penolakan Kahana atas syarat Smotrich bukan hanya soal kursi wakil ketua. Ia mempertanyakan konsistensi politisi yang meminta dirinya mengabaikan komunitas yang pernah bekerja sama dengan Netanyahu dan Smotrich dalam pemerintahan sebelumnya.

Presiden Israel Isaac Herzog pada 8 November telah menunjuk pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru. Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut, dengan kemungkinan memperoleh perpanjangan waktu hingga 14 hari.

Penunjukan Eisenkot terjadi setelah proses konsultasi dengan partai-partai di Knesset. Ia kini bertugas merakit koalisi yang mampu menguasai mayoritas kursi, sementara posisi ketua parlemen menjadi salah satu titik krusial dalam transisi kekuasaan.

Dampak pada Pembentukan Pemerintahan Baru

Penolakan Kahana berpotensi memengaruhi dinamika pembentukan pemerintahan yang sedang berjalan. Dukungan 67 anggota Knesset, termasuk 19 anggota dari partai Arab, menjadi modal penting bagi pencalonannya sebagai ketua parlemen.

Jika ia tetap pada pendiriannya, Kahana harus mengandalkan suara dari partai-partai yang tidak mensyaratkan pengecualian partai Arab. Sebaliknya, Netanyahu dan Smotrich bisa menarik dukungan jika syarat mereka tidak dipenuhi.

Namun, penarikan dukungan tidak otomatis menggagalkan pencalonan Kahana. Dengan 67 suara yang diperkirakan, ia masih memiliki ruang untuk bermanuver, terutama jika partai-partai oposisi dan Arab tetap solid mendukungnya.

Yang lebih penting, perdebatan ini membuka kembali persoalan lama tentang representasi politik warga Arab Israel. Kursi wakil ketua Knesset bukan sekadar posisi seremonial, melainkan simbol pengakuan atas keberadaan komunitas yang selama ini diperlakukan sebagai pihak luar.

Pemungutan suara Selasa akan menjadi ujian pertama bagi arah politik Knesset di bawah kepemimpinan sementara. Hasilnya tidak hanya menentukan siapa yang duduk di kursi ketua, tetapi juga seberapa jauh parlemen bersedia merangkul seluruh warga negara.

Analisis Redaksi

Penolakan Kahana menunjukkan bahwa prinsip pelayanan publik masih bisa dipertahankan di tengah tekanan politik yang keras. Ia tidak sekadar menolak syarat Smotrich, tetapi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan sebagian warga negara.

Namun, sikap itu juga memperlihatkan kerentanan posisi Kahana. Ia calon yang diusung oleh partai-partai yang sebagian bersekutu dengan Netanyahu dan Smotrich, tetapi kini harus berhadapan dengan syarat yang bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Dukungan 67 suara, termasuk 19 dari partai Arab, menjadi bukti bahwa ia tidak bisa mengabaikan komunitas yang selama ini dipinggirkan.

Yang perlu dicermati, tuntutan Smotrich bukan hanya soal kursi wakil ketua. Itu adalah upaya membatasi ruang gerak politik partai Arab dengan dalih keamanan. Jika diterima, preseden ini bisa dipakai untuk menyingkirkan kelompok lain di masa depan. Kahana tampaknya memahami hal itu, dan ia memilih menanggung risikonya.

Bagi Netanyahu dan Smotrich, langkah ini bisa menjadi bumerang. Mereka ingin memastikan Knesset dikendalikan oleh kekuatan Zionis, tetapi dengan menekan Kahana secara terbuka, mereka justru memperlihatkan wajah politik yang tidak toleran. Publik Israel, termasuk pemilih tengah, bisa menilai sikap itu sebagai bentuk arogansi kekuasaan.

Pemungutan suara Selasa akan menjadi ujian bagi semua pihak. Jika Kahana menang tanpa memenuhi syarat Smotrich, ia akan memimpin Knesset dengan mandat yang lebih luas. Jika ia kalah, kekosongan kepemimpinan parlemen bisa memperlambat pembentukan pemerintahan baru di bawah Gadi Eisenkot. Apa pun hasilnya, perdebatan ini sudah membuka tabir tentang bagaimana politik identitas masih menjadi alat utama dalam kontestasi kekuasaan di Israel.

Baca juga laporan terkait di kanal politik Anadolu Agency.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad