Dasco Calon Wapres Terkuat: Mengapa Partai Koalisi Tak Usung Nama Sendiri?

Nov 17, 2026 - 19:10
 0  1
Dasco Calon Wapres Terkuat: Mengapa Partai Koalisi Tak Usung Nama Sendiri?

Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad semakin kuat untuk menduduki kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mundur pada Kamis, 12 November 2026. Partai-partai koalisi justru kompak tidak mengusulkan nama sendiri dan mendorong kader Partai Gerindra itu.

Ad
Ad

Dukungan mengalir dari pengurus daerah Partai Gerindra hingga partai pendukung pemerintahan. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Dasco punya satu kelebihan yang jarang dimiliki kandidat lain: kemampuan menjembatani pemerintah dengan lembaga-lembaga lain.

Baca juga: Presiden dan Wapres Satu Partai: Mengapa Yunarto Wijaya Sebut Wapres Pembantu Premium

"Dasco membuktikan selama ini, maupun dia di legislatif itu dia beberapa kali berperan menyelesaikan masalah eksekutif," kata Hendri kepada Afu.id, Senin (15/11/2026).

Kronologi Mundurnya Gibran dan Masuknya Nama Dasco

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Mundurnya Gibran membuka ruang bagi presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti ke MPR RI dalam tenggat 14 hari.

Sehari setelahnya, Jumat, 13 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Bogor. Dari pertemuan itu keluar kesepakatan yang cukup mengejutkan: sosok pengganti Gibran akan diambil dari Partai Gerindra.

Kesepakatan itu diungkapkan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seusai pertemuan. "Kita sepakat dari Gerindra," katanya, seperti dikutip dari laporan Afu.id.

Baca juga: Calon Ketua Knesset Tolak Syarat Netanyahu dan Smotrich soal Anggota Parlemen Arab

Pernyataan Zulkifli menegaskan PAN tidak mengusulkan nama apa pun. Partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengikuti langkah serupa. Mereka memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden.

Sejak itu, dukungan terhadap Dasco mengalir deras. Mayoritas pengurus daerah Partai Gerindra menilai Dasco punya kapasitas dan pengalaman membangun komunikasi cair dengan berbagai partai politik, elemen koalisi, serta lintas golongan.

Nama Dasco sendiri bukan nama baru di lingkaran kekuasaan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap menjadi penghubung antara DPR dan Istana, terutama saat isu-isu legislasi sensitif mencuat.

Peta Kandidat: Dasco, Sugiono, dan Ahmad Muzani

Selain Dasco, dua nama lain disebut-sebut masuk bursa calon Wakil Presiden. Keduanya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Hendri Satrio mengakui kedua nama itu punya pengalaman serta kedekatan yang baik dengan presiden. Namun ia menilai Dasco tetap unggul karena rekam jejaknya dalam menyelesaikan persoalan eksekutif dari sisi legislatif.

Ada alasan struktural lain yang membuat posisi Dasco kuat. Menurut Hendri, Presiden dan Wakil Presiden jauh lebih baik berasal dari partai yang sama ketimbang dari partai berbeda.

Jika wakil yang dipilih berasal dari salah satu partai koalisi lain, potensi kecemburuan antarpartai terbuka lebar. "(Kalau partai lain) nanti malah gesekan," ujarnya.

Gesekan itu, kata Hendri, bisa menjadi efek domino di tubuh KIM Plus. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini terjalin. "Koalisinya malah tidak solid," tuturnya.

Daftar kandidat yang beredar hingga kini:

  • Sufmi Dasco Ahmad — Wakil Ketua DPR RI, kader Partai Gerindra, kandidat terkuat.
  • Sugiono — Menko PMK, disebut punya kedekatan baik dengan presiden.
  • Ahmad Muzani — Ketua MPR RI, juga masuk perhitungan.

Dari tiga nama itu, hanya Dasco yang secara terbuka didorong oleh struktur partai di daerah. Dukungan itu muncul setelah pertemuan Istana Bogor, bukan sebelum.

Mengapa Partai Koalisi Kompak Tidak Mengusulkan Nama

Sikap partai-partai koalisi yang tidak mengusulkan nama bukan kebetulan. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Toto, melihatnya sebagai manuver politik yang terukur.

Toto menilai kondisi politik saat ini, khususnya dalam pemerintahan Prabowo, menjadi latar utama. Penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah ikut diperhitungkan partai dalam menatap Pemilihan Umum 2029.

"Kalau kita melihat dari parameter, ini kan hanya bisa dibaca kalau situasinya enggak bagus. Perlu cara pembacaan yang berbeda," kata Toto kepada Afu.id di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Toto menduga partai-partai pendukung Prabowo sedang berupaya menjaga jarak. Tujuannya agar tidak ikut menanggung risiko politik bila pemerintahan menghadapi persoalan.

