Presiden dan Wapres Satu Partai: Mengapa Yunarto Wijaya Sebut Wapres Pembantu Premium
- Kronologi Wacana: Dari Isu Pergantian Wapres ke Perdebatan Satu Partai
- Yunarto Wijaya: Wapres Itu Ban Serep, Bukan Sopir Kedua
- Ahmad Doli Kurnia: Chemistry dan Keberanian Berdebat Jadi Ukuran
- Gabriel Lele: Pergantian Wapres Tidak Otomatis Menyelesaikan Persoalan
- Peringatan Yunarto: Jangan Matikan Oposisi dan Check and Balance
- Analisis Redaksi: Satu Partai Bukan Jaminan, Kerelaan Mendengar yang Menentukan
Wacana pergantian Wakil Presiden di tengah pemerintahan Prabowo Subianto memunculkan gagasan bahwa Presiden dan Wapres sebaiknya berasal dari partai politik yang sama. Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut Wapres bukan Presiden kedua, melainkan pembantu utama level premium yang harus dipercaya penuh.
Pandangan itu disampaikan Yunarto dalam podcast AFU, Senin (16/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.id. Ia menilai posisi Wapres dalam sistem presidensial kerap disalahartikan sebagai pemimpin nomor dua yang kedudukannya setara dengan Presiden.
Baca juga: Dasco Calon Wapres Terkuat: Mengapa Partai Koalisi Tak Usung Nama Sendiri?
“Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden level premium,” kata Yunarto. Mandat politik dalam sistem presidensial, jelasnya, diberikan kepada Presiden, bukan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Kronologi Wacana: Dari Isu Pergantian Wapres ke Perdebatan Satu Partai
Perbincangan ini mencuat di tengah ramainya wacana pergantian Wakil Presiden di pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah nama muncul di ruang publik, termasuk dari kalangan partai koalisi, seiring pembahasan soal siapa yang paling layak mendampingi Presiden.
Yunarto masuk ke perdebatan itu lewat sebuah podcast yang tayang Senin, 16 November 2026. Alih-alih membicarakan nama, ia mengangkat soal desain politik di balik posisi Wapres. Menurut dia, selama ini pasangan Presiden dan Wapres dari partai berbeda terbentuk karena kebutuhan menggabungkan kekuatan elektoral dalam pemilihan presiden.
Ia menyebut kondisi itu sebagai “kawin paksa”. Pasangan politik dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kemenangan elektoral, bukan untuk membangun kedekatan kerja sehari-hari antara Presiden dan wakilnya.
Baca juga: Calon Ketua Knesset Tolak Syarat Netanyahu dan Smotrich soal Anggota Parlemen Arab
Namun setelah tidak ada lagi kontestasi pemilu, menurut Yunarto, Presiden dapat menentukan pendamping berdasarkan sosok yang paling dipercaya dan nyaman diajak bekerja sama. Di titik inilah gagasan Presiden dan Wapres dari satu partai kembali mengemuka.
“Kalau kita maknanya secara politik paling ideal sebenarnya adalah satu partai, karena kalau satu partai ini pasti akan paling kenal, paling percaya,” ujarnya.
Yunarto Wijaya: Wapres Itu Ban Serep, Bukan Sopir Kedua
Yunarto menjelaskan, Wapres pada dasarnya disiapkan untuk menggantikan Presiden apabila berhalangan. Ia menyebut posisi tersebut sebagai ban serep. Dengan fungsi itu, Presiden semestinya memilih sosok yang paling dipercaya untuk mendampinginya.
Kesamaan partai politik, kata dia, menjadi salah satu faktor yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan tersebut. Logikanya sederhana: kader dari partai yang sama diasumsikan paling mengenal Presiden dan paling memahami arah politik yang dibawa.
Yunarto juga menjelaskan bahwa Wapres harus berfungsi sebagai navigator bagi Presiden. Ia mengibaratkan pemerintahan seperti kendaraan yang hanya membutuhkan satu pengemudi. Presiden tetap memegang kendali, sedangkan Wapres bertugas membaca situasi dan memberikan masukan.
“Seorang pendamping Pak Prabowo saat ini harus seseorang yang ngerti navigator, ngerti medan dalam konteks politik, orang yang tahu realita lapangan, orang yang berani bisikin supirnya,” kata Yunarto.
Dari rumusan itu, kriteria Wapres pengganti Gibran menjadi lebih jelas. Bukan sekadar figur yang punya basis massa atau kuat secara elektoral, tetapi orang yang berani bicara di ruang tertutup ketika arah kebijakan mulai melenceng.
Ahmad Doli Kurnia: Chemistry dan Keberanian Berdebat Jadi Ukuran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut kedekatan dan kecocokan atau chemistry sebagai kriteria penting bagi calon Wapres. Menurut dia, pendamping Presiden harus mampu berdialog, bahkan berdebat, untuk menyampaikan peringatan apabila keputusan yang diambil berpotensi keliru.
“Orang yang cukup punya chemistry kuat itu kan orang yang bisa berdialog. Bahkan mungkin sampai berdebat, memberitahukan kepada Pak Prabowo kalau ini yang dipilih akan salah, kalau ini pilihannya benar, kalau itu nanti akan celaka,” ujar Doli.
Doli menyebut sosok yang mendampingi Presiden juga perlu menjadi pemecah masalah atau problem solver, terutama ketika program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan. Wapres, katanya, harus dapat menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden.
Pernyataan Doli memberi tekanan pada satu hal: kedekatan bukan berarti kepatuhan tanpa syarat. Chemistry yang dimaksud justru ruang bagi perbedaan pendapat yang sehat di dalam lingkaran kekuasaan.
Dari dua pandangan itu, setidaknya ada beberapa kriteria yang mengemuka dalam diskusi soal Wapres pengganti Gibran:
- Memiliki kedekatan dan kepercayaan penuh dari Presiden.
- Berani menyampaikan masukan kritis, termasuk berdebat di ruang tertutup.
- Memahami medan politik dan realita lapangan, bukan hanya kepentingan partai.
- Mampu menjadi pemecah masalah ketika program pemerintah tersendat.
- Berfungsi sebagai navigator, bukan sekadar pendamping yang diam.
Gabriel Lele: Pergantian Wapres Tidak Otomatis Menyelesaikan Persoalan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM), Prof. Gabriel Lele, menilai pergantian Wapres tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerintahan. Menurut dia, persoalan utamanya justru terletak pada kesediaan Presiden untuk menerima masukan dan memperbaiki kebijakan.
“Persoalannya adalah beliau tidak punya kerelaan untuk mendengar, tidak ingin mendapatkan input yang jujur untuk kemudian memperbaiki kebijakan,” kata Gabriel.
Gabriel menilai pergantian Wapres tidak memiliki urgensi sosial yang besar bagi masyarakat apabila hanya menjadi pemenuhan aspek formal ketatanegaraan. Perubahan posisi tersebut, menurut dia, tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai perubahan dalam pola pengambilan keputusan Presiden.
Kritik itu menyentuh inti perdebatan. Jika kanal masukan tidak terbuka, siapa pun yang duduk sebagai Wapres akan menghadapi tembok yang sama. Posisi strategis tanpa akses untuk memengaruhi keputusan hanya menghasilkan jabatan tanpa dampak.
Peringatan Yunarto: Jangan Matikan Oposisi dan Check and Balance
Yunarto juga mengingatkan bahwa pilihan Presiden untuk menunjuk kader dari partainya sendiri harus tetap disertai ruang bagi oposisi, masyarakat sipil, dan media massa untuk menjalankan fungsi pengawasan.
“Silakan Anda kumpulkan 85 persen kekuatan partai, lalu kemudian wakilnya juga dari satu partai. Tapi jangan matikan oposisi, jangan matikan civil society, jangan matikan media massa sehingga check and balance itu terus bisa terjadi,” ujar Yunarto.
Ia menegaskan, Wapres yang hanya menjadi pendamping dan diam tanpa memberikan masukan tidak akan menjalankan fungsi navigator dalam pemerintahan. “Kalau kemudian hanya menjadi pendamping dan diam, tidak menjadi navigator, dia akan menjadi etalase ketatanegaraan saja,” katanya.
Peringatan itu relevan mengingat peta koalisi saat ini sangat gemuk. Ketika hampir semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, fungsi kontrol berpindah ke luar parlemen: organisasi masyarakat sipil, pers, dan publik yang aktif mengawasi kebijakan.
Diskusi soal sosok Wapres pengganti Gibran sendiri masih berjalan. Sejumlah nama dari internal partai koalisi disebut-sebut, sementara partai lain memilih tidak mengusulkan nama. Mekanisme pemilihannya pun disebut akan menyerupai proses politik era 1999, sebagaimana dibahas dalam pemberitaan AFU.id soal mekanisme pemilihan pengganti Gibran.
Analisis Redaksi: Satu Partai Bukan Jaminan, Kerelaan Mendengar yang Menentukan
Gagasan Presiden dan Wapres dari satu partai terdengar rapi di atas kertas. Logika Yunarto sulit dibantah: orang yang paling mengenal Presiden biasanya berasal dari rumah politik yang sama. Dalam sistem presidensial, mandat memang melekat pada Presiden, sehingga wakilnya idealnya adalah orang kepercayaan, bukan hasil tawar-menawar elektoral yang kemudian dipaksakan bekerja bersama selama lima tahun.
Tetapi ada jebakan yang perlu dibaca jernih. Kesamaan partai bisa mempercepat koordinasi, sekaligus memperbesar risiko pemerintahan tanpa pengawasan internal. Jika Presiden, Wapres, dan mayoritas parlemen berada dalam satu warna politik, satu-satunya rem yang tersisa adalah pers, masyarakat sipil, dan oposisi di luar parlemen. Peringatan Yunarto soal jangan mematikan check and balance bukan basa-basi, melainkan syarat agar model satu partai tidak berubah menjadi konsentrasi kekuasaan tanpa koreksi.
Kritik Gabriel Lele justru menohok lebih dalam. Mengganti Wapres tanpa mengubah pola pengambilan keputusan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Wapres yang berani berdebat, sebagaimana digambarkan Doli, tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada ruang bagi perdebatan itu untuk memengaruhi kebijakan. Karena itu, ukuran keberhasilan pergantian Wapres bukan pada nama atau asal partainya, melainkan pada apakah masukan yang jujur benar-benar didengar dan dijalankan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0