"Kemudian partai-partai pendukung ini dengan segala keterbatasan berusaha juga untuk ikut menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Dengan tidak menyodorkan nama, partai koalisi memetik dua keuntungan sekaligus. Mereka tetap terlihat loyal kepada presiden, tetapi tidak terikat pada konsekuensi politik bila kinerja wakil presiden nanti dinilai kurang memuaskan.

Langkah ini juga menghindari pertarungan terbuka antarpartai di KIM Plus. Sebab, siapa pun yang diusulkan berisiko memicu rivalitas internal yang sulit dikendalikan menjelang tahun politik.

Mekanisme Pengajuan dan Batas Waktu 14 Hari

Proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong punya jalur konstitusional yang jelas. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR RI.

Seluruh proses pengajuan nama diserahkan kepada presiden. Partai hanya berperan memberi masukan, tanpa kewenangan formal menetapkan kandidat.

Mekanisme ini membuat posisi Prabowo sangat menentukan. Ia bisa memilih dua nama dari internal Gerindra, atau mengombinasikan satu nama internal dengan satu nama dari partai koalisi lain.

Dalam konteks inilah kesepakatan Istana Bogor menjadi penting. Dukungan partai koalisi terhadap sosok dari Gerindra memberi presiden ruang lebar untuk mengajukan nama tanpa harus menegosiasikan jatah antarpartai.

Sejumlah pengamat menyebut proses pemilihan pengganti Gibran akan mirip dengan Pilpres 1999, ketika MPR memainkan peran sentral dalam menentukan kepemimpinan nasional. Perbandingan itu muncul di pemberitaan Charta Politika dan sejumlah media nasional yang memantau jalannya proses politik di Senayan.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan dan Peta Politik 2029

Pilihan atas Dasco akan menentukan arah koalisi dalam tiga tahun terakhir pemerintahan Prabowo. Sosok wakil presiden yang berasal dari partai presiden dinilai lebih mudah disinkronkan dengan agenda kabinet.

Bagi Partai Gerindra, majunya Dasco memperkuat posisi partai di lingkar inti kekuasaan. Partai itu kini menguasai kursi presiden sekaligus berpeluang menempatkan kadernya di kursi wakil presiden.

Bagi partai koalisi lain, tidak mengusulkan nama berarti kehilangan momentum menempatkan kader di posisi strategis. Namun mereka juga terhindar dari risiko elektoral bila pemerintahan menghadapi gejolak.

Hendri Satrio menekankan pentingnya sosok wakil presiden yang memahami keinginan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Peran itu, menurutnya, tidak bisa digantikan oleh kedekatan personal semata.

Penurunan kepuasan publik yang disinggung Toto menjadi variabel yang akan terus mengikat pilihan politik partai. Bila tren itu berlanjut, partai koalisi diprediksi makin berhati-hati menempelkan nama mereka pada kebijakan pemerintah.

Yang jelas, tenggat 14 hari membuat tekanan bergerak ke Istana. Nama-nama yang beredar sudah sempit, dan arah dukungan sudah mengerucut pada satu sosok dari Gerindra.

Analisis Redaksi

Ada dua lapis cerita dalam bursa wakil presiden ini. Lapis pertama adalah soal kapasitas: Dasco memang punya rekam jejak sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif. Lapis kedua yang lebih menarik adalah soal kalkulasi risiko. Partai-partai koalisi tidak mengusulkan nama bukan karena kehabisan kader, melainkan karena membaca angin politik 2029 lebih jeli daripada yang terlihat di permukaan.

Penjelasan Toto soal penurunan kepuasan publik adalah kunci untuk memahami manuver itu. Mengusulkan nama berarti ikut memiliki konsekuensi atas kinerja pemerintahan. Tidak mengusulkan nama berarti tetap mendapat kursi di meja koalisi tanpa menanggung beban politiknya. Ini bukan sekadar kehati-hatian, melainkan strategi bertahan yang terhitung.

Namun ada harga yang harus dibayar. Jika presiden dan wakil presiden selalu diambil dari partai yang sama, koalisi berisiko berubah menjadi kumpulan penonton yang setia tetapi tanpa tanggung jawab. Stabilitas memang terjaga, tetapi mekanisme saling mengingatkan antarpartai justru melemah. Pertanyaannya, apakah soliditas yang dibangun lewat jarak aman seperti ini benar-benar menguntungkan pemerintahan, atau hanya menunda persoalan ke periode berikutnya.

Yang tersisa sekarang adalah keputusan presiden dalam hitungan hari. Dua nama akan diajukan ke MPR, dan dari situ publik bisa menilai apakah pilihan itu soal kapabilitas, soal loyalitas, atau soal pembagian risiko politik yang sudah dihitung sejak pertemuan di Istana Bogor.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